Gerakan Publik Berdaya: Memaknai Aksi Artis Trio Kwek Kwek Soroti APBD Tangsel

Jakarta, TheStance – Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Tahun Anggaran 2024 ramai jadi pembahasan warganya, menyusul aksi mantan artis mengritisi detil alokasi anggaran pemerintah kotanya.

Jika biasanya yang membongkar skandal anggaran pemerintah adalah aktivis dan lembaga sosial masyarakat (LSM), kali ini mantan penyanyi cilik, Leony Vitria Hartanti yang menguliti laporan keuangan kota Tangsel lewat akun Instagram @leonyvh.

Dalam kontennya, mantan personel Trio Kwek Kwek itu mengunggah sejumlah tangkapan layar dari Laporan Keuangan Pemkot Tangsel 2024 setebal 520 halaman. Ia menyoroti beberapa pos belanja yang dinilai janggal dan tidak masuk akal.

“Gaes, khususnya warga Tangsel. Gua akan post screenshot dari Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Laporannya 520 halaman, gua coba post yang penting-penting ya. Mabok ini liatin angka, banyak bener,” tulis Leony, Rabu (17/9/2025).

Seakan mengajak warga lain untuk peduli terhadap laporan keuangan kotanya, Leony juga tidak lupa membagikan tutorial cara melihat LKPD Tangsel yang bisa dicek melalui laman tangerangselatankota.go.id.

Di akun intagramnya, Leony, antara lain, menyoroti belanja perjalanan dinas sebesar Rp117 miliar; Alat tulis kantor (ATK) Rp38 miliar, dengan kertas dan cover mencapai Rp6 miliar; Suvenir Rp20 miliar; Konsumsi rapat Rp60 miliar; Penambah daya tahan tubuh Rp215 juta; Beban jasa/operasional kantor Rp750 miliar.

Terkait alat tulis kantor yang anggarannya mencapat Rp3 miliar, Leony pun menyindir dengan nada sarkastis, “Mohon maaf, itu beli ATK atau pabriknya?”

Yang lebih membuat publik heran, anggaran pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi justru hanya Rp731 juta. Leony pun membandingkan dengan alokasi perjalanan dinas yang mencapai ratusan miliar.

“Mungkin di Tangsel tidak banyak jalanan rusak, jadi segitu sudah cukup untuk setahun,” sindirnya lagi.

Kritik paling tajam muncul ketika Leony menyoroti anggaran bantuan sosial (bansos) yang hanya Rp136 juta. Menurutnya, dengan jumlah penduduk miskin Tangsel sekitar 43 ribu jiwa, hitungannya hanya sekitar Rp3.148 per orang.

“Berarti setiap orang miskin hanya dapat 1 bungkus mie instan per tahun,” tegasnya.

Laporan keuangan Pemerintah Kota Tangerang Selatan itu pun dikritik lantaran dianggap tidak proporsional karena alokasi anggaran untuk keperluan pemerintah kota disebut lebih besar ketimbang untuk kepentingan warga.

"Jadi kalo kayak gini nih, pajak dari rakyat untuk rakyat gak ya?" pungkasnya.

Unggahan Leony pun langsung menuai perhatian warganet. Banyak yang mempertanyakan urgensi penggunaan anggaran bernilai miliaran rupiah tersebut.

Banyak yang mendukung langkah berani Leony yang membongkar dan mempertanyakan penggunaan anggaran, dan menyebut kritik tersebut mewakili suara rakyat yang lelah dengan pengelolaan anggaran tak transparan.

Namun, ada juga yang skeptis, mempertanyakan apakah kritik dari Leony bisa mendorong perubahan nyata.

Menanggapi kritik dari Leony tersebut, Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie buka suara.

Dia mengatakan pengelolaan anggaran itu telah dilaporkan dan diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan diunggah secara terbuka Pemkot sejak 2019, sesuai asas transparansi.

"Misalnya belanja mengenai makan minum rapat sebesar Rp66 miliar yang di-upload di medsos itu, penjelasannya adalah bahwa ini ada tersebar di 37 perangkat daerah, termasuk 6 TK negeri, 157 SD negeri, 24 SMP negeri, 3 RSUD, dan 35 puskesmas di Kota Tangsel," katanya.

Dia menyebut alokasi belanja mengenai makan-minum yang tertera sebesar Rp66 miliar termasuk pembiayaan makan-minum pasien yang berobat di tiga rumah sakit umum daerah (RSUD) di wilayah tersebut.

"Ini dana makan-minum secara keseluruhan, misalnya pasien di tiga RSUD makan-minum secara keseluruhan. Termasuk makan-minum untuk pasien rawat inap," katanya.

Soal anggaran Rp731 juta yang disebut Leony hanya untuk pemeliharaan jalan, Benyamin meluruskan bahwa dana tersebut khusus untuk jaringan listrik di Kantor Pemkot Tangsel.

"Rp731 juta itu hanya untuk pemeliharaan jaringan listrik di Kantor Pemkot, tempat kantor saya. Sementara untuk jaringan untuk jaringan jalan lebih dari Rp500 miliar kita alokasikan selama 2024 yang lalu" jelasnya.

Menjawab kritik soal souvenir yang mencapai Rp20,48 miliar, Benyamin mengatakan pos anggaran tersebut dialokasikan sebagai bentuk apresiasi terhadap atlet dan masyarakat Tangsel yang berprestasi.

"Misalnya souvenir kita kan memberikan apresiasi kepada misalnya atlet-atlet Tangerang Selatan yang berprestasi itu namanya souvenir walaupun misalnya piala, walaupun misalnya medali, ada kelompok masyarakat olahraga, mau jalan mau berlari kita menyelenggarakan Tangsel Maraton yang hadiahnya juga besar. Itu dikelompokan dalam satu kelompok nomenklatur posting anggarannya namanya souvenir." ujarnya.

Benyamin mengatakan bahwa pihaknya terbuka terhadap masukan publik. Ia bahkan menilai kritik Leony sebagai hal positif.

"Saya alhamdulillah, tidak percuma saya memposting laporan keuangan pemerintah daerah dalam website kami, memang tebal sekali 520 halaman, kemudian dibaca oleh publik termasuk Mbak Leony dan kemudian beliau menyampaikan kritik-kritiknya kepada kami. Saya pikir itu sangat baik." kata Benyamin Davnie, Rabu (24/9/2025).

Bahkan, menurut Benyamin, dirinya siap mengundang Leony untuk berdialog dengannya tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tangsel.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menilai polemik anggaran Pemerintah Kota Tangerang Selatan yang dibeberkan mantan penyanyi cilik Leony Vitria Hartanti, menjadi ranah Pemprov Banten untuk segera melakukan tinjauan kembali.

"Itu merupakan tugas dari Gubernur (Banten). Biasanya itu dilimpahkan sama-sama dengan Badan Keuangan Aset Daerah (BKAD)," kata Kapuspen Kemendagri Benni Irwan, Senin (22/9/2025).

Dalam hal ini, Kemendagri menunggu hasil review dan telaah soal RAPBD di Tangsel untuk tahun 2026. "Karena memang harus melewati proses itu, sementara untuk APBD Provinsi nanti akan direview Kemendagri," ujarnya.

Pengamat kebijakan publik, Trubus Rahardiansyah, menilai kritik masyarakat wajar muncul ketika pemerintah daerah tidak melibatkan publik dalam perumusan anggaran.

“Kalau tidak, bisa memicu protes publik, bahkan petisi atau kemunculan tagar di media sosial,” ujar Trubus dalam keterangannya pada TheStance.

Trubus juga menyoroti belanja suvenir yang bukan pengeluaran produktif. Ia menyarankan anggaran tersebut lebih baik dialokasikan untuk penciptaan lapangan kerja atau pengembangan UMKM.

"Kalau tidak, ya kesannya pemborosan, dan itu tidak adil,” kata dia.

Trubus juga mengkritisi lemahnya fungsi pengawasan karena menurut dia, DPRD Tangsel memiliki peran penting untuk memastikan transparansi anggaran.

“Perlu dibuatkan aturan agar proses keterbukaan dan partisipasi publik berjalan. Karena ini dana publik, maka harus dikonfirmasi ke publik juga,” tegasnya.

Senada, Pengamat kebijakan publik dari Institute for Development of Policy and Local Partnership (IDP-LP), Riko Noviantoro, menilai anggaran Pemkot Tangsel 2024 tidak efisien karena belanja perjalanan dinas dan konsumsi rapat membengkak, sementara infrastruktur dasar justru minim.

Menurut Riko, pola penyusunan anggaran daerah tersebut menunjukkan indikasi belum berorientasi pada kepentingan publik secara optimal.

“Penyusunan anggaran harus mematuhi Standar Biaya Masukan (SBM) yang telah ditetapkan pemerintah pusat, seperti dalam PMK Nomor 39 Tahun 2024. Ini penting agar RKA yang disusun wajar dan bertanggung jawab,” kata Riko dalam keterangannya.

Berdasarkan Laporan Keuangan Pemkot Tangsel Tahun 2024 yang telah dirilis ke publik, beberapa pos belanja juga dinilai janggal dan tidak proporsional, yakni perjalanan dinas Rp117 miliar, konsumsi rapat Rp60 miliar, pengadaan suvenir Rp20 miliar, dan alat tulis kantor Rp38 miliar. Sementara, anggaran pemeliharaan jalan dan irigasi hanya Rp731 juta.

Perbandingan ini memunculkan kekhawatiran terkait prioritas belanja daerah yang kurang berpihak pada kebutuhan dasar masyarakat.

“Saat layanan dasar dan infrastruktur masih banyak yang perlu ditingkatkan, belanja konsumtif seperti ini menunjukkan rendahnya sensitivitas terhadap kondisi masyarakat,” kritik Riko.

Dirinya juga mengingatkan adanya potensi penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan, khususnya pada mark up jumlah peserta rapat dan perjalanan dinas.

“Ini bukan lagi sekadar pemborosan. Jika jumlah peserta dimanipulasi untuk memperbesar anggaran konsumsi atau akomodasi, itu sudah termasuk tindakan korupsi,” jelasnya. Walau secara administratif pengeluaran tersebut bisa saja tampak sah, praktik semacam ini menurut Riko jelas melanggar prinsip tata kelola keuangan yang baik dan berpotensi merugikan keuangan negara.

Baca Juga: Viral Curhatan Mantan Artis Cilik Leony Kena Pajak Waris, Begini Aturannya!

Untuk itu, Riko pun mendorong agar masyarakat sipil dan kelompok pengawas anggaran untuk lebih aktif mengawasi proses perencanaan dan penggunaan anggaran daerah.

“Masyarakat harus didorong ikut terlibat sejak tahap perencanaan. Pemerintah juga perlu membuka ruang partisipasi publik secara luas agar belanja daerah benar-benar mencerminkan kebutuhan warga,” ujarnya. (est)

Simak info publik, kebijakan & geopolitik dunia di kanal Whatsapp dan Telegram The Stance