Perluasan Rute Transjabodetabek, Siasat Pemprov DKI Atasi Masalah Mobilitas dan Kemacetan

Jakarta, TheStanceID – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui PT TransJakarta meluncurkan lima rute baru Transjabodetabek yang menjangkau wilayah Tangerang, Bekasi, Depok, Bogor, dan PIK 2.

Langkah ini diambil untuk menjawab tantangan mobilitas warga aglomerasi Jabodetabek yang kerap menghadapi macet dan biaya transportasi tinggi.

Lima rute baru Transjabodetabek itu adalah Blok M–Alam Sutera (Koridor S61), Vida Bekasi–Cawang (B41), PIK 2–Blok M (T31), Sawangan–Lebak Bulus (D41) dan Bogor–Blok M (P11)

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyatakan bahwa perluasan rute bukan sekadar soal trayek, melainkan bagian dari solusi mobilitas dan biaya hidup.

Selain efisiensi waktu, rute-rute baru ini diharapkan menjadi penopang pertumbuhan ekonomi masyarakat urban dan sub urban.

Pembukaan rute baru ini juga agar masyarakat beralih dari transportasi pribadi ke transportasi publik.

“Supaya orang mau beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum, maka konektivitas menjadi hal utama,” kata Pramono, saat meresmikan trayek PIK 2–Blok M (T31), di Pantai Indah Kapuk (PIK) 2, Jakarta Utara, Kamis (22/5/2025).

Langkah perluasan rute Transjabodetabek ini direspons positif oleh para kepala daerah penyangga Jakarta. Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, menyebut rute ini akan menekan biaya perjalanan dari yang biasanya mencapai Rp20 ribu sekali jalan.

Kemacetan masih menjadi masalab besar Pemprov DKI Jakarta.

Menurut Bank Dunia, kemacetan di Jakarta menimbulkan kerugian hingga Rp100 triliun per tahun.

Kerugian itu didominasi oleh potensi kerugian kesehatan karena polusi, juga kerugian waktu Dari sisi kesehatan dan waktu ini, kerugiannya mencapai Rp60 triliun.

Sisa kerugian terjadi pada biaya operasi kendaraan, termasuk biaya bahan bakar, yang terbuang karena kendaraan menyala di tengah kemacetan. Jumlahnya bisa mencapai Rp 40 triliun.

Kemacetan di Jakarta terjadi karena banyak masyarakat masih menggunakan kendaraan pribadi.

Masyarakat Jakarta memang masih minim menggunakan transportasi umum.

Pemprov Jakarta mencatat pada 2023, ada 21 juta perjalanan, namun baru 4 juta saja atau sekitar 18,86% perjalanan yang menggunakan transportasi umum.

Padahal, pemda punya target minimal 30% perjalanan di Jakarta menggunakan transportasi umum dan ditargetkan bisa tercapai pada 2030.

Kebijakan perluaan rute transjabodetabek ini tampaknya mulai menuai hasil. Salah satu rute baru, PIK 2–Blok M, mencatat lonjakan jumlah penumpang signifikan dan tercatat sebagai rute yang paling banyak diminati masyarakat.

Pramono mencontohkan, jika awalnya dirancang untuk 2.000 penumpang per hari, kini rute tersebut melayani lebih dari 5.000 penumpang dan bisa menyentuh angka 6.000 saat akhir pekan.

"Sehingga, dengan demikian, ini menunjukkan bahwa animo yang tinggi. Menurut saya baik, karena shifting berubah dari menggunakan kendaraan pribadi menjadi menggunakan kendaraan publik, dan itulah yang kita jaga," jelas Pramono.

Secara berkelakar, ia mengaku kini ada permintaan membuka rute hingga provinsi lain.

"Dari seluruh rute yang dibuka yang langsung tinggi banget adalah PIK 2-Blok M, kedua adalah dari Bogor-Blok M. Yang ketiga adalah Alam Sutra-Blok M. Sekarang ada usulan buka dari Bandung Blok M, Cirebon Blok M, Surabaya Blok M," ujarnya.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta telah mewajibkan seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemprov Jakarta untuk menggunakan transportasi umum setiap hari Rabu sejak akhir April 2025.

Aturan itu dibuat untuk memberikan contoh sekaligus kampanye kepada masyarakat untuk beralih dari kendaraan pribadi ke angkutan umum.

Pramono Anung mengakui, ada permintaan dari pihak swasta agar juga menerapkan aturan itu. Namun, pihaknya masih melakukan kajian untuk mewajibkan pegawai swasta naik transportasi umum pada setiap hari Rabu.

"Apakah kemudian sudah saatnya swasta pada hari Rabu juga naik kendaraan transportasi publik? Saya sedang kaji untuk itu," kata Pramono di Muara Angke, Kamis (12/6/2025).

Pembukaan sejumlah rute baru Transjabodetabek dari Jakarta ke wilayah penyangga tentunya membutuhkan dana yang besar bahkan diakui oleh Pramono sampai membebani APBD DKI Jakarta

"Persoalannya, kalau saya bilang enggak membebani, enggak mungkin. Pasti membebani," ungkapnya.

Selama ini, kata Pramono, Pemprov DKI memberikan subsidi sebesar Rp11.500 kepada tiap penumpang Transjakarta, termasuk Transjabodetabek yang baru dibuka sehingga masyarakat hanya perlu membayar RP 3.500 per perjalanan.

Padahal, menurutnya, biaya riil untuk operasional layanan ini semestinya mencapai Rp15.000 per penumpang.

Adapun rincian dana APBD 2024 untuk kebutuhan subsidi Transjakarta angkanya mencapai Rp3,90 Triliun.

"Jadi sekarang ini kita setiap orang kita subsidi itu Rp11.500. Karena memang harga transportasi di Jabodetabek itu harusnya tiketnya atau bayarnya itu Rp15.000. Termasuk yang kemarin yang kita jalur-jalur baru kita buka semuanya itu subsidinya rata-rata Rp11.500," kata Pramono di Jakarta Utara, Kamis (12/6/2025).

Namun, Pramono menekankan, subsidi ini bukan semata untuk meringankan beban masyarakat. Lebih dari itu, langkah ini merupakan bagian dari upaya strategis mengatasi kemacetan dan polusi di kawasan Jabodetabek.

Selain itu, dengan menekan harga tiket bus Transjabodetabek, diharapkan dapat mendorong masyarakat beralih ke transportasi umum.

Pemprov DKI juga menepis anggapan, bahwa ekspansi layanan Transjabodetabek mengorbankan jalur dan armada dalam kota.

"Dan enggak benar bahwa pembukaan jalur-jalur ini mengurangi jalur yang ada di dalam kota. Karena ada keluhan, mengalami pengecilan bis dan sebagainya," ujar Pramono, menanggapi sejumlah keluhan soal berkurangnya kapasitas bus di rute-rute eksisting.

Untuk membiayai subsidi layanan transportasi umum seperti TransJakarta, MRT, dan LRT untuk sejumlah golongan masyarakat, saat ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah mengkaji kenaikan tarif parkir dan penerapan kebijakan jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP).

Selain itu, subsidi tersebut nantinya akan diberikan kepada kelompok masyarakat prioritas agar mereka dapat menikmati layanan transportasi publik secara gratis. Hal ini sekaligus memenuhi janji kampanye pasangan Pramono-Rano di Pilkada 2024 lalu.

Nantinya, terdapat 15 golongan masyarakat yang akan menerima manfaat dari subsidi hasil kenaikan tarif parkir dan penerapan ERP Jakarta.

Mereka diantaranya Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pensiunan DKI Tenaga kontrak Pemprov DKI, penerima Kartu Jakarta pintar, penghuni Rusunawa, Lansia, Penyandang Disabilitas, hingga Guru dan staf Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Pramono menyatakan, bahwa langkah kenaikan tarif parkir bertujuan untuk mengurangi ketergantungan terhadap kendaraan pribadi, terutama di kalangan masyarakat yang tergolong mampu secara ekonomi.

“Yang pertama, mohon maaf bagi orang-orang yang mampu, nanti pelan-pelan parkirnya saya mau naikkan,” ujarnya

“Yang kedua, saya akan pasang yang namanya Electronic Road Pricing. Bagi orang yang mampu,” tambah politisi PDI Perjuangan itu.

Kebijakan ini juga selaras dengan agenda Pemprov DKI Jakarta dalam mengurangi emisi karbon dan memperbaiki kualitas udara.

Menurutnya, dengan meningkatkan biaya penggunaan kendaraan pribadi dan memperluas akses terhadap transportasi publik, diharapkan akan terjadi pergeseran signifikan ke moda transportasi yang lebih ramah lingkungan.

"Ini adalah bagian dari komitmen kami untuk mewujudkan kota yang berkelanjutan dan adil dalam mobilitas," kata Pramono.

Langkah Pemerintah Provinsi DKI yang melakukan perluasan layanan Transjabodetabek dinilai positif karena akan membantu mengurangi ketergantungan penggunaan kendaraan pribadi di Jakarta.

"Rencana perluasan layanan Transjabodetabek akan sangat membantu mengurangi penggunaan pribadi ke Kota Jakarta. Juga untuk memastikan target 60 persen warga Jabodetabek beralih menggunakan angkutan umum,” kata Pengamat transportasi Djoko Setijowarno kepada TheStanceID.

Selain itu, Djoko menilai penerapan jalan berbayar juga dibutuhkan untuk mengendalikan mobilitas kendaraan pribadi di Jakarta.

“Penerapan jalan berbayar atau ERP (electronic road pricing) perlu dipertimbangkan untuk mengendalikan mobilitas kendaraan pribadi di Jakarta,” katanya.

Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat itu melihat pengembangan atau peningkatan layanan angkutan umum hingga kawasan perumahan merupakan kata kunci untuk mengalihkan penggunaan kendaraan pribadi menggunakan angkutan umum.

“Pasalnya, kawasan perumahan yang ditempati tidak memiliki fasilitas transportasi umum menuju tempat kerja. Perumahan menjadi kurang layak huni jika tidak diimbangi akses transportasi,” jelasnya.

Hal itu lantaran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman yang tidak mewajibkan fasilitas transportasi umum sebagai bagian dari sarana umum.

Padahal, menurut Djoko, sebelum era 1990-an, pemerintah menerapkan kebijakan pembangunan kawasan perumahan harus diimbangi oleh adanya layanan transportasi umum, seperti angkutan kota, bus umum atau bus Damri.

“Tidak ada sinkronisasi antara membangun kawasan perumahan dan layanan transportasi,” ungkapnya. (est)

Simak info publik, kebijakan & geopolitik dunia di kanal Whatsapp dan Telegram TheStanceID.