#putusan MK

Suara Pemilih Berisiko Terbuang, Parpol Nonparlemen Usul Ambang Batas Parlemen 1%

Usulan parliamentary threshold (PT) 1% dari Koalisi partai politik nonparlemen merespon sikap partai-partai koalisi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang mulai menyepakati angka PT 5%. Pakar ingatkan potensi suara pemilih yang terbuang jika ambang batas parlemen dinaikkan.

Komdigi Terbitkan Edaran, Sisa Kuota Tak Boleh Hangus Mulai 28 September 2026

Komdigi akan mengawasi penerapan aturan kuota internet tanpa hangus oleh operator seluler (opsel) yang mulai berlaku 28 September 2026. Komdigi juga melarang operator mengenakan biaya tambahan kepada pelanggan untuk mempertahankan atau menggunakan sisa kuota tersebut.

NU Bersuara! Tolak MBG Pakai Anggaran Pendidikan, Minta Berlaku Mulai 2027

Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) menyoroti dampak proyek MBG terhadap kesejahteraan guru dan pendidikan Indonesia. Mereka meminta pemerintah tidak lagi menggunakan anggaran pendidikan untuk membiayai program MBG mulai tahun anggaran 2027.

Penangkapan Komentator Pidato Prabowo Soal Nuklir Iran Langgar Putusan MK

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan kegaduhan di dunia digital bukan termasuk pidana. Namun polisi menilai unggahan komentator pidato presiden itu berpotensi mengancam ketertiban umum dan keutuhan bangsa. Amnesty ingatkan kritik terhadap pemerintah tak boleh dikriminalisasi.

Meski Ada Putusan MK, Anggaran Pendidikan Masih Dibajak MBG Tahun Depan

Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menilai pemisahan anggaran pendidikan untuk MBG semestinya dilakukan di APBN 2027 dan bukannya 2028. Yusril berjanji bakal mematuhi putusan MK, meski pemerintah memiliki rekam jejak merevisi UU demi memuluskan programnya.