Oleh Erizeli Tardjuman, seorang pengusaha yang aktif menuangkan ide dan pemikirannya terkait isu kebangsaan, kenegaraan, dan perekonomian di akun media sosial.
Ira menatap layar ponselnya cukup lama sebelum akhirnya meletakkannya terbalik di meja kafe. Di luar, hujan Jakarta turun rapi—bukan deras, tapi cukup untuk membuat kota terlihat seperti sedang menahan napas.
“Kenapa presiden bilang ada pihak yang ingin kita tergantung impor?” tanyanya pelan. Nada suaranya tidak menuduh. Lebih seperti orang yang ingin memastikan, apakah yang ia dengar itu kenyataan, atau hanya gema politik.
Saya mengaduk kopi. Buihnya pecah perlahan. “Karena ketergantungan itu hasil desain.”
Ira mengerutkan kening. “Desain siapa?”
“Desain sistem,” kata saya. “Bukan satu orang.”
Ia bersandar. “Jelasin.”
Saya menarik napas, memilih kata seperti memilih jalan pulang. “Bayangkan begini,” saya mulai. “Kalau kamu mau impor barang ke Indonesia. Misal bahan baku, mesin, bahkan pangan. Apa yang kamu butuhkan?”
“Perizinan,” jawabnya cepat.
“Benar. Dan perizinan itu administratif. API, OSS, PI. Tidak ada syarat kamu harus bangun pabrik. Tidak ada kewajiban alih teknologi. Impor itu default. Produksi pengecualian.”
Ira terdiam.
Kelancaran Arus Barang di Atas Kemandirian Produksi
Saya lanjut. “UU Perdagangan kita menempatkan kelancaran arus barang di atas kemandirian produksi. Negara tidak diberi mandat kuat untuk menahan impor. Jadi ketika impor masuk deras, itu sah. Legal. Bahkan dianggap efisien.”
“Lalu industri?” tanya Ira.
“Tidak pernah dipaksa tumbuh,” jawab saya.
“Kita tidak punya undang-undang industrialisasi yang mengikat. TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) hanya tempelan, mudah dikecualikan, lemah sanksinya. Investor boleh datang, bawa mesin, bawa bahan baku, kirim laba pulang. Negara tepuk tangan.”
Ira menghela napas. “Itu di investasi.”
“Di fiskal lebih telanjang lagi,” kata saya.
“APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) tidak mengikat belanja pada industri domestik. Proyek besar? EPC (Engineering-Procurement-Construction) impor. Mesin impor. Teknologi impor. Negara belanja, tapi industri lokal tidak naik kelas.”
Ia menatap hujan. “Energi?”
Saya tersenyum pahit. “BBM (bahan bakar minyak) impor dilegalkan sebagai solusi struktural. LPG (liquefied petroleum gas) disubsidi, padahal impor. Kilang dibuat tidak efisien akhirnya terpaksa juga impor.
Baca Juga: Prabowo dan Mimpi Mobil Nasional
“ Pangan? Bahan baku pupuk impor tanpa strategi substitusi. Pestisida juga impor. Subsidi justru mengunci ketergantungan.”
“Perbankan?” Ira menyela.
“Bank kita dibangun untuk aman, bukan untuk membangun,” jawab saya. “Regulasi Basel membuat manufaktur terlihat berisiko. Dagang impor lebih bankable. Kita tidak punya development bank yang benar-benar memaksa industrialisasi.”
Ia terdiam lama. “Jadi ketika presiden bilang ada pihak ingin kita tergantung impor…” Ira melanjutkan kalimatnya sendiri.
“…itu bukan konspirasi gelap,” saya memotong lembut.
Ketergantungan Akibat Konstruksi Kebijakan Kita Sendiri
“Itu hasil kebijakan yang konsisten selama puluhan tahun. Perjanjian dagang internasional kita patuhi penuh, tanpa strategi naik kelas. Ruang kebijakan dipersempit, lalu kita heran kenapa tak bisa mandiri.”
Ira tersenyum kecil, getir. “Berarti kita bukan gagal?”
“Kita taat,” jawab saya. “Taat pada desain yang menjadikan kita pasar.”
Hujan mereda. Jalanan kembali berkilat.
“Jadi salah siapa?” tanya Ira, nyaris berbisik.
“Salah kita kalau pura-pura tidak tahu,” kata saya.
“Karena kemandirian bukan soal niat. Ia soal aturan. Selama impor lebih mudah dari produksi, selama investasi tak diwajibkan teknologi, selama APBN tak mengikat industri maka ketergantungan akan terus terlihat seperti pilihan rasional.”
Ira mengangguk pelan. “Dan presiden?”
“Presiden hanya ngomong. Dia enggak berani tunjuk hidung,” jawab saya. “Tanpa mengubah desain, tudingan itu hanya gema di ruangan yang sama.”
Kami diam. Kopi saya sudah dingin. Tapi di kepala Ira, saya tahu, sebuah pertanyaan baru sedang lahir, pertanyaan yang lebih berbahaya daripada tudingan apapun. Jika sistemnya yang salah, siapa yang berani menulis ulang aturannya?***
Simak info publik, kebijakan & geopolitik dunia di kanal Whatsapp dan Telegram TheStance.
