Oleh Jalal, seorang konsultan, penasihat dan "provokator" keberlanjutan dengan pengalaman lebih dari 25 tahun. Kini aktif sebagai Penasihat Senior Green Network Asia.
Saya masih ingat pada Februari 2003, Colin Powell berdiri di depan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan sebuah ampul berisi bubuk putih dan tumpukan foto satelit yang kelak terbukti palsu.
Ia menyampaikan narasi yang tampak meyakinkan: Irak menyimpan senjata pemusnah massal, ancamannya nyata, dan dunia harus bertindak.
Sembilan belas bulan kemudian setelah lebih dari 100.000 warga sipil Irak tewas, setelah negara itu dihancurkan dari dalam, setelah kelompok yang kemudian menjadi ISIS lahir dari kekosongan kekuasaan pasca-invasi, tidak ada satu pun senjata pemusnah massal yang ditemukan.
Powell sendiri, sebelum wafat, menyebut pidato itu sebagai noda dalam kariernya.
Dua dekade lebih telah berlalu. Kini, kita kembali mendengar narasi yang sama tentang senjata pemusnah massal, dan kali ini dari mulut yang berbeda, ditujukan kepada negara yang berbeda. Targetnya adalah Iran.
Argumen resminya terdengar logis. Iran sedang mengembangkan senjata nuklir. Iran menyeponsori terorisme melalui Hezbollah, Hamas, dan milisi Syiah di seluruh kawasan.
Iran adalah ancaman eksistensial bagi Israel dan, secara lebih luas, bagi tatanan dunia yang beradab. Oleh sebab itu, serangan militer—baik yang dilakukan Israel maupun Amerika Serikat (AS)—adalah tindakan pertahanan yang sah, bukan agresi.
Permasalahannya adalah: argumen ini, dalam versi yang paling keras dan paling mendesak untuk aksi militer segera, sepenuhnya tidak jujur.
Kebohongan yang Familiar
Badan Energi Atom Internasional (International Atomic Energy Agency/IAEA) telah mengonfirmasi, lewat laporan demi laporan, bahwa selama Iran mematuhi Perjanjian Komprehensif Bersama (JCPOA) yang ditandatangani pada 2015.
Program nuklir Iran berada jauh di bawah ambang batas senjata. Iran, dalam periode kepatuhan itu, tidak membuat bom.
Yang membuat situasi memburuk secara dramatis bukanlah Iran yang melanggar kesepakatan lebih dahulu, melainkan keputusan Donald Trump pada Mei 2018 untuk menarik AS secara sepihak dari Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA).
Konsekuensinya bisa ditebak. AS kembali menjatuhkan sanksi yang menghancurkan ekonomi Iran. Di sisi lain, lantaran tak ada lagi perjanjian Iran secara bertahap melampaui batas yang tadinya disepakati.
Iran meningkatkan kadar pengayaan uranium dari 3,67% yang diizinkan perjanjian menjadi 60% pada 2023, walaupun masih jauh di bawah 90% yang dibutuhkan untuk hulu ledak militer.
Dengan kata lain: krisis nuklir Iran yang paling akut saat ini sebagian besar adalah konsekuensi dari kebijakan Washington sendiri, bukan bukti niat agresif Teheran yang tak terbendung.
Namun kebenaran ini tidak pernah diceritakan oleh pembohong patologis macam Trump dan Benjamin Netanyahu. Polanya identik dengan wacana soal Irak.
Sebuah ancaman dibesarkan, dikonstruksi secara selektif, dan diulang-ulang di hadapan publik sampai ia terasa seperti fakta yang tidak terbantahkan. Bukti yang bertentangan dengan narasi diabaikan atau dikubur.
Ambisi Greater Israel
Di balik argumen keamanan yang terdengar rasional itu, tersembunyi motivasi lain yang jauh lebih dalam dan tak pernah secara terbuka diakui di sidang kongres atau taklimat Organisasi Pakta Atlantik Utara (North Alliance Treaty Organization/NATO).
Namun, motivasi itu secara aktif dibisikkan di mimbar gereja dan dalam percakapan di ruang yang tidak tercatat kamera.
Untuk memahami apa yang sesungguhnya sedang terjadi di Israel, kita harus mengenal dua nama: Bezalel Smotrich dan Itamar Ben Gvir. Keduanya kini duduk sebagai menteri dalam kabinet Benjamin Netanyahu.
Pada Maret 2023, dalam sebuah konferensi di Paris, Smotrich, Menteri Keuangan Israel, menampilkan sebuah peta.
Di peta itu, wilayah Israel mencakup seluruh Tepi Barat, Gaza, dan bahkan sebagian besar Yordania. Pemerintah Yordania mengajukan protes diplomatik resmi. Dunia mencatat, lalu segera melupakannya.
Tetapi peta itu tidak pernah hilang; ia mencerminkan sesuatu yang nyata tentang visi yang dipegang oleh segmen paling berkuasa dalam koalisi pemerintahan Israel saat ini.
Visi itu punya nama: Greater Israel, dalam terminologi Zionis Revisionis dari Ze'ev Jabotinsky: sebuah negara Yahudi yang membentang di seluruh tanah yang dalam teks-teks Alkitab disebut sebagai warisan ilahi Israel.
Areanya mencakup Yudea, Samaria (Tepi Barat) dan melampaui Sungai Yordan. Ben Gvir, Menteri Keamanan Nasional, adalah murid ideologis Rabbi Meir Kahane, yang gerakan Kach-nya pernah ditetapkan sebagai organisasi teroris oleh AS dan Israel sendiri.
Baca Juga: Ramadhan dan Luka Umat: di Mana Rasa Satu Tubuh Itu?
Ben Gvir secara terbuka menganjurkan pengusiran seluruh warga Palestina, yang dianggap tidak loyal.
Bersama Smotrich, keduanya mewakili kekuatan politik yang tidak memandang pendudukan Tepi Barat sebagai situasi sementara yang menunggu solusi diplomatik, melainkan sebagai tahap awal dari sebuah pencapaian teologis.
Dalam konteks ini, Iran bukan sekadar ancaman nuklir.
Iran adalah patron utama jaringan kekuatan militer yang selama ini membuat ekspansi teritorial Israel menjadi terlalu lambat dan mahal secara strategis: Hizbullah di Lebanon, Hamas di Gaza, Houthi di Yaman.
Menghancurkan Iran, atau setidaknya secara permanen melumpuhkan pengaruhnya, berarti merobohkan tembok yang selama ini menghalangi ambisi yang tidak pernah cukup diakui dalam diplomasi resmi. (Bersambung)
Simak info publik, kebijakan & geopolitik dunia di kanal Whatsapp dan Telegram TheStance.
