Mengatasi Trauma Berulang di Kawasan Puncak

Hari Minggu kemarin (15/9/2024) adalah akhir pekan panjang terakhir tahun ini (sebelum libur Natal). Sayangnya, trauma kaum urban Jakarta Raya masih juga terulang, dengan terjebak macet panjang menuju Kawasan Puncak, Bogor.

Parahnya kemacetan yang terjadi berjam-jam pada Minggu (15/9/2024) membuat wisatawan bernama Nimih asal Cipayung, Jakarta Timur meninggal dunia, menurut laporan Kompas.

Kasat Lantas Polres Bogor, AKP Rizky Guntama mengatakan wanita berusia 56 tahun itu merupakan satu dari rombongan yang akan berwisata ke Kawasan Agro Wisata Gunung Mas, Bogor.

Dari sana, almarhumah melanjutkan perjalanan dengan bus saat kondisi jalan sedang padat. Di tengah kemacetan itulah dia mengalami gangguan kesehatan yang berujung pada kematian.

Kisah klasik macet di Kawasan Puncak ini memang kompleks, dan menuntut solusi yang terintegrasi. Peningkatan jumlah wisatawan yang tidak diimbangi dengan kapasitas infrastruktur yang memadai menjadi salah satu biangnya.

Jalan yang sempit, tidak adanya jalur alternatif, dan fasilitas parkir yang terbatas menjadi kendala utama. Di sisi lain, kepemilikan kendaraan pribadi terus meningkat, dan transportasi umum stagnan, sehingga kondisi lalu lintas pun memburuk.

Berdasarkan foto dan video yang ramai di media sosial, kita bisa menyaksikan bahwa masih banyak pengendara yang tidak mematuhi aturan lalu lintas. Semua itu ditambah dengan pengembangan kawasan wisata yang tidak terkendali.

Dari kaca-mata kebijakan publik dan transportasi perlu ada empat solusi yang dihadirkan untuk mengatasi kemacetan di Kawasan Puncak yakni: peningkatan infrastruktur, sistem transportasi pintar, pariwisata berkelanjutan, penegakan hukum berlalu lintas dengan keterlibatan masyarakat.

Jika diperhatikan, problem utama lalu-lintas menuju dan dari kawasan Puncak adalah keterbatasan jalur utama penghubung Kawasan Puncak dan Jakarta. Di tengah kondisi demikian, sarana transportasi umum sangat terbatas.

Oleh sebab itu, pemerintah setempat perlu memperlebar jalan di titik-titik yang sering terjadi kemacetan dan membangun jalan alternatif untuk mengurangi beban lalu lintas di jalan utama menuju kawasan wisata.

Sejauh ini, Pemerintah Kabupaten Bogor telah berencana membangun Jalur Puncak 2. Namun demikian, rencana tersebut masih sekadar angan-angan. Tiga tahun berselang, tidak ada realisasi ataupun kemajuan sama sekali.

Selain itu, perlu disediakan area parkir yang memadai di berbagai titik strategis, karena selama ini keluar-masuk mobil wisatawan di sepanjang jalan memperparah arus lalu lintas.

Dari sistem transportasi, pemerintah sejauh ini telah menjalankan dua solusi yakni pemberlakukan Sistem Satu Arah pada waktu-waktu tertentu untuk mengurai kemacetan, dan penerapan sistem ganjil-genap.

Namun, itu saja tidaklah cukup.

Perlu ada kebijakan intervensi berupa pembatasan jumlah kendaraan pribadi yang masuk ke kawasan Puncak pada saat puncak liburan.

Kebijakan ini lantas dipadupadankan pembangunan moda transportasi masal yang nyaman, seperti bus dan kereta api, dengan kualitas yang lebih baik, frekuensi yang lebih banyak, dan bisa diandalkan dari sisi jadwal keberangkatan.

Sembari berinvestasi mengembangkan moda transportasi massal, pemerintah bisa memanfaatkan teknologi informasi seperti aplikasi berbasis global positioning system (GPS) untuk memberikan informasi lalu lintas secara real-time kepada publik.

Dengan demikian, pengguna jalan bisa mengambil keputusan secara cepat untuk menghindari kemacetan dengan mencari jalur alternatif, dan bukannya memperburuk kemacetan dengan menuju dan ikut tenggelam di dalamnya.

Sebagaimana kata pepatah “ada gula ada semut,” pemerintah perlu mengurangi arus publik yang menyemut ke Kawasan Puncak, dengan memberikan gula lain yang bisa menjadi tujuan mereka menghabiskan masa liburan.

Pemerintah Kabupaten Bogor, dengan dukungan penuh pemerintah Provinsi Jawa Barat, harus mengembangkan destinasi wisata alternatif selain Kawasan Puncak untuk mengurangi beban kunjungan yang semakin padat.

TheStanceID mencatat area di sekitar Puncak atau di bagian lain dari Jawa Barat sangat layak dikembangkan sebagai Kawasan Puncak 2. Misalnya, Kawasan Malasari, di Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor.

Panorama alam di Malasari tak kalah elok dari pemandangan Cisarua. Di sana terdapat perkebunan teh Nirmalasari, perkebunan jamur bercahaya, dan spot-spot bernuansa alam untuk menikmati sunrise.

Pengembangan kawasan baru tak lantas mengancam kawasan lama. Meski jumlah wisatawan ke Kawasan Puncak berkurang karena perpindahan ke kawasan alternatif, pengunjung bisa membelanjakan lebih banyak uangnya karena menikmati waktu lebih lama.

Jumlah pengunjung yang tinggi akan berakhir sia-sia jika belanja mereka kerdil akibat kemacetan. Ketika masa liburan para wisatawan tersedot di perjalanan, waktu kunjungan pun terbatas, yang berujung pada terbatasnya pula peluang mereka untuk belanja di lokasi.

Pengembangan Kawasan ‘Puncak Baru’ perlu diikuti dengan promosi yang berkelanjutan, dan tidak mengulang kesalahan pengembangan Kawasan Puncak yang lama, yakni alpa membangun transportasi massal.

Untuk mengatasi persoalan kemacetan dari aspek buruknya perilaku warga dalam berlalu lintas, aparat kepolisian harus menindak para pelaku pelanggaran lalu lintas dengan tegas.

Pengawasan terhadap pelanggaran lalu lintas harus dikembangkan dan diperketat, untuk mencegah aktivitas yang mengganggu ketertiban umum.

Tidak berhenti sampai di sana, perlu ada sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga ketertiban lalu lintas dan mendukung kebijakan pemerintah.

Masyarakat juga harus dilibatkan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program-program yang bertujuan untuk mengatasi kemacetan ini, agar implementasi peraturan yang ada benar-benar berjalan secara masif dan konsisten.

Singkat kata, kemacetan di Puncak merupakan masalah kompleks yang membutuhkan solusi yang terintegrasi dan berkelanjutan. Pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta perlu bekerja sama untuk mencari solusi yang tepat.

Dengan menggabungkan berbagai pendekatan tersebut masalah kemacetan di Puncak diharapkan teratasi dan kawasan ini dapat tetap menjadi destinasi yang menarik bagi wisatawan tanpa mengorbankan kenyamanan masyarakat setempat.

Bagaimana menurut Anda? Sampaikan pendapat dan temuan Anda untuk masalah klasik ini ke tim kami di TheStanceID, dan bantu sesama menjadikan Indonesia lebih baik! (ymk)