#UU BUMN

Sering Omon-Omon Anti-Asing, Prabowo Kini Bolehkan WNA Pimpin BUMN

Dinilai tidak memiliki dasar regulasi, Presiden Prabowo bilang kebijakan ini bertujuan agar pengelolaan BUMN sesuai standar bisnis internasional. Danantara merespon cepat dengan menunjuk dua Warga Negara Asing (WNA) masuk ke jajaran direksi PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.

Alasan Filosofis Kembalinya Status Pejabat BUMN Sebagai 'Penyelenggara Negara'

Salah satu poin krusial dalam revisi UU BUMN adalah penghapusan ketentuan yang sebelumnya bilang bahwa "anggota direksi, dewan komisaris, dan dewan pengawas BUMN bukan penyelenggara negara." Dengan dihapuskannya kembali frasa tersebut, KPK dan BPK bisa awasi lagi direksi BUMN.

Turun Kasta Jadi Badan, Kementerian BUMN Berisiko Tumpang Tindih dengan Danantara

DPR mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), di mana status Kementerian BUMN diturunkan jadi badan. Perubahan ini berisiko menciptakan dualisme pengelolaan yang berujung pada inefisiensi dan pemborosan anggaran, atau kontraproduktif dengan tujuan revisi yang ingin BUMN jadi lebih efisien.

Polemik UU BUMN, dari Imunitas Hukum Hingga Konflik Kepentingan

UU BUMN dan Danantara belum bisa menumbuhkan kepercayaan investor. Pasar bursa merah tiada henti.