TIPS KEBIJAKAN: Menjaga Rupiah di Tengah Memudarnya Peran Amerika

Ada tujuh hal yang perlu dilakukan Bank Indonesia (BI) & pemerintah untuk menjaga kurs rupiah terhadap dolar AS.

By
in Social Podium on
TIPS KEBIJAKAN: Menjaga Rupiah di Tengah Memudarnya Peran Amerika
Ilustrasi mata uang rupiah. (Sumber: https://serealia.bsip.pertanian.go.id/)

Muhammad Syarkawi Rauf

Oleh Muhammad Syarkawi Rauf, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Hasanuddin, Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) 2015-2018, pernah menjadi Direktur Utama BERDIKARI dan Komisaris Utama PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VI/IX dan kini aktif sebagai Chairman of Asian Competition Institute (ACI).

Majalah ekonomi terkemuka yang berbasis di London, Inggris, The Economist (edisi 19–25 April 2025) menurunkan tulisan berjudul “How a dollar crisis would unfold.” Krisis dolar terjadi pada saat banyak negara menjual aset-aset Amerika Serikat (AS).

Krisis dolar AS ditandai penjualan obligasi internasional besar-besaran oleh investor Jepang yang mencapai sekitar US$20 miliar. Langkah ini merespon tarif impor ekstra tinggi Presiden AS Donald Trump terhadap 60 negara termasuk Jepang.

Hingga saat ini, Jepang memegang obligasi AS sekitar US$1,1 triliun, menjadikan Jepang sebagai negara terbesar dunia dalam hal kepemilikan obligasi AS. Status ini yang menjadikan Jepang sebagai proxy dalam hal aktivitas jual-beli surat utang AS.

Penjualan surat utang AS oleh investor Jepang membuat mata uang dolar AS melemah terhadap Yen Jepang dan sejumlah mata uang utama dunia.

Hal ini tercermin pada US Dollar Index sebesar 98,22 yang berarti dolar AS melemah 1,78% terhadap Euro, Yen, Pound sterling, dolar Kanada, Krona Swedia dan Franc Swiss pada awal April 2025.

Selama ini investor portofolio menempatkan aset AS sebagai safe haven, yaitu aset keuangan dengan risiko terendah. Sehingga, setiap terjadi turbulensi dalam perekonomian global, maka mitigasi risiko pertama mereka adalah beralih memegang aset AS.

Persepsi investor yang menempatkan aset AS dalam kategori aman mulai berubah sejak Trump mengumumkan kebijakan tarif ekstra tinggi. Hal ini ditandai oleh depresiasi dolar AS terhadap sejumlah mata uang utama dunia.

Dimana, US Dollar Index tertinggi sejak awal tahun 2025 sebesar 109,96 pada 13 Januari 2025, yaitu menguat 9,96% terhadap enam mata uang utama dunia.

Sebaliknya, nilai US Dollar Index terendah dalam beberapa tahun terakhir terjadi pada 1 Januari 2018 sebesar 89,13, yaitu terdepresiasi 10,87%.

Trump Buyarkan Semua

Tarif Trump

Kebijakan tarif ekstra tinggi Trump membuat status aset AS sebagai safe haven menjadi meragukan. Selama beberapa dekade terakhir, dolar AS dan US treasury securities selalu menjadi instrumen investasi paling aman (risiko paling rendah).

Kebijakan tarif Trump membuat harga obligasi turun dan yield obligasi pemerintah AS naik. Penurunan harga obligasi AS salah satunya karena meningkatnya ekspektasi risiko terhadap perekonomian AS.

Memudarnya status aset AS sebagai safe haven ditandai oleh menurunnya porsi kepemilikan investor asing dalam US treasury securities dari sekitar 50% pada tahun 2008 menjadi hanya 30% pada tahun 2025.

Permasalahan lain yang menurunkan kepercayaan investor terhadap aset keuangan AS adalah pemaksaan kehendak Trump kepada Jerome Powell, Gubernur The Federal Reserve (The Fed), Bank sentral AS.

Trump minta Powell menurunkan suku bunga Federal Fund Rate (FFR) sebagai insentif bagi perekonomian AS. Namun, Powell tetap pada pendiriannya bahwa tak ada ruang penurunan suku bunga Fed saat inflasi AS masih di atas 2% yang disasar Fed.

Pada saat Trump memenangkan pemilu presiden AS, inflasi AS turun dari sekitar 9% pada 2022 menjadi hanya 2,7% pada 2024. Penurunan inflasi AS karena kebijakan moneter ketat oleh The Fed.

Tren inflasi AS yang menurun membuat ekspektasi investor akan berakhirnya era suku bunga tinggi semakin besar. Namun, hal ini berubah sejak Trump dilantik sebagai presiden AS pada 20 Januari 2025, ekspektasi inflasi menjadi naik.

Baca juga: CEK KEBIJAKAN: Apa yang Dipikirkan Trump dengan Tarif Ekstra Tinggi?

Artinya, era suku bunga tinggi belum akan berakhir. National Association of Business Economist (NABE) memperkirakan inflasi sebelum Trump mengumumkan tarif tinggi sebesar 2,3%. Angka ini mendekati target Fed inflasi 2% pada 2025.

Pemberlakuan tarif Trump mengubah arah ekspektasi inflasi dan suku bunga Fed. Inflasi diproyeksikan meningkat menjadi 3,4% pada 2025. Sementara, suku bunga Fed diperkirakan tidak akan mengalami perubahan hingga akhir tahun 2025.

Kebijakan tarif Trump membuat harga barang-barang impor AS naik. Hal ini membuat ekspektasi inflasi AS meningkat.

Untuk mempertahankan agar nilai tukar dolar AS terjaga dan menurunkan permintaan uang, Fed akan menjaga suku bunga paling tidak sama seperti sekarang, sebesar 4,5%.

Tips Menjaga Nilai Tukar Rupiah

uang rupiah

Lalu, apa yang dapat dilakukan oleh Bank Indonesia (BI) dan pemerintah untuk menjaga agar nilai tukar rupiah terhadap dolar AS tetap terjaga?

Langkah pertama, melakukan intervensi pasar secara selektif untuk mengurangi fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dan menjaga agar cadangan devisa tetap terjaga pada tingkat yang aman.

Kedua, memberikan keyakinan kepada pelaku pasar bahwa risiko memegang aset domestik relatif kecil yang ditunjukkan oleh ekspektasi pertumbuhan ekonomi tetap sesuai dengan target pemerintah sekitar 4,9–5,1% pada tahun 2025.

Ketiga, memberikan insentif kepada rumah tangga untuk meningkatkan konsumsi melalui instrumen pajak pendapatan khususnya kepada kelas menengah ke atas dan membuat skema bantuan langsung tunai kepada kelas menengah bawah.

Keempat, mitigasi risiko penurunan ekspor ke pasar AS akibat tarif tinggi dengan mencari pasar ekspor baru, seperti ke Uni Eropa dan Timur Tengah.

Kelima, menjaga daya saing produk ekspor Indonesia dengan mendorong efisiensi industri manufaktur nasional. Kebijakan tarif Trump harus menjadi momentum reformasi pasar dari hambatan tarif dan non-tarif yang membuat biaya ekonomi tinggi.

Keenam, menempatkan kepentingan nasional Indonesia sebagai top priority negosiasi bisnis dengan pemeritahan Trump. Pertimbangan utamanya adalah besarnya manfaat yang diterima dan biaya yang harus dibayar sebagai faktor kunci dalam negosiasi Indonesia dengan AS.

Langkah ketujuh, pemerintah Indonesia menetapkan garis merah yang tidak bisa dinegosiasikan karena menyangkut national interest, seperti sertifikasi halal yang mendapat protes dari pemerintahan Trump.***

Untuk menikmati berita peristiwa di seluruh dunia, ikuti kanal TheStanceID di Whatsapp dan Telegram.