Ini Daftar Tujuh Kementerian yang Minta Anggaran Lebih di APBN

Jakarta, TheStanceID - Sebanyak tujuh Kementerian Koordinator (Kemenko) di Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto mengajukan tambahan anggaran untuk 2025. Nilai totalnya mencapai Rp5,2 triliun.

Usulan kenaikan anggaran dari ketujuh kementerian koordinator itu dipastikan bakal menambah beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di tengah ruang fiskal yang sudah sempit.

Usulan itu disampaikan para menteri koordinator dalam Rapat Kerja (Raker) Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian/Lembaga Tahun 2025 bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/12/2024).

Usulan tambahan anggaran terbesar berasal dari Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, sebesar Rp3 triliun, dari plafon awal sebesar Rp260 miliar. Usulan anggaran yang diminta pun menjadi Rp3,26 triliun.

Sebaliknya, usulan kenaikan anggaran yang terkecil diajukan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dengan nilai Rp64,2 miliar, menjadi Rp523,9 miliar.

Kementerian lain yang mengajukan tambahan anggaran yaitu Kemenko Bidang Pangan (Rp505,9 miliar), Kemenko Pemberdayaan Masyarakat (Rp653,7 miliar), dan Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Rp360,3 miliar).

Selanjutnya, Kemenko Hukum HAM Imigrasi dan Pemasyarakatan yang meminta tambahan anggaran Rp325 miliar serta Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yang meminta tambahan Rp273 miliar.

Secara keseluruhan, para menko tersebut beralasan bahwa tambahan anggaran dibutuhkan untuk mendukung kebutuhan operasionalisasi kementerian yang meningkat serta menyokong pelaksanaan berbagai program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan meminta tambahan anggaran sebesar Rp505 miliar untuk tahun 2025 karena belum memiliki kantor sendiri.

"Ya saya kan belum punya kantor, sekarang masih numpang. Ya tentu anggarannya itu untuk operasional, untuk kerja," kata Zulkifli Hasan di Jakarta, Selasa (3/12/2024) seperti dikutip dari Liputan 6.

Selain itu, dia menilai perlu tambahan dana untuk mendukung target swasembada pangan yang diajukan menjadi 2027, dari rencana awal pada tahun 2029. Menurutnya, target itu bisa tercapai jika didukung dengan anggaran yang cukup.

"Bapak Presiden ingin kita swasembada pangan tahun 2029, belum kerja kita sudah maju jadi 2028. Begitu di APEC dan G20 kita akan swasembada pangan tahun 2027," kata Zulhas.

Senada, Menteri Koordinator bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menilai anggaran untuk institusinya masih minim. Yusril sempat menginterupsi Banggar DPR karena tidak terima anggarannya hanya dipatok Rp9 miliar.

“Diharapkan, total anggaran yang diusulkan itu sebesar Rp325 miliar. Kami tidak bisa membayangkan apa yang bisa dilakukan bekerja satu tahun dengan dana Rp9 miliar,” ujarnya dalam raker dengan Banggar, Jakarta, Senin (2/12/2024).

Dana tambahan itu nantinya bakal dipakai untuk membiayai operasional sekretariat dan tiga kedeputian.

Sementara itu, Menko Polkam Budi Gunawan meminta tambahan anggaran terbesar menjelaskan bahwa dari Rp3 triliun yang diajukan, sebesar Rp2 triliun akan dipakai untuk program Dukman.

Program Dukman yang dimaksud yaitu pembangunan dan operasionalisasi command center dan situation room (Rp1,7 triliun), dan penguatan kelembagaan Komisi Kepolisian Nasional (Rp150 miliar) serta Komisi Kejaksaan (Rp150 miliar).

Langkah sejumlah Menteri yang meminta penambahan anggaran untuk tahun 2025 itu terjadi di tengah instruksi Presiden Prabowo Subianto yang menekankan efisiensi anggaran.

Instruksi itu disampaikan Presiden Prabowo saat membuka Tanwir dan Milad ke-112 di Universitas Muhammadiyah Kupang, NTT, Rabu (4/12/2024). Dia meminta anggaran perjalanan luar negeri pejabat dipangkas 50%.

"Saudara-saudara, hitungan kita perjalanan luar negeri saja itu, Indonesia ini perjalanan luar negeri pejabat-pejabat, US$3 miliar dolar. Saya minta dikurangi 50% saja. Kalau bisa dikurangi 50%, artinya kita bisa menghemat Rp15 triliun," kata Prabowo seperti dikutip Detik.

Anggaran penghematan itu, kata Prabowo, nantinya bisa dialokasikan untuk membangun infrastruktur dan menciptakan kesejahteraan masyarakat. Ia pun meminta jajarannya untuk menghemat.

"Rp15 triliun itu berapa bendungan, berapa irigasi, berapa USD bisa kita perbaiki, berapa anak sekolah bisa kita kasih makan. Tolonglah, ya, para menteri puasa dulu. Puasanya 5 tahun, kalau 5 tahun kita hemat 1,5 miliar dolar dari perjalanan saja," ujarnya.

Prabowo juga mengingatkan ke kepala daerah untuk melakukan hal yang sama dan meminta jangan terlalu banyak kegiatan seminar. "Saya mohon juga para gubernur terpilih, bupati terpilih, ketat, efisien, kurangi yang bersifat tidak kritis. Kritis untuk kepentingan rakyat, kritis kepentingan langsung. Tidak usah terlalu banyak seminar, kita sudah tahu kesulitan rakyat."

Pengamat Ekonomi Universitas Indonesia Fithra Faisal menilai permintaan tambahan alokasi anggaran kemenko di APBN 2025 sebagai sesuatu yang tak bisa dihindari, imbas dari bertambahnya jumlah kementerian di kabinet Prabowo.

"Tidak mungkin tidak bertambah karena tidak bisa kementerian hanya menghabiskan anggaran untuk gaji saja karena pasti punya program yang membutuhkan tambahan anggaran," ujar Faisal.

Namun, Ekonom Bright Institute Awalil Rizky menilai permintaan tambahan alokasi anggaran menko-menko di APBN 2025 terlalu berlebihan dan tidak mendesak. Apalagi, kementerian koordinator tak menjalankan program teknis.

”Jika dikaitkan dengan defisit APBN, usulan tambahan anggaran ini akan melebarkan [defisit] itu. Tidak adil pula ketika efisiensi belanja yang akan diutak-atik adalah subsidi, tetapi anggaran seperti menko malah ditambah,” ujar Awalil kepada TheStanceID.

Dia menyarankan Presiden Prabowo bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menimbang ulang penambahan anggaran yang diminta Kemenko agar tidak menjadi beban baru.

Prabowo mengaku sudah memerintahkan Menkeu Sri Mulyani untuk benar-benar meneliti setiap anggaran tahun depan agar APBN benar-benar efisien dari sisi pembelanjaannya.

Menanggapi permintaan tambahan anggaran dari seluruh kemenko itu, Ketua Banggar dari Fraksi PDI Perjuangan Said Abdullah mengatakan pihaknya akan bertemu dengan Kementerian Keuangan dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

”Kami minta waktu setidaknya tiga bulan. Sebab, untuk Desember ini, jujur saja, baik Kemenkeu maupun Bappenas masih memproses keputusan Presiden [terkait rincian APBN 2025],” kata Said.

Fitra Faisal mengingatkan penambahan anggaran harus diimbangi dengan tambahan pemasukan, agar defisit anggaran terjaga di bawah 2,8% tahun depan. Salah satu solusinya adalah mengejar PPh (Pajak Penghasilan) Badan terutama di sektor minerba.

"Mudah-mudahan defisit tahun depan tidak lebih dari 2,8% dan pemerintah harus menambah potensi revenue," kata Faisal. (est)