Mengapa Proyek Food Estate Berulang Kali Gagal?

Oleh Mohamad Hidayah Alfajri, jurnalis muda yang baru saja meraih gelar Sarjana Sastra dari Universitas Diponegoro.

Mengatasnamakan kepentingan ketahanan pangan nasional, pemerintahan Prabowo Subianto membidik hutan Papua yang berluas jutaan hektare untuk kepentingan proyek Food Estate.

Dengan program ini, Presiden Prabowo berambisi mencapai swasembada pangan dan energi nasional pada tahun 2027, di samping mengunggulkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

Proyek semacam Food Estate bukanlah eksperimen baru. Selama hampir tiga dekade, program lumbung pangan terus disebut sebagai solusi jangka panjang untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional.

Alih-alih mewujudkan swasembada pangan dan energi seperti yang diharapkan, program ala Food Estate berulang kali gagal di dua rezim pemerintahan sebelumnya yang meninggalkan kerugian lingkungan, material, sosial, dan ekonomi.

Program serupa sempat dijalankan di beberapa wilayah seperti Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, hingga Sumatera Selatan, menyasar rawa-rawa bertanah gambut yang hendak disulap menjadi lahan pertanian.

Pemerintah abai mengenai dampak negatif pembukaan lahan gambut yang melepaskan emisi karbon besar dan mengancam habitat satwa endemik.

Secara keseluruhan, sepanjang 1995 hingga 2024, realisasi lahan produktif sangatlah kecil, menurut ulasan di The Conversation.

Era Soeharto hanya mencapai 0,2%, era Yudhoyono 8,6%, dan pada pera Jokowi sekitar 2,4%. Sementara itu, ratusan triliunan telah digelontorkan dan jutaan hektar lahan dikorbankan. Prabowo berniat melanjutkannya.

Ide soal pengembangan lahan pangan pertama digagas era-Soeharto dengan Pengembangan Lahan Gambut (PLG) untuk mencetak sawah-sawah baru dengan membuka lahan seluas 1 juta hektare.

Lahan gambut yang tak cocok untuk tanaman pangan dipaksakan untuk menjadi hamparan sawah. Benar saja, dari target 1 juta hanya terealisasi sekitar 110 ribu hektare lahan persawahan meski investasi senilai Rp3 triliun telah digelontorkan.

Alih-alih mencapai kemakmuran, alih-fungsi lahan itu memicu bencana alam. Sepanjang 1997-1998 terjadi kebakaran hutan seluas 730 ribu hektare hingga Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menghentikan proyek ini pada 1999.

Dwi Andreas Santosa, Guru Besar Kebijakan Pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB) yang pernah melakukan analisis dampak lingkungan program PLG menyebut sekitar 56 juta meter kubik kayu hilang akibat pembukaan hutan.

Merujuk pada laporan Mongabay, Andreas menceritakan sekitar 13.500 transmigran dikirim untuk bekerja di lahan sekitar 31 ribu hektare, tetapi produktivitasnya tak pernah tercapai.

Pada era Susilo Bambang Yudhoyono proyek lumbung pangan dikemas dengan nama Merauke Integrated Rice Estate (MIRE) dan Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) pada 2010. Targetnya, memperkuat cadangan pangan dan bioenergi.

Proyek ini membuka lahan sawah seluas 1,2 juta hektare di Merauke. Alih-alih berhasil, proyek MIFEE menghancurkan hutan sagu yang merupakan sumber pangan masyarakat.

Menurut investigasi Tempo, kegagalan proyek MIFEE dipicu masalah sosial buntut pengiriman 100-150 ribu pendatang ke lokasi dan persoalan logistik yang membengkak dua kali lipat akibat ongkos dari Jawa ke Papua maupun sebaliknya.

Kegagalan swasembada pangan lewat program MIRE dan MIFEE tak membuat rezim selanjutnya insyaf. Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) Jokowi melanjutkan lahan bekas PLG warisan Soeharto.

Dia bahkan mempeluasnya dengan target bukaan lahan mencapai 3,1 juta hektare meliputi Papua, Maluku, Kalimantan, Sumatera, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Jawa.

Ironisnya, sebagian beralih fungsi jadi lahan perkebunan industri. Merujuk laporan Organisasi Pantau Gambut, lahan-lahan terabaikan dari PLG beralih fungsi menjadi perkebunan sawit milik sembilan korporasi besar.

Berdasarkan pantauan spasial Pantau Gambut, sebanyak 274 hektare lahan sawah telah berubah menjadi perkebunan sawit di Desa Tajepan Kecamatan Kapuas Murung, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah.

Dari total lahan PLG seluas 243.216 hektare di Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau (Kalimantan), hanya 1 persen yang memenuhi kriteria untuk menjadi lahan pertanian. Sisanya berubah jadi perkebunan industri milik pengusaha swasta.

Ekspansi proyek food estate di Papua juga penuh dengan polemik. Dilansir Pusaka, peneliti Universitas Musamus Maria Widiastuti melaporkan program cetak sawah periode 2016-2022 di Merauke mengubah pola makanan pokok warga lokal.

Mereka menjadi tergantung pada pasokan pangan luar melalui proses transaksional yang lebih mahal. Berdasarkan kajian Maria, program cetak sawah dengan nilai investasi Rp108,5 triliun hanya meningkatkan luas tanam 5%.

Jelang akhir masa kepemimpinannya, Jokowi mengebut proyek Food Estate di komoditas pangan dan energi.

Dia mengirim delapan menteri dan puluhan pejabat pemerintah yang diketuai Bahlil Lahadalia untuk mempercepat Proyek Strategi Nasional (PSN) Tebu Merauke dalam proyek Percepatan Swasembada Gula dan Bioetanol di Merauke.

Hasilnya, pemerintah menerbitkan persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dan Surat Rekomendasi Pelepasan Hutan (SRPH) kepada 10 perusahaan perkebunan.

Perlu diketahui, ketika jadi Menteri Pertahanan, Prabowo didapuk mengurus proyek Food Estate yakni perkebunan singkong di Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Proyek ini berakhir gagal dan menyisakan berbagai kejanggalan.

Proyek singkong yang gagal total diganti dengan tanaman jagung yang tumbuh dalam polybag. Banyak pihak yang menilai aksi tanam singkong tumbuh jagung itu merupakan upaya pemerintah menutupi kegagalan dari komoditas sebelumnya.

Gagal di Gunung Mas, Prabowo melenggang dengan program Food Estate ke Papua. Ia melanjutkan proyek masa Jokowi dengan jangkauan lebih luas.

Dalam praktik realisasi swasembada pangan dan energi, pemerintah kerap mengabaikan prinsip Free, Prior, and Informed Consent (FPIC), hak masyarakat adat untuk memberikan persetujuan.

Ditambah, pengerahan militer dalam proyek ini dikhawatirkan memicu konflik sosial antara tentara dan masyarakat sekitar, mengingat banyak kasus pelanggaran HAM yang lagi-lagi mengorbankan masyarakat sipil.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang kini menakhodai proyek lumbung pangan mengeklaim pemerintah sudah belaar dari masa lalu dan kini menggunakan pendekatan yang berbeda, lebih holistik melibatkan masyarakat.

“Kenapa gagal food estate? Kenapa gagal (cetak sawah) sejuta hektare? Kenapa gagal semua? Karena pendekatan parsial, enggak holistik,” kata Amran, Senin, 10 Maret 2025.

Ia menyebut pengelolaan food estate sudah bertransformasi dari pertanian tradisional ke sistem modern sebagai solusi untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas food estate di Indonesia.

Namun, fakta di lapangan berbeda dari klaim Amran. Pemerintah tetap membuka jutaan hektare lahan dengan mengabaikan hak masyarakat adat. Hasilnya pun tetap gagal.

Kampung Wanam, Merauke, yang menjadi wilayah percontohan dan diklaim menghasilkan 2,5 ton-2,8 ton per hektare gabah kering varietas Inpara 2, kini menyerupai tempat penampungan barang rongsokan.

“Pemerintah mencoba tanam padi, tapi tidak jalan. Dua kali tanam, dua kali gagal panen,” kata Liborius Kodai Moyuwend Tayoga, dalam wawancaranya dengan Tempo, 29 November 2025.

Di luar proyek cetak sawah dan perkebunan tebu, Prabowo juga berambisi mewujudkan proyek biodiesel 50 dengan membuka perkebunan sawit seluas 426 ribu hektare di Boven Digoel.

Lahannya berasal dari pelepasan kawasan hutan dan lahan hasil sitaan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan yang sebelumnya telah dibentuk.

Meski kerap dikritik publik soal ekspansi sawit yang ugal-ugalan, Prabowo tetap bersikukuh bahwa program itu adalah upaya mewujudkan swasembada pangan dan energi.

Dalam acara pengarahan kepada kepala daerah se-Papua dan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, dia mendorong agar Papua ditanami kelapa sawit untuk kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) alternatif.

“Nanti kami berharap di daerah papua pun harus ditanam kelapa sawit agar menghasilkan BBM dari kelapa sawit,” kata Prabowo, Selasa, 16 Desember 2025.

Baca Juga: Target Masih Jauh, Proyek Food Estate Sudah Tebar Dampak Buruk di Merauke

Pernyataan ini pun memantik kecaman karena dilontarkan saat luka akibat banjir dan tanah longsor di Aceh dan Sumatra Barat belum kering. Banyak temuan menyebut bahwa bencana ekologis tersebut adalah imbas deforestasi yang masif di Sumatra.

Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Asep Komarudin menilai pernyataan Prabowo mengabaikan hak menentukan nasib sendiri atas ruang hidup. Papua hanya diposisikan sebagai lahan ‘bermain’ para elit yang mengabaikan hak rakyat adat.

“Pernyataan tersebut mengandung logika kolonial: negara paling berkuasa menentukan dan mengubah kehidupan sosial rakyat dan lingkungan alam di Tanah Papua,” kata Asep dalam siaran pers, Rabu, 17 Desember 2025.

Seolah-olah, Papua adalah ruang kosong yang menunggu diisi proyek negara.***

Simak info publik, kebijakan & geopolitik dunia di kanal Whatsapp dan Telegram The Stance