Oleh Agus M. Maksum, Chief Executive Officer (CEO) PT Geni Sejahtera Mandiri, yang juga aktif menjadi Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur Bidang Teknologi Informasi..
Kita ini negara aneh. Untuk membangun sistem pajak digital paling canggih di Asia Tenggara, pemerintah rela bayar Rp1,3 triliun kepada vendor asing dari Korea Selatan. Tapi siapa yang ngerjain? "Anak SMA."
Saya tidak sedang bercanda. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sendiri yang bilang.
"Begitu tim kami lihat source code-nya, orang kami bilang, wah ini programmer tingkat baru lulusan SMA,” katanya.
Begitulah nasib negeri yang terlalu sering tergoda label asing.
Katanya vendor besar, katanya teknologi tinggi, katanya sistem kelas dunia. Ternyata kodenya disusun oleh tangan-tangan pemula yang mungkin masih sibuk belajar looping dan syntax error.
Proyek Coretax ini sejatinya hendak menjadi tulang punggung digitalisasi perpajakan nasional. Dibangun sejak 2018, resmi diluncurkan Januari 2025, tapi baru beberapa bulan jalan sistemnya hang, timeout, dan data berantakan.
Kini, perbaikannya pun molor. Purbaya awalnya janji satu bulan rampung. Nyatanya, belum juga beres.
“Ternyata ada banyak layer yang harus diperbaiki,” ujarnya.
Dan inilah akar masalahnya: Kontrak dengan LG (vendor Korea Selatan) membuat pemerintah tidak punya akses penuh ke sistem sampai Desember 2025.
Source code, struktur Interkoneksi Sistem Terbuka (Open System Interconnection/OSI), bahkan pengaturan pagar api (firewall) semuanya masih di bawah kendali vendor.
Hacker Lokal Jadi Penyelamat
Negara ini seperti membeli rumah mewah, tapi kunci utamanya dipegang kontraktor. Padahal, uangnya sudah keluar. Anggaran Rp1,3 triliun sudah dibayarkan dengan segala janjinya: cepat, aman, dan efisien.
Nyatanya, butuh empat tahun membangun, dan kini diperbaiki lagi oleh orang yang berbeda.
Untung saja Purbaya bukan tipe pejabat yang sekadar diam. Ia langsung panggil para hacker lokal. Anak-anak muda dari Indonesia sendiri. Dan hasilnya luar biasa. Nilai keamanan Coretax yang tadinya 30 (dari skala 100), kini naik jadi 95+.
“Sudah A+ itu security-nya,” kata Purbaya dengan nada bangga.
Lihat, Anak bangsa bisa. Dan bahkan lebih hebat dari “pakar asing” yang dibayar triliunan.
Tapi kisah ini menyisakan ironi besar.
Selama bertahun tahun, negara ini terbelenggu oleh kontrak dan ketergantungan digital. Kita rela membayar mahal untuk diajari ngoding oleh “anak SMA” dari luar negeri sementara "white hacker" lokal baru dipanggil ketika semuanya rusak.
Baca Juga: Bu Sri, Biaya Bikin Coretax Semahal Instagram Loh! Katanya Berhemat?
Kini Purbaya berjanji, Januari atau Februari 2026, Coretax akan ditangani penuh oleh Kementerian Keuangan sendiri. Artinya, baru tahun depan Indonesia benar-benar punya sistem pajaknya sendiri.
Lucu yaaa,.. sistem pajak bangsa sebesar ini baru benar benar menjadi milik negara setelah tujuh tahun. Dan mungkin itu juga pelajaran paling mahal dari proyek ini.
Kedaulatan digital tidak bisa dibeli dengan pinjaman luar negeri. Ia hanya bisa dibangun dengan kepercayaan pada kemampuan anak bangsa sendiri.***
Simak info publik, kebijakan & geopolitik dunia di kanal Whatsapp dan Telegram The Stance.
