#Revisi UU BUMN

Alasan Filosofis Kembalinya Status Pejabat BUMN Sebagai 'Penyelenggara Negara'

Salah satu poin krusial dalam revisi UU BUMN adalah penghapusan ketentuan yang sebelumnya bilang bahwa "anggota direksi, dewan komisaris, dan dewan pengawas BUMN bukan penyelenggara negara." Dengan dihapuskannya kembali frasa tersebut, KPK dan BPK bisa awasi lagi direksi BUMN.

Turun Kasta Jadi Badan, Kementerian BUMN Berisiko Tumpang Tindih dengan Danantara

DPR mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), di mana status Kementerian BUMN diturunkan jadi badan. Perubahan ini berisiko menciptakan dualisme pengelolaan yang berujung pada inefisiensi dan pemborosan anggaran, atau kontraproduktif dengan tujuan revisi yang ingin BUMN jadi lebih efisien.

Polemik UU BUMN, dari Imunitas Hukum Hingga Konflik Kepentingan

UU BUMN dan Danantara belum bisa menumbuhkan kepercayaan investor. Pasar bursa merah tiada henti.

Danantara Diketahui Jadi Superbody, Seruan Hindari Bank BUMN Mencuat

ICW: Berdasarkan UU BUMN yang baru, audit terhadap laporan Danantara perlu restu DPR.

Kompromi Danantara dan Revisi UU BUMN yang Terkesan Diam-Diam

Danantara ketinggalan 51 tahun jika dibandingkan dengan Temasek-nya Singapura.