Jakarta, The Stance – Meski Piala Dunia 2026 telah berakhir, selebrasi kemenangan timnas Argentina atas Inggris di semifinal Piala Dunia 2026 masih berbuntut panjang dan memicu polemik.
Hal itu lantaran dipicu aksi pemain timnas Argentina yang membentangkan spanduk kontroversial bertuliskan "Las Malvinas Son Argentinas" yang artinya "Kepulauan Malvinas adalah Milik Argentina", seusai kemenangan atas Inggris di semifinal Piala Dunia 2026.
Sebagai informasi, sengketa Malvinas atau Falkland merupakan konflik lama antara Argentina dan Inggris terkait kepemilikan kepulauan di Atlantik Selatan.
Argentina mengeklaim wilayah tersebut sebagai bagian dari kedaulatannya. Sementara, Inggris menyatakan Falkland berada di bawah kedaulatan Inggris.
Perselisihan ini bahkan pernah berubah menjadi perang pada tahun 1982 setelah Argentina mengambil alih kepulauan tersebut. Perang Falkland/Malvinas berlangsung selama 74 hari dan berakhir dengan kemenangan Inggris.
Aksi membentangkan spanduk bernada politik oleh pemain Argentina tentunya jelas melanggar buku panduan Kode Disiplin Asosiasi Federasi Sepakbola Dunia (Fédération Internationale de Football Association/FIFA) (2026: 19).
FIFA menegaskan dalam peraturan bahwa ekspresi politik, menyinggung, dan diskriminatif di stadion dilarang. Hal ini mencakup antara lain, bendera, spanduk, slogan, dan pakaian. Sanksi apa yang mungkin dijatuhkan kepada Argentina belum diketahui.
PM Inggris Minta FIFA Selidiki Insiden Spanduk Malvinas
Perdana Menteri (PM) Inggris Keir Starmer yang baru saja lengser mendukung gagasan agar FIFA menyelidiki pemain Timnas Argentina yang membentangkan spanduk klaim atas Kepulauan Falkland.
Kantor Downing Street sebutan untuk kantor PM Inggris mengatakan Starmer mendukung seruan Menteri Perdagangan Peter Kyle agar FIFA menyelidiki aturan apa yang mungkin telah dilanggar.
Kyle mengatakan kepada BBC bahwa spanduk itu adalah "pelanggaran berat terhadap aturan yang melarang aktivitas politik sebagai bagian dari sepak bola".
"Piala Dunia memiliki salah satu prinsip utamanya bahwa politik terpisah dari sepak bola. Itu sekarang menjadi urusan FIFA. Saya berharap FIFA akan melakukan penyelidikan secara menyeluruh," tambah Kyle.
Starmer yang menonton pertandingan tersebut saat melakukan perjalanan ke Ukraina dengan kereta api mengatakan meski Inggris gagal meraih trofi Piala Dunia, ia menegaskan bahwa Kepulauan Falkland jelas milik mereka.
"Piala Dunia mungkin bukan milik kami, tetapi Kepulauan Falkland jelas milik kami. Posisi kami tidak berubah. Penentuan nasib sendiri berada di tangan penduduk pulau dan komitmen kami terhadap Falkland tidak akan pernah goyah.
Ia menyebut Piala Dunia sebagai event yang fantastis dan seharusnya sepakbola dijauhkan dari politik. Starmer pun menyerahkan sepenuhnya pada FIFA terkait sanksi yang akan diberikan.
Wapres Argentina Sebut Inggris Penjajah dan Perompak
Sebelum laga semifinal Piala Dunia 2026 antara Argentina dan Inggris dimulai, tensi politik antara Argentina dan Inggris mendadak memanas di luar lapangan hijau.
Bahkan, Wakil Presiden Argentina, Victoria Villarruel, memicu kontroversi panas dengan menyebut Timnas Inggris dengan sebutan "perompak perampas".
Melalui akun media sosial X pribadinya, Villarruel menegaskan bahwa pertandingan sepak bola ini membawa beban sejarah yang jauh lebih besar daripada sekadar olahraga biasa.
Ia secara terbuka mengaitkannya dengan sengketa wilayah Kepulauan Falkland atau yang disebut Las Malvinas oleh Argentina serta warisan ikonik Diego Maradona dan Lionel Messi.
Dalam unggahannya, Villarruel menyatakan ketegasannya untuk tidak bersikap diplomatis demi membela kehormatan negaranya.
"Besok kami akan bermain melawan para perompak perampas. Ini bukan sekadar pertandingan biasa. Aku tidak akan bersikap politis atau bersikap dingin, karena melawan Inggris selalu memiliki makna yang lebih besar," ujarnya
"Ini tentang Malvinas, tentang Diego, tentang Piala Dunia terakhir Leo, dan tentang menghentikan langkah para penjajah. Hidup Argentina! Karena sampai napas terakhir, kami akan terus menuntut apa yang menjadi hak kami!" tulis Villarruel.
Sengketa Wilayah Ratusan Tahun
Sengketa Malvinas merupakan konflik lama antara Argentina dan Inggris terkait kepemilikan kepulauan di Atlantik Selatan. Kepulauan atau Las Malvinas merupakan gugusan pulau sekitar 480 kilometer dari pesisir Argentina di Amerika Selatan.
Wilayah yang secara internasional dikenal dengan Falkland Islands ini terdiri atas dua pulau utama dan ratusan pulau kecil dengan jumlah penduduk sekitar 3.600 jiwa.
Sejak akhir abad ke-16, pulau tersebut pernah didatangi dan dihuni oleh ekspedisi Inggris, Prancis, serta Spanyol. Selama beberapa abad berikutnya, berbagai negara saling mengklaim kepemilikan wilayah itu.
Pada 3 Januari 1833, Inggris berhasil menguasai kepulauan tersebut dan menetapkannya sebagai wilayah mahkota (British Crown Territory).
Sementara itu, Argentina menganggap Malvinas sebagai bagian dari wilayahnya sejak memperoleh kemerdekaan dari Spanyol pada 1816. Hingga kini Argentina tidak pernah mengakui kedaulatan Inggris atas kepulauan tersebut.
Setelah puluhan tahun perundingan tanpa hasil, konflik memuncak pada 2 April 1982 ketika Argentina mengirim ribuan tentara untuk merebut Kepulauan Malvinas.
Inggris kemudian mengirim armada perang besar, termasuk kapal perang dan kapal selam, untuk merebut kembali wilayah tersebut.
Perang berlangsung selama 74 hari sebelum akhirnya pasukan Argentina menyerah. Konflik tersebut menewaskan lebih dari 900 orang, dimana sebagian besar merupakan tentara Argentina.
Baca Juga: Spanyol, Piala Dunia, dan Palestina
Kekalahan itu menjadi pukulan telak bagi pemerintahan junta militer Argentina. Pemimpinnya saat itu, Leopoldo Galtieri, mengundurkan diri hanya beberapa hari setelah Perdana Menteri Inggris Margaret Thatcher mengumumkan kemenangan Inggris.
Meski kalah dalam perang, Argentina tidak pernah mencabut klaim atas Kepulauan Malvinas. Dikutip dari The New York Times, hingga kini, klaim tersebut bahkan tercantum dalam Konstitusi Argentina dan menjadi bagian dari identitas nasional negara tersebut.
Sebenarnya pada tahun 2013 lalu sempat dilakukan referendum. Hasilnya, mayoritas warga Falkland memilih tetap menjadi wilayah Inggris. Pemerintah Inggris pun menggunakan hasil referendum itu sebagai dasar bahwa masa depan kepulauan harus ditentukan oleh penduduknya sendiri.
Sebaliknya, Argentina berpendapat bahwa penduduk saat ini merupakan hasil pemukiman yang dibentuk Inggris sehingga tidak memiliki hak menentukan status wilayah tersebut.
Standar Ganda FIFA, Pilih Tunda Sanksi
Setelah melakukan penyelidikan resmi terhadap tim nasional Argentina, FIFA memutuskan tidak menjatuhkan sanksi sebelum final Piala Dunia melawan Spanyol. Federasi Sepak Bola Dunia tersebut baru akan mengambil keputusan setelah turnamen berakhir.
Menurut media Spanyol AS, secara teori ada dua kemungkinan sanksi: denda bagi Asosiasi Sepak Bola Argentina atau skorsing bagi para pemain yang terlibat. Berdasarkan preseden sebelumnya, sanksi finansial tampaknya menjadi opsi yang paling mungkin.
Kepala satuan tugas FIFA di Gedung Putih, Andrew Giuliani cenderung membela pihak Argentina yang membentangkan spanduk kontroversial itu. Giuliani merujuk pada perlindungan kebebasan berpendapat dalam Konstitusi AS.
“Di sini, di Amerika Serikat, kami percaya pada hak-hak kami berdasarkan Amandemen Pertama. Ada ruang untuk menyampaikan pernyataan semacam itu.” tegasnya.
"Dan terkait kemampuan dan kesempatan untuk menyampaikan pernyataan, (Argentina) memiliki keleluasaan untuk melakukannya di Amerika Serikat," tambahnya.
Namun, keputusan sementara FIFA ini dinilai kontroversial karena tindakan para pemain Argentina tersebut jelas-jelas melanggar kode disiplin FIFA.
Terlebih, Argentina punya rekam jejak provokatif yang serupa, meski saat itu pelakunya bukan pesepak bola. Pada 2014, Asosiasi Sepak Bola Argentina didenda sekitar 37 ribu dolar AS lantaran mengibarkan banner serupa di laga kontra Slovenia.
Untuk yang pelakunya pemain, hukumannya semestinya berbeda dan lebih cepat, berkaca pada kasus-kasus yang pernah terjadi sebelumnya.
Sebagai contoh, pada 2024, punggawa timnas Spanyol, Rodri dan Morata dikenai sanksi skorsing satu pertandingan Nations League setelah meneriakkan "Gibraltar adalah Spanyol!" selama perayaan Euro 2020.
Jauh sebelumnya, pada 2012, kasus serupa juga berakibat sanksi skorsing. Pemain tim nasional Korea Selatan, Park Jong-woo, dihukum skorsing selama dua pertandingan internasional.
Vonis itu dijatuhkan karena dia menunjukkan spanduk politik serupa, setelah timnya berhasil mengalahkan Jepang di Olimpiade London. (est)
Simak info publik, kebijakan & geopolitik dunia di kanal Whatsapp dan Telegram The Stance
