Mengais Minyak hingga ke Rusia, Apa Kabar Proyek Pertamina Rosneft?

Jakarta, The Stance – Blokade Amerika Serikat (AS) terhadap Iran memperunyam prospek perdamaian di Timur Tengah. Pemerintah Indonesia pun berburu minyak hingga ke Rusia, setelah 10 tahun gagal percepat proyek kilang Rusia di Tanah Air.

Semuanya berawal dari tahun 1953 ketika Perdana Menteri Iran Mohammad Mosaddegh menasionalisasi perusahaan minyak Barat, yang memicu serangan Inggris dan AS dan operasi penggulingan Mosaddegh.

Sempat nyaman di bawah rezim monarki Reza Pahlavi yang otoriter, Iran kembali dimusuhi AS ketika balas menggulingkan Pahlavi dan membentuk Republik Islam Iran yang berdiri tegak hingga kini dengan agenda pro-Palestina & anti-imperialisme.

Di bawah Donald Trump, AS menggempur Iran dan kemudian berujung pada upaya gencatan senjata yang hingga kini masih gagal karena AS ngotot memblokade Iran.

Trump menudinga aksi Iran menutup Selat Hormuz merespons agresinya tidak lah dibenarkan. “Kita tidak bisa membiarkan suatu negara memeras atau memeras dunia karena itulah yang mereka lakukan,” tulis Trump lewat Truth Social miliknya.

Blokade sejak Senin, 13 April 2026 itu mencakup kawasan Teluk Arab dan Teluk Oman yang terhubung oleh Selat Hormuz, dipimpin United States Central Command atau Komandan Pusat AS (CENTCOM).

AS mengeklaim 30 lebih kapal telah dibelokkan dan mematuhi blokade tersebut, meski media Barat sendiri menyebut blokade gagal menjaring kapal bayangan milik Iran seperti yang diberitakan Wall Street Journal.

Sejak agresi AS-Israel terhadap Iran, yang direspons blokade Selat Hormuz, ribuan kapal bermuatan minyak mentah tertahan. Perusahaan intelijen maritim Windward melaporkan sekitar 3.200 kapal masih tertahan sana.

Menurut Kpler, seperti dilansir Firstpost, antara 28 Februari (awal meletusnya perang) hingga 12 April, hanya 279 kapal yang melintasi selat. Selama periode gencatan senjata antara 8 hingga 12 April, hanya 45 kapal yang melintas.

Artinya, jeda perang tak cukup memulihkan arus lalu lintas di sana. Padahal, Selat Hormuz dilalui sekitar 100 hingga 138 kapal per hari. Kini aktivitas pelayaran di salah satu jalur tersibuk di dunia itu anjlok lebih dari 95%.

Penurunan aktivitas pelayaran ini selain dipicu pembatasan militer juga disebabkan faktor struktural seperti asuransi risiko perang, pemeriksaan ketat oleh Iran, dan sejumlah aturan, membuat banyak kapal memilih untuk menepi.

Anas Alhajj, mantan kepala ekonom di NGP Energy Capital Management, menilai kapal non-Iran kemungkinan tetap menghindari Selat Hormuz meski militer AS menjamin mereka tidak akan dihambat. Premi asuransi yang tinggi menjadi pertimbangan.

“Blokade Trump terhadap pelabuhan Iran pada dasarnya adalah blokade terhadap Selat Hormuz,” kata Alhajj dalam wawancaranya dengan Al Jazeera.

Risiko keamanan di laut juga menjadi penghalang utama. Adanya ranjau laut dan bahan peledak yang belum dapat dipetakan, membuat banyak kapal memilih mengikuti garis pantai Iran sebagai jalur alternatif dibanding jalur tengah yang kerap dilalui.

Kekhawatiran soal keamanan meningkat setelah adanya serangan langsung terhadap komersial. Merujuk pada data Kpler menunjukkan setidaknya 22 kapal menjadi sasaran sejak konflik berlangsung.

Baca Juga: Hormuz, Selat yang Bakal Menjadi Penentu Arah Ekonomi Dunia

Penutupan Selat Hormuz oleh Iran disusul dengan blokade militer AS di pelabuhan Iran, memicu reaksi pasar menyusul gangguan pasokan energi. Harga minyak kini mendekati US$110 per barel pada Kamis, 23 April 2026.

Deborah Elms, Kepala Kebijakan Perdagangan di Hinrich Foundation, Singapura, menilai rantai pasok global memburuk akibat blokade AS. Ia mencontohkan lonjakan harga produk turunan minyak bumi seperti plastik dan kemasan.

“Kemasan sudah mendapatkan tantangan bagi perusahaan. Banyak yang tidak bisa mendapatkan blister pack untuk obat atau tutup untuk barang konsumsi,” kata Elms dilansir dari Al Jazeera.

Ekonom Universitas Pembangunan Veteran (UPN) Jakarta Achmad Nur Hidayat menambahkan kenaikan biaya produksi dan gangguan pasokan logistik menyeruak akibat blokade AS.

Hal ini akan merembet pada margin keuntungan perusahaan yang makin tertekan, sehingga memaksa perusahaan melakukan efisiensi biaya produksi dan pengurangan tenaga kerja.

“Bagi dunia usaha di Indonesia, transmisi ini bukan hanya soal harga bensin di SPBU, melainkan lonjakan biaya bahan baku industri,” kata Achmad lewat keterangan tertulis, dikutip dari Tempo.

Pemerintah Indonesia sibuk mencari pemasok kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) dalam negeri. Kesepakatan tarif resiprokal (agreement on reciprocal tariff/ART) ternyata tak cukup, meski salah satu butirnya adalah Indonesia wajib beli minyak AS.

Maka, Indonesia mengikuti langkah Filipina memburu minyak Rusia. Dalam lawatan ke Moskow, Rusia, Presiden Prabowo Subianto berupaya mengamankan suplai minyak mentah dan liquefied petroleum gas (LPG) dari Negeri Beruang Merah.

Hal ini dikonfirmasi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia setelah bertemu dengan Menteri Energi Rusia Sergey Tsivilev.

“Kita mendapatkan hasil yang cukup baik dimana kita bisa mendapatkan hasil yang cukup baik dimana kita bisa mendapatkan cadangan crude kita untuk kita menambah. Di samping itu kita mendapatkan LPG,” katanya, Selasa, 14 April 2026.

Bahlil menjelaskan, kerjasama pengadaan minyak dan LPG akan dilakukan melalui skema antarpemerintah (government-to-government/G2G) maupun skema bisnis (business-to-business/B2B).

Pakar energi Universitas Padjajaran (Unpad) Yayan Satyakti menyebut Indonesia berpeluang mendapat harga sekitar US$59 per barel, jauh lebih murah dari harga minyak global saat ini.

Pasca-embargo negara-negara Barat terhadap minyak Rusia, sebagai buntut perang Ukraina, harga minyak Rusia merosot signifikan.

“Kalau kita lihat berdasarkan asumsi pemerintah, pemerintah Rusia menetapkan harga minyak sebesar US$ 59 per barel,” kata Yayan dikutip dari Media Indonesia.

Ironisnya, Indonesia sebenarnya telah menjalin kesepakatan dengan perusahaan Rusia untuk membangun kilang di Tuban, Jawa Tengah, yakni proyek Grass Root Refinery (GRR) Tuban.

Proyek yang dimulai sejak tahun 2016 itu tak kunjung usai meski sudah nyaris menginjak 10 tahun, yang menunjukkan minimnya kemauan politik pemerintah untuk mempercepat proyek krusial tersebut.

Padahal, proses membangun kilang pada umumnya hanya membutuhkan waktu 5-7 tahun, sebagaimana diakui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Namun hingga saat ini, keputusan investasi atau final investment decision (FID) proyek yang dibangun di bawah bendera PT Pertamina Rosneft Pengolahan dan Petrokimia (PRPP) terus molor.

“Masih berproses [FID Rosneft di Kilang Tuban],” kata Direktur Jenderal Minyak dan Gas (Dirjen Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman, seperti diberitakan Bloomberg Technoz, Rabu (14/1/2026) malam.

Dia belum dapat memastikan kapan FID tersebut ditargetkan rampung, dia hanya menegaskan Rosneft masih melanjutkan proses FID.

Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara menyatakan penyebab tersendatnya kilang Tuban itu adalah capital expenditure (capex) atau modal kerja, permintaan dan penawaran dari hasil produk kilang, dan pendanaan.

Senior Director Oil, Gas, Petrochemical BPI Danantara Wiko Migantoro menjelaskan kebutuhan capex dipenuhi dari hasil lelang. Masalah suplai dan permintaan masih dihitung, termasuk efektivitas pengurangan konsumsi energi fosil dari hasil produk kilang.

Dia mengeklaim raksasa migas Rusia, PJSC Rosneft Oil Company, masih berkomitmen merampungkan FID di proyek Kilang Tuban.

Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia membeberkan FID Rosneft di Kilang Tuban bakal diputuskan pertengahan Desember 2025, karena PT Pertamina (Persero) masih berunding dengan Rosneft Singapore Pte Ltd.

Pertamina lewat anak usahanya, PT Kilang Pertamina Internasional (KPI), memegang 55% saham PRPP, sedangkan 45% saham lainnya dikuasai Rosneft Singapura.

Megaproyek kilang dengan nilai investasi US$20,7 miliar itu digarap PT Pertamina Rosneft Pengolahan dan Petrokimia (PRPP) ini awalnya ditargetkan selesai akhir 2025.

Mengacu pada rancangan awal, proyek FID GRR Tuban semestinya diteken pada tahun 2022, sehingga proses konstruksi dan EPC dimulai pada tahun 2023 dan berakhir 2026. Tahun 2027 ditargetkan beroperasi.

Kini setelah Selat Hormuz diblokade, barulah Indonesia merasa kilang minyak PRPP, dan termasuk pemasoknya yakni Rusia, begitu penting dan bernilai setelah bertahun-tahun tak mendapatkan prioritas. (mhf/ags)

Simak info publik, kebijakan & geopolitik dunia di kanal Whatsapp dan Telegram TheStance