Buntut Pemotongan Dana Transfer ke Daerah, Tarif Transjakarta Bakal Naik

Jakarta, TheStance – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tengah memfinalisasi rencana kenaikan tarif TransJakarta setelah dua dekade bertahan di angka Rp3.500.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan, kenaikan tarif Transjakarta akan menyesuaikan kemampuan masyarakat.

Dia juga akan mempertimbangkan usulan warganet alias netizen terkait perkiraan kenaikan tarif Transjakarta mulai dari Rp5.000 hingga Rp7.000.

Penyesuaian tarif ini akan dilakukan secara hati-hati supaya tidak memberatkan masyarakat, terutama kelompok penerima subsidi yang selama ini digratiskan.

"Saya juga mendengar rata-rata mereka (masyarakat) mengusulkan, di media (sosial) saya itu, antara Rp5.000 sampai Rp7.000. Tetapi kami akan memutuskan sesuai dengan nanti apa yang menjadi kemampuan masyarakat," ujar Pramono usai membuka Rapat Koordinasi Transportasi Terintegrasi dan Terpadu di Balai Kota Jakarta, Rabu, (29/10/2025).

Meskipun tarif saat ini masih berlaku, beban subsidi yang ditanggung Pemprov DKI cukup besar, yakni Rp9.700 per tiket. Kondisi ini, diakuinya, kian terasa berat mengingat dana bagi hasil (DBH) dari pemerintah pusat dipangkas hingga Rp15 triliun.

"Kami sedang memfinalkan untuk itu [kenaikan tarif]. Sebenarnya di tarif yang lama pun kami sudah menyubsidi per tiket Rp9.700. Kan terlalu berat kalau terus-menerus seperti itu, apalagi DBH [dana bagi hasil] dipotong," kata Pramono

Kenaikan tarif menjadi langkah realistis Pemprov DKI Jakarta di tengah keterbatasan fiskal daerah. Namun, Pramono memastikan 15 golongan masyarakat tetap akan menikmati layanan TransJakarta secara gratis.

"Kami akan melakukan penyesuaian tetapi tidak memberatkan kepada 15 golongan. Karena 15 golongannya kan tetap gratis. Sehingga mereka tetap kita proteksi," ucap dia.

Adapun 15 golongan masyarakat yang ditetapkan mendapatkan fasilitas transportasi umum gratis di Jakarta, yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemprov DKI Jakarta dan pensiunannya, serta tenaga kontrak yang bekerja di Pemprov DKI Jakarta.

Selain itu, peserta didik penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP), karyawan swasta tertentu atau pekerja dengan gaji sesuai Upah Minimum Provinsi (UMP) melalui Bank DKI, dan Penghuni Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa).

Kemudian, Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Penduduk pemilik KTP Kepulauan Seribu, Penerima Beras Keluarga Sejahtera (Raskin) domisili Jabodetabek, Anggota TNI dan Polri, dan Veteran Republik Indonesia.

Demikian juga dengan penyandang disabilitas, Penduduk lanjut usia (lansia) di atas 60 tahun, pengurus masjid (marbot), pendidik dan tenaga kependidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dan Juru Pemantau Jentik (Jumantik).

Pramono memastikan harga tiket Transjakarta tetap akan lebih murah dibandingkan daerah lain. “Tarif untuk Transjakarta dibandingkan daerah di mana pun lebih murah, termasuk di Bogor, Bekasi, Tangerang. Kami lebih murah.”

Tidak hanya soal harga, Pemprov DKI berjanji meningkatkan kualitas layanan, termasuk memperbanyak armada bus listrik.

“Fasilitasnya sekarang kami perbaiki, bahkan tahun ini untuk bus listrik yang sebelumnya hanya beroperasi 200, sekarang akan beroperasi sampai dengan 500 bus listrik. Sehingga ini secara signifikan akan mengurangi polusi,” pungkas Pramono.

Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Nova Harivan Paloh berharap kenaikan tarif yang ditetapkan oleh Pemprov DKI nantinya masih dalam batas wajar.

"Yang pertama kan memang begini, kalau berbicara masalah subsidi kan, seperti kita ketahui secara bersama, kan subsidi hampir setiap tahun ini, khususnya untuk Transjakarta kan hampir dengan Rp4,2 triliun ya, per tahun," kata Nova dalam keterangannya, Kamis (30/1/2025).

Nova pun menilai wajar rencana kenaikan tarif mengingat sudah puluhan tahun tarif Transjakarta tetap sama, sementara jumlah koridor Transjakarta terus bertambah, bahkan sampai ke daerah penyangga.

"Koridornya sudah bertambah, bahkan sudah sampai Transjabodetabek, dari Bogor ke Jakarta, maupun dari Bekasi ke Jakarta, itu tetap Rp 3.500. Ini memang ada beberapa kajian-kajian yang nanti ke depannya kita lihat lagi, bahwa ada idealnya itu memang nanti ada kajian, kalau sewajarnya memang ada kenaikan, kenaikan yang sepantasnyalah gitu ya," ujar Nova.

Ia menyoroti subsidi yang mesti ditanggung oleh Pemprov DKI mencapai Rp6 triliun untuk moda transportasi MRT, LRT, hingga Transjakarta. Nova mengatakan alokasi terbanyak digunakan untuk Transjakarta.

"Nah, itu kan nanti kan bisa juga, artinya ini supaya beban kita ini enggak terlalu berat juga ke depannya, karena kalau kita hitung sama MRT, LRT, kurang lebih sama dengan Rp6 triliunan keseluruhan, hampir Rp6 triliunan gitu. Nah, memang paling besar sih di Transjakarta gitu," kata dia.

Menurut Nova, tarif Rp5.000 per orang menjadi angka yang moderat, jika memang tarif Transjakarta harus mengalami kenaikan.

"Memang kalau misalnya segitu sih (Rp 5000) saya rasa wajar ya. Kalau misalnya, kita hitung dari kita naik Transjakarta pun, dari beberapa kilometer pun istilahnya kan tetap statis ya, dengan Rp 3.500 kan, bahkan dari Bekasi ke Jakarta pun, dari Bogor ke Jakarta pun, tetap Rp 3.500 ya. Kalau misalnya dengan Rp 5.000, saya rasa masih batas kewajaran sih," ungkapnya.

Lantas bagaimana respon warga terkait rencana Pemprov DKI Jakarta yang menaikkan tarif Transjakarta?

Sebagian besar penumpang TransJakarta yand ditemui The Stance, menilai penyesuaian harga yang diusulkan menjadi sekitar Rp5.000 per perjalanan masih tergolong wajar.

Anggi (28 tahun), karyawan swasta yang setiap hari menggunakan Transjakarta dari stasiun Sudirman, menilai tarif baru Rp5.000 masih sangat terjangkau.

“Kalau cuma naik jadi lima ribu, enggak masalah. Masih jauh lebih murah dibanding naik ojek online yang bisa empat kali lipat,” ujarnya.

Ia menilai, tarif bukan persoalan utama selama layanan tetap baik. “Selama busnya datang tepat waktu dan enggak desak-desakan, saya tetap pilih TJ. Mau naik seribu atau dua ribu juga enggak apa-apa,” kata Anggi.

Senada, Eki (41 tahun) seorang PNS yang kantornya terletak di kawasan menteng Jakarta Pusat ini, menilai kenaikan tarif sudah sewajarnya terjadi setelah dua dekade harga tidak berubah.

“Naik segitu enggak masalah, asal fasilitas juga ditingkatkan. Misalnya AC-nya dingin, halte bersih, dan busnya enggak terlalu padat,” ujarnya.

Bahkan, ia mengaku sempat heran karena tarif Transjakarta belum berubah sejak ia mulai bekerja lebih dari sepuluh tahun lalu.

“Jujur kaget juga, karena setahu saya sejak pertama kali kerja 10 tahun lalu, harganya masih sama. Jadi wajar kalau sekarang mau disesuaikan,” tuturnya.

Namun, ia berharap peningkatan tarif dibarengi dengan perawatan armada dan halte. "Bus listriknya bagus tuh, kalau bisa ditambah. Enak, adem, enggak polusi,” ujarnya.

“Sekarang jam sibuk masih sering penuh banget. Kalau tarif naik, ya harus sepadan sama pelayanan. Minimal armada ditambah supaya antre atau nunggu busnya enggak terlalu lama,” tambahnya.

Berdasarkan catatan The Stance, sejak pertama kali beroperasi pada 15 Januari 2004, tarif Transjakarta hanya mengalami satu kali penyesuaian.

Dari yang awal Rp2.000 menjadi Rp3.500, berdasarkan SK Gubernur DKI Nomor 1912 Tahun 2005. Sejak itu, harga tiket tak pernah berubah, bahkan saat biaya operasional, gaji pengemudi, dan harga bahan bakar terus meningkat.

Wacana kenaikan tarif sebenarnya sudah muncul sejak 2023, ketika PT Transjakarta sempat mengusulkan tarif baru Rp4.000–Rp 5.000 pada jam sibuk. Namun, rencana itu urung dijalankan karena berbagai pertimbangan sosial.

Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) menilai saat ini adalah saat yang tepat bagi Pemprov Jakarta meninjau ulang tarif Transjakarta.

Ketua DTKJ Haris Muhammadun menyebut, telah dua kali merekomendasikan kenaikan tarif kepada gubernur sebelumnya, berdasarkan kajian ability to pay (ATP) dan willingness to pay (WTP) masyarakat.

“Hasil kajian kami menunjukkan warga Jakarta sebenarnya siap menerima penyesuaian tarif,” ujar Haris dalam pertemuan dengan Gubernur Pramono di Balai Kota Jakarta, April 2025 lalu.

Wakil Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijawarno menilai memang sudah sepatutnya tarif Transjakarta saat ini dievaluasi karena sejumlah faktor, selain memang belum berubah sejak kali pertama pada 2004 lalu.

Apalagi, kata Djoko, Upah Minimun Regional (UMR) di DKI Jakarta sudah naik berkali-kali sejak 2004 silam. Dia membandingkan dengan transportasi umum sejenis di kota lain seperti di Semarang, dimana tarif Transjakarta terbilang sebagai yang terendah.

"Angkutan sejenis di luar Jakarta rata-rata di atas Rp4.000, (contoh) TransJateng Rp5.000," katanya. "Jadi wajar ya (jika tarif Transjakarta dinaikkan), ya enggak apa-apa."

Meski demikian, jika nanti tarif jadi dinaikkan, dia menyarankan perlu ada keringanan biaya yang dikeluarkan penumpang pada jam tertentu, misalnya saat larut malam hingga dini hari.

"Atau nanti bisa diterapkan sebelum jam 7 pagi misalnya tarifnya berbeda, Sampai jam 7 Rp3.000 lah naikan Rp1.000, tapi yang normal Rp5.000," usul Djoko.

Menurut Djoko, kenaikan tarif TransJakarta tidak akan terlalu memberatkan masyarakat. Pasalnya, Pemprov DKI masih memiliki program menggratiskan untuk 15 golongan termasuk pula program JakLingko.

Ditambah, Pemrov terus melakukan pembenahan layanan transportasi termasuk fasilitasnya. "Wajar. Hal yang wajar, Dan kita dukung," kata akademisi di Unika Soegijapranata tersebut.

Baca Juga: Ditolak Keras Warga, Pemda DKI Batal Ubah Trotoar Menjadi Jalur Pemotor

Djoko justru berharap pada pemerintah pusat bisa mengoptimalkan hasil pemotongan dana bagi hasil atau dana Transfer ke Daerah (TKD) untuk pengembangan transportasi-transportasi umum massal di daerah-daerah di Indonesia.

Apalagi, berdasarkan data Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), sejauh ini baru 40 pemda yang menyelenggarakan angkutan umum modern. Terdiri 12 provinsi, 17 pemerintah kota, dan 11 pemerintah kabupaten.

"Justru dengan dipotong itu, mestinya pemerintah pusat memberikan dana alokasi khusus untuk transportasi umum di daerah, DAK agar daerah-daerah bergairah membenahi angkutan umumnya," ujarnya. (est)

Simak info publik, kebijakan & geopolitik dunia di kanal Whatsapp dan Telegram The Stance