Ironi Banjir Bandang Sumatra di Hari Menanam Pohon: Refleksi Berbasis Tiga Perspektif

Jakarta, TheStance – Ketika pemerintah memperingati Hari Menanam Pohon 28 November lalu, Sumatra justru diterpa banjir bandang yang melempar semua seremoni penanaman pohon ke realita: menanam pohon tak sama dengan melestarikan hutan.

Dunia baru saja memperingati Hari Sejuta Pohon Sedunia tiap 10 Januari. TheStance mengulas persoalan kelestaraian lingkungan dari tiga kacamata berbeda: kebijakan kehutanan, pengelolaan konservasi lapangan, dan kesehatan global.

Di Indonesia, peringatan menanam pohon masih sekadar menghitung berapa jumlah lubang tanah yang telah ditanami dalam berbagai acara seremonial, dan bukan menghitung bagaimana kebijakan negara dijalankan dengan berwawasan lingkungan.

Luas deforestasi di Indonesia mencapai 187 juta hektare, baik di dalam maupun di luar kawasan hutan, yang dipantau lewat citra satelit Landsat Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) bekerja sama dengan Kementerian Kehutanan (Kemenhut).

Berdasarkan pemantauan Kemenhut yang dirilis pertengahan 2025, luas kawasan berhutan Indonesia pada 2024 mencapai 95,5 juta hektare atau 51,1% dari total daratan nasional. Dari angka itu, 87,8 juta hektare atau 91,9% berada di dalam kawasan hutan.

Sementara itu deforestasi neto mencapai 175,4 ribu hektare, hasil pengurangan antara deforestasi bruto seluas 216,2 ribu hektare dengan reforestasi sebesar 40,8 ribu hektare.

Mayoritas deforestasi bruto terjadi di hutan sekunder, yakni sekitar 200,6 ribu hektare atau 92,8% dengan 69,3% berada di dalam kawasan hutan dan sisanya di luar kawasan hutan.

Untuk menekan laju deforestasi, Kementerian Kehutanan melaksanakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) seluas 217,9 ribu hektare sepanjang 2024.

Kegiatan RHL disebut telah mencakup area kawasan hutan seluas 71,3 ribu hektare dan di luar kawasan hutan seluas 146,6 ribu hektare, dengan dukungan pendanaan APBN maupun non-APBN.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Kehutanan, Krisdianto mengatakan dalam 1 dekade terakhir rata-rata pelaksanaan RHL mencapai sekitar 230 ribu hektare/tahun, sangat signifikan menekan deforestasi.

Upaya rehabilitasi tersebut turut meningkatkan tutupan hutan, mengembangkan agroforestri, serta mendorong terbentuknya hutan sekunder baru.

Ia juga menjelaskan bahwa meski tren deforestasi pada 2024 sedikit meningkat dibanding tahun sebelumnya, angkanya masih berada di bawah rata-rata deforestasi dalam 10 tahun terakhir.

“Kondisi ini mencerminkan bahwa berbagai kebijakan dan langkah yang ditempuh Kementerian Kehutanan dalam upaya perlindungan hutan mulai memberikan dampak positif,” ujarnya, dikutip TheStance, Kamis (8/1/2026).

Beragam kebijakan strategis yang dijalankan antara lain pengendalian kebakaran hutan dan lahan, dan pelaksanaan Instruksi Presiden terkait moratorium izin baru dan perbaikan tata kelola hutan alam primer serta lahan gambut.

Selain itu juga pengendalian kerusakan gambut dan perubahan iklim, pembatasan alih fungsi kawasan hutan; pengelolaan hutan lestari dan perhutanan sosial, rehabilitasi hutan dan lahan, serta penguatan penegakan hukum kehutanan.

Langkah-langkah tersebut juga sejalan dengan target Indonesia FOLU Net Sink 2030, yang menargetkan penurunan emisi karbon dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan serta tercapainya keseimbangan antara emisi dan serapan karbon di 2030.

Sementara itu Direktur Rehabilitasi Hutan Kementerian Kehutanan, Nikolas Nugroho Surjobasuindro menilai Indonesia memiliki sejarah panjang pemulihan lahan, jauh sebelum isu lingkungan ramai diperbincangkan di media sosial.

“Sejak masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, melalui Keputusan Presiden Nomor 4/2008, telah ditetapkan Hari Menanam Pohon Indonesia setiap 28 November yang juga menjadikan November sebagai Bulan Menanam Nasional,” ujarnya pada TheStance.

Jauh sebelum itu, Presiden Soeharto telah mencanangkan Hari Gerakan Menanam Sejuta Pohon pada 10 Januari 1993, sebagai respons terhadap maraknya pembalakan liar yang merusak hutan.

Presiden RI ke-2 tersebut mengajak masyarakat berpartisipasi menanam lebih dari 1 juta pohon di setiap provinsi. Seiring waktu, gerakan ini berkembang dan bertransformasi menjadi program nasional yang melibatkan berbagai lapisan masyarakat.

Artinya, Indonesia di atas kertas telah memiliki fondasi kebijakan kuat. Target rehabilitasi hutan nasional pun secara konsisten melampaui angka 1 juta pohon/tahun. Namun di balik itu semua, terdapat tantangan teknis dan pembiayaan.

Nikolas menyoroti perbedaan mendasar antara aktivitas “menanam” dan proses “menumbuhkan” pohon. “Menumbuhkan dan merawat pohon hingga menjadi hutan membutuhkan waktu puluhan tahun,” tegasnya.

Dalam kajian kehutanan, keberhasilan rehabilitasi perlu waktu panjang. Sebuah pohon baru membentuk ekosistem hutan setelah minimal 5 tahun, dengan tinggi sekitar 5 meter dan tutupan tajuk setidaknya 30%. Itu pun masih merupakan kategori awal.

“Poin penting sebenarnya bukan hanya soal penanaman. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana pohon-pohon yang ditanam tersebut dirawat dan dipelihara hingga benar-benar tumbuh menjadi pohon yang berhasil,” tambah Nikolas.

Namun, dia punya pandangan berbeda soal banjir Sumatra. Menurut dia, bencana banjir bandang tersebut tidak dapat disederhanakan dengan menuding kerusakan hutan sebagai penyebab tunggal.

“Tidak sesederhana itu. Banjir memiliki banyak faktor penyebab. Dari berbagai analisis yang kami lakukan, banyak lokasi kejadian banjir justru berada di luar kawasan hutan,” ungkapnya.

Dari sejumlah kasus bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, kerap ditemukan bahwa kawasan hulu justru memiliki tutupan hutan lebih kecil dibanding wilayah di luar kawasan hutan yang telah beralih fungsi.

Nicolas menekankan pentingnya tata ruang yang terintegrasi antara kawasan hutan dan nonhutan, di mana prinsip One River, One Plan, One Management System menjadi krusial.

Pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) harus dilakukan secara terpadu dari hulu hingga hilir, melampaui batas administrasi daerah. Tanpa sinergi demikian, rehabilitasi di hulu akan kehilangan makna jika wilayah hilir tidak tertata dengan baik.

Menanggapi itu, Kepala Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP) Arief Mahmud dalam wawancara dengan TheStance bulan lalu mengamini soal pentingnya konservasi integrasi dari hulu ke hilir.

“Kita paham bahwa Taman Nasional Gunung Gede Pangrango ini adalah kawasan hulu. Ada empat DAS yang menjadi hulu di sini. Apabila hulu ini mengalami kerusakan, maka dampaknya akan dirasakan hingga ke hilir, baik di Jakarta, Tangerang, Bekasi, sampai Karawang,” jelas Arief.

Dalam konteks program Penanaman Sejuta Pohon, TNGGP memilih fokus pada pemulihan ekosistem dengan menargetkan area pemulihan seluas 100 hektare, dengan melibatkan pihak swasta.

Salah satu pendekatan inovatif yang ditempuh dalam kolaborasi dengan pihak swasta adalah penerapan konsep “Neraca Air” oleh mitra swasta. “Contohnya, kami bekerja sama dengan pihak swasta seperti PT Mayora [PT Tirta Fresindo Jaya],” ujar Arief.

Perusahaan menghitung volume air yang diambil dari alam dan berkomitmen mengembalikannya melalui penanaman pohon dan pembangunan embung sebagai sarana resapan air.

Sebagai pengelola taman nasional, Arief mengakui keterbatasan kewenangan di luar batas kawasan. Namun, ia tetap optimistis melakukan pendekatan persuasif dengan masyarakat sekitar.

“Kami mengajak masyarakat luas untuk berkontribusi. Menanam pohon, satu orang satu pohon, itu akan sangat bermanfaat. Silakan hubungi kantor kehutanan atau BPDAS [Badan Pengelola DAS] terdekat. Jika membutuhkan pohon, pasti akan dibantu, bahkan gratis. Satu orang bisa dapat hingga 25 pohon,” jelasnya.

Percakapan ini menjadi wawancara terakhir bersama Ir. Arief Mahmud sebelum beliau wafat pada Jumat, 26 Desember 2025. Pesannya kini menjadi amanat untuk terus menjaga hutan sebagai sumber kehidupan.

Baca Juga: Selamat Jalan Ir. Arief Mahmud, Sang Penjaga "Gunung Sejuta Umat"

Dicky Budiman, ahli keamanan kesehatan global dan epidemiolog, menilai pohon memiliki pengaruh esensial terhadap kesehatan publik. “Pohon bukan sekedar simbol lingkungan, tapi juga intervensi kesehatan publik yang natural,” ujarnya.

Pohon memiliki andil positif bagi kesehatan dalam 4 aspek: sistem pernapasan, kardiovaskular, metabolisme, dan kesehatan mental, di mana keberadaannya mengurangi risiko penyakit paru, jantung, diabetes, obesitas dan gangguan psikologis.

“Apalagi hidup di perkotaan. Menanam pohon sama dengan menanam oksigen, investasi oksigen, menurunkan tekanan darah, dan memperpanjang harapan hidup,” kata Dicky.

Dicky mengritisi pendekatan pembangunan yang mengabaikan faktor ekologis. “Kita sering mengobati penyakitnya, tapi membiarkan penyebab ekologisnya tetap ada. Kita memberi obat hipertensi, tapi membiarkan kota tanpa pohon,” tegasnya.

Menurutnya, deforestasi serupa dengan “merokok pasif berskala nasional” yang berpotensi membebani sistem kesehatan dan meningkatkan risiko pandemi di masa depan. (par)

Simak info publik, kebijakan & geopolitik dunia di kanal Whatsapp dan Telegram TheStance