Ditolak Keras Warga, Pemda DKI Batal Ubah Trotoar Menjadi Jalur Pemotor

Jakarta, TheStance – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sempat berencana memangkas dan mengalihfungsikan trotoar di jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan.

Langkah ini dimaksudkan sebagai salah satu solusi meningkatkan kapasitas jalan sekaligus mengurangi macet di jalan tersebut yang semakin parah.

Namun, wacana tersebut ditentang oleh Koalisi Pejalan Kaki dan kelompok masyarakat lainnya karena hanya menguntungkan kendaraan pribadi dan bertentangan dengan pembangunan transportasi berkelanjutan yang digagas pemerintah sebelumnya.

Gubernur Jakarta Pramono Anung menyetujui rencana Dinas Perhubungan (Dishub) dan Dinas Bina Marga memangkas sebagian trotoar di Jalan TB Simatupang. Langkah ini diambil untuk memperlebar lajur kendaraan demi mengurai kemacetan.

Saat ini, macet di kawasan TB Simatupang semakin parah. Sebab, ada sejumlah galian proyek nasional dan daerah yang sedang berlangsung.

Beberapa proyek tersebut termasuk galian Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik (IPALD) sepanjang 7 kilometer di Cilandak dan proyek perpipaan Rumah Susun Tanjung Barat sepanjang 4 kilometer.

“Saya menyetujui itu. Bahkan ketika mau menutup atau membuka outlet tol, saya izinkan. Yang paling penting adalah kemacetan di dalam itu teratasi,” kata Pramono, Sabtu (23/8/2025).

Kepala Dishub Jakarta, Syafrin Liputo, menambahkan, sebagian trotoar di kawasan Cibis Park hingga simpang tiga jalan keramat akan dialihfungsikan agar jalur kendaraan bisa kembali menjadi dua lajur.

Penggunaan trotoar untuk kendaraan bermotor itu bersifat sementara yakni hingga November 2025. Nantinya, trotoar akan dikembalikan untuk pejalan kaki setelah proyek galian selesai.

“Paling tidak kita bisa kembalikan dua lajur,” kata Syafrin di Balai Kota, Kamis (21/8/2025).

Menanggapi wacana pemangkasan trotoar di jl TB Simatupang, Qei (30 tahun), salah satu pekerja di bidang marketing yang kantornya berada di kawasan Cibis Park menilai rencana itu bukan solusi yang efektif.

“Enggak efektif ya, kalau memakan trotoar. Karena kan orang yang pakai kendaraan umum, transportasi umum itu kan pasti juga enggak cuma naik transportasi umum. Tapi butuh trotoar buat jalan kan ya,” kata Qei.

“Misalkan kantornya tuh jauh dari bus stop dan segala macam. Jadi untuk memangkas trotoar itu kurang efektif,” lanjutnya. Menurutnya, langkah yang lebih tepat justru memperkuat transportasi umum atau menambah kebijakan pembatasan kendaraan.

“Jadi lebih efektif memang seharusnya transportasi umumnya ditambah. Atau mungkin menerapkan ganjil genap juga di area yang ramai-ramai di TB Simatupang itu sih menurut aku,” ungkapnya.

Senada, Reynita (28), seorang pegawai swasta, mengatakan trotoar bukan hanya jalur fisik, tapi ruang aman bagi pejalan kaki yang kini juga kerap terganggu oleh pedagang kaki lima.

“Menurut aku justru ya,.. enggak efektif juga. Karena ya kan ini buat pejalan kaki. Masalahnya, trotoar aja tuh dipakai buat pedagang-pedagang gitu kan. Jadi ya harusnya bukan trotoarnya yang dipangkas,” tegasnya.

Koordinator Koalisi Pejalan Kaki atau KOPEKA, Amalia S Bendang menilai rencana pemangkasan trotoar di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, bertolak belakang dengan visi Jakarta menjadi kota global.

Ini karena trotoar adalah fasilitas dasar yang seharusnya diperkuat, bukan dikurangi.

“Kalau Jakarta ingin jadi kota global, maka berjalan kaki, bersepeda, dan transportasi publik ramah lingkungan harus diutamakan,” ujar Amalia dalam keterangannya.

Berdasar temuan Koalisi Pejalan Kaki, setidaknya ada sembilan trotoar Jakarta yang lebarnya disunat. Di antaranya di Jalan Teluk Betung, depan Metropole Megaria di Cikini, kawasan Petojo, Jalan Tambak, sampai Jalan Pemuda arah Manggarai.

Pemangkasan lebar trotoar ini berdampak serius, bukan hanya bagi kenyamanan, tetapi juga keselamatan pejalan kaki, termasuk kelompok tunanetra.

Menurut Amalia, kebijakan pemangkasan trotoar justru menunjukkan orientasi pemerintah masih lebih condong pada kendaraan bermotor. Padahal, Pemprov Jakarta sebelumnya telah berjanji membangun 2.600 kilometer trotoar.

Namun hingga kini, trotoar yang tersedia baru sekitar 600 kilometer dari total 6.000 kilometer jalan.

“Jakarta ini panutan bagi daerah lain, tapi faktanya trotoar baru ada sekitar 600 kilometer. Itu miris banget. Harapan kami, janji pembangunan 2.600 kilometer trotoar segera dipenuhi, bukan malah dikurangi,” jelasnya.

Baca Juga: Perluasan Rute Transjabodetabek, Siasat Pemprov DKI Atasi Masalah Mobilitas dan Kemacetan

Dia menilai dengan trotoar yang nyaman dan terhubung ke transportasi umum bisa mendorong warga beralih dari kendaraan pribadi.

“Pejalan kaki itu nol emisi. Kalau fasilitasnya aman dan nyaman, orang akan lebih memilih naik kendaraan umum lalu jalan kaki. Itu jelas mendukung pengendalian polusi dan sejalan dengan target kota global,” tegasnya.

Ketimbang memangkas trotoar, Pemprov DKI seharusnya juga mengaudit izin proyek galian di sekitar jalanan Jakarta. Pasalnya, galian turut menyumbang kemacetan karena adanya ruang jalan yang diambil saat proyek tersebut dilakukan.

Jangan sampai trotoar dikorbankan hanya karena adanya proyek yang dilakukan serampangan, termasuk soal AMDAL-nya.

Mengorbankan trotoar sama saja mengorbankan keselamatan pejalan kaki. Sedangkan di UU 22/2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan keselamatan pejalan kaki merupakan prioritas utama berlalu lintas.

Selain proyek galian di sejumlah kawasan, kemacetan parah yang terjadi di Jakarta belakangan ini tak lepas dari pertumbuhan kendaraan di kota Jakarta setiap tahunnya.

Polda Metro Jaya mencatat pertumbuhan kendaraan di Jakarta mencapai 850.901 pada 2024. Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Komarudin mengatakan jika rata-rata dari jumlah itu, artinya ada 2.500 hingga 3.000 kendaraan baru bertambah setiap hari di Jakarta.

Jika dari jumlah itu diasumsikan 10% adalah kendaraan roda empat, maka ada 85 ribu mobil bertambah pada 2024. Pertambahan itu berpengaruh pada luasan tempat parkir.

"Kita bagi juga 850.000, kita anggap 10% saja itu roda empat, berarti akan ada di kisaran angka 85.000. Kita ambil 1% saja, 1% itu adalah roda empat, kita kalikan dimensi panjang kendaraan yang ambil pendek 2 meter, maka dibutuhkan 16 kilometer hanya untuk memarkirkan kendaraan baru. 16 kilometer itu dari Tomang sampai Cawang," ungkapnya.

Data itu, kata Komarudin, menggambarkan alasan Jakarta semakin padat setiap harinya. Polda Metro Jaya sudah berkolaborasi dengan Dishub DKI Jakarta Mandala Quick Response untuk menangani macet di Jakarta.

"Mandala itu singkatan dari membangun kesadaran berbudaya lalu lintas di jalan raya, dimana saat ini tergabung 4.438 kamera, yang kita bisa lihat langsung dengan aplikasi ini, dimana kita bisa memantau titik-titik kepadatan yang ada di Jakarta," katanya.

Setelah mendapat sorotan tajam dari publik, Pemprov DKI Jakarta akhirnya membatalkan rencana memangkas trotoar Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan rencana pemangkasan trotoar batal dilakukan,setelah pihaknya melakukan peninjauan lapangan.

"Berdasarkan hasil peninjauan lapangan antara kontraktor pelaksana, PAL Jaya, dan Dinas Bina Marga Provinsi atas usulan pemangkasan trotoar dimaksud, rencana pemangkasan sementara trotoar, setelah dilakukan penilaian teknis oleh Dinas Bina Marga tidak dapat dilaksanakan karena kondisi eksisting trotoar yang ada hanya kurang dari 1 meter," kata Syafrin dalam keterangannya, Rabu (27/8/2025).

Selain itu, di lokasi tersebut terdapat jaringan utilitas kabel bawah tanah, tiang listrik, serta tiang penerangan jalan umum yang tidak memungkinkan untuk dilakukan pemindahan sementara secara metode konstruksi.

Selain mempercepat proses pengerjaan galian dan pemasangan perpipaan, pihaknya juga melakukan sejumlah langkah mitigasi untuk mengurai kemacetan di jl TB Simatupang.

Di antaranya penambahan armada TransJakarta di 17 rute, pengalihan akses keluar Tol Cipete-Pondok Labu ke exit Tol Lebak Bulus atau Pondok Indah terutama di jam sibuk dan pembuatan laybay dan pulau lalu lintas di Jl. RS Fatmawati-TB Simatupang.

Sementara untuk solusi jangka menengah, Pemprov Jakarta sedang mengkaji pembangunan underpass atau flyover di perempatan besar sepanjang Jalan TB Simatupang untuk mengendalikan arus lalu lintas.

"Kami mengimbau masyarakat untuk beralih menggunakan angkutan umum atau menghindari Jalan TB Simatupang apabila kegiatannya tidak berada di kawasan tersebut," ujarnya. (est)

Simak info publik, kebijakan & geopolitik dunia di kanal Whatsapp dan Telegram The Stance.