Banten, TheStanceID – Di saat hiruk-pikuk persiapan perayaan pergantian tahun mulai terasa di kota-kota besar, suasana berbeda menyelimuti kawasan masyarakat adat Baduy di Kabupaten Lebak, Banten. Pada Selasa (31/12/2025), Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan, Kunta Wibawa Dasa Nugraha, memilih menutup tahun 2025 dengan menembus pedalaman Lebak.
Kunjungan ini bukan sekadar seremonial akhir tahun, melainkan upaya memotret realitas kesehatan masyarakat adat yang hidup berdampingan dengan alam, namun masih berjarak dengan akses medis modern.
Misi utama kunjungan ini jelas: memastikan kehadiran negara dalam menjamin hak kesehatan bagi mereka yang memegang teguh tradisi leluhur.
Di tengah permukiman yang asri namun sederhana, Kemenkes menggelar layanan cek kesehatan gratis. Tenaga kesehatan dari puskesmas setempat dikerahkan untuk melakukan pemeriksaan standar, mulai dari tekanan darah hingga pengecekan darah sederhana.
“Layanannya seperti cek kesehatan gratis biasa. Kita cek darah, tensi, dan keluhan yang dirasakan, apakah panas, sakit perut, atau yang lain,” jelas Kunta di sela-sela kegiatan.
Antusiasme warga Baduy yang berbondong-bondong memeriksakan diri menjadi sinyal positif. Ada pergeseran paradigma; kesadaran akan medis mulai tumbuh di tengah kuatnya kearifan lokal.
Dominasi Penyakit Kulit dan Pencernaan
Namun, di balik antusiasme tersebut, hasil pemeriksaan kesehatan menyingkap fakta klasik yang masih menjadi "pekerjaan rumah" besar bagi pemerintah: masalah kesehatan berbasis lingkungan.
Dari sekian banyak warga yang diperiksa, pola penyakit yang muncul nyaris seragam.
“Kalau saya tadi tanya-tanya, yang sebagian besar itu gatal, sama pencernaan seperti mencret atau diare,” ujar Kunta memaparkan temuannya.
Temuan ini merefleksikan tantangan infrastruktur dasar yang belum tuntas. Keterbatasan akses air bersih yang layak dan sistem sanitasi yang belum optimal membuat penyakit kulit (seperti kudis/scabies) dan gangguan pencernaan menjadi keluhan menahun.
Sebagai respons cepat, Kemenkes menyalurkan paket obat-obatan yang disesuaikan dengan diagnosa lapangan.
“Biasanya obat-obatan yang sederhana, seperti untuk panas, sakit perut, gatal-gatal, kudis,” kata Kunta.
Meski demikian, pemberian obat hanyalah solusi di hilir. Pemerintah menyadari bahwa kunci penyelesaian ada di hulu, yakni perubahan perilaku. Edukasi mengenai Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), cara mencuci tangan, dan pengolahan makanan yang higienis terus digencarkan.
“Upaya-upaya sederhana ini penting supaya mereka mendapatkan makanan dan minuman yang lebih bersih,” tuturnya.
Dilema Nyawa dan Prosedur: Masalah Antibisa Ular
Bagian paling krusial dan kritis dari kunjungan ini menyentuh isu keselamatan kerja warga Baduy yang mayoritas adalah petani ladang dan hutan. Risiko gigitan ular berbisa adalah ancaman nyata yang mengintai setiap hari. Namun, ada kesenjangan yang mencolok antara kebutuhan mendesak di lapangan dengan prosedur medis yang berlaku.
Masyarakat Baduy, melalui perwakilan warga Desa Cihuni, Baduy Luar, Narja, menyuarakan aspirasi mereka. Bagi mereka, ketersediaan serum antibisa ular (antivenom) di wilayah mereka bukan sekadar keinginan, melainkan kebutuhan hidup dan mati.
Narja bahkan menyoroti ironi kelangkaan stok obat tersebut di tingkat fasilitas kesehatan, yang membuat tenaga kesehatan pun tak berdaya.
“Bukan nyediain, tapi buat jaga antisipasi saja. Masalah obat bisa itu, Pak Kapus juga sering nangis, soalnya susah, nggak ada,” tutur Narja, menggambarkan kepedihan petugas medis saat stok kosong di saat genting.
Merespons hal ini, Sekjen Kunta memaparkan perspektif medis dan regulasi. Ia menegaskan bahwa distribusi antibisa tidak bisa dilakukan sembarangan ke tangan warga tanpa pengawasan medis, mengingat risiko efek samping dan cara penyimpanannya yang spesifik.
“Kalau antibisa kan tidak bisa sembarangan ya. Itu harus dicek dengan cukup. Antibisa sudah tersedia di puskesmas, tapi memang tidak banyak,” jelasnya.
Namun, jawaban ini menyisakan tantangan geografis yang berat. Puskesmas rujukan yang memiliki fasilitas penyimpanan antibisa dan tenaga kompeten berjarak sekitar satu setengah jam perjalanan dari pemukiman Baduy. Dalam kasus gigitan ular berbisa, waktu 90 menit adalah pertaruhan nyawa yang sangat mahal.
Kunta menyadari jarak tersebut dan menyarankan langkah pertolongan pertama sembari menunggu evakuasi atau kedatangan petugas. “Minimal diikat dulu supaya tidak menyebar. Nanti puskesmas akan datang memberikan penanganan,” katanya.
Kunjungan ini diakhiri dengan komitmen Kemenkes untuk terus memantau dan memperbaiki sistem rujukan serta ketersediaan logistik kesehatan. Meski tantangan geografis dan budaya masih membentang, langkah pertama telah diambil: mendengarkan langsung apa yang dirasakan warga.
“Yang paling penting mereka mau cek kesehatan. Dari situ kita bisa tahu betul apa masalahnya,” kata Kunta. (Par).
Simak info publik, kebijakan & geopolitik dunia di kanal Whatsapp dan Telegram TheStance
