The Stance – Sebuah skandal pangan berskala masif menghantam meja makan publik Indonesia. Kementerian Pertanian dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengungkap temuan bahwa sedikitnya 25 merek beras fortifikasi ternyata di bawah standar.
Merek-merek komersial itu gagal memenuhi standar mutu dan gizi yang tertera pada kemasan, di antaranya Idola Fortifikasi, Idola High Quality Whole Grain Rice, Idola Long Grain Rice, Ikan Mas Cupang, AAA Wijaya Kusuma, Cantik Manis,
Lalu, Penari Bangkok, Topi Koki Short Grain, Topi Koki Setra Royale, Topi Koki Long Grain Crystal, HOK-1 Gohan, Rice Rojolele, Super Kepala Beras Premium 111, Putri Koki, hingga Wellfarm Beras Diabetes.
Untuk memahami betapa parahnya skandal ini, kita perlu menyadari arti penting dan tujuan mendasar dari fortifikasi pangan.
Fortifikasi beras adalah proses pengayaan zat gizi mikro—seperti zat besi, asam folat, seng, serta sederet vitamin A, B1, B3, B6, dan B12—ke dalam butiran beras. Tujuan utamanya? Intervensi kesehatan publik yang terukur.
Dalam konteks Indonesia, beras fortifikasi dirancang sebagai senjata strategis untuk menekan angka tengkes atau stunting, menghentikan rantai anemia ibu hamil dan remaja putri, dan menjamin keadilan gizi bagi masyarakat menengah ke bawah.
Mengingat beras merupakan makanan pokok mayoritas warga, fortifikasi adalah jalur paling efektif dan terjangkau untuk mendistribusikan nutrisi esensial secara merata.
Namun, tujuan mulia intervensi publik tersebut justru diputarbalikkan menjadi ceruk pengerukan keuntungan pribadi secara ugal-ugalan.
Diwarnai Penipuan terhadap Konsumen
Yang terjadi di lapangan adalah pemolesan beras biasa—bahkan beras kelas medium—yang dikemas ulang dengan iming-iming kesehatan premium.
Akibatnya, beras biasa yang memiliki kisaran harga belasan ribu rupiah per kilogram mendadak melonjak tajam hingga mencapai angka Rp25.000 sampai Rp57.000 per kilogram hanya karena emblem "fortifikasi" di kemasannya.
Selisih harga ekstrem yang mencapai puluhan ribu rupiah ini dinikmati oleh produsen nakal sebagai margin keuntungan bersih, sementara pembeli hanya mendapatkan beras konvensional tanpa tambahan zat gizi yang dijanjikan.
Kejadian ini menyingkap celah hukum dan kelemahan regulasi yang sangat mendasar, yang memicu kerugian konsumen akibat anomali dan kebohongan klaim mencapai puluhan triliun rupiah.
Ketika pemerintah memperketat pengawasan Harga Eceran Tertinggi (HET) pada beras kategori medium dan premium, pelaku usaha nakal mencari jalan pintas dengan mengalihkan lini produksi mereka ke kategori beras khusus atau beras fortifikasi.
Celah regulasi dimanfaatkan karena beras fortifikasi belum memiliki batasan HET yang rigid serta minim pengawasan mutu di tingkat ritel secara berkala.
Dari penipuan ini, ada ongkos sosial dan kesehatan jangka panjang yang dipertaruhkan.
Ketika seorang ibu hamil atau keluarga bersalin mengonsumsi beras yang mereka percayai kaya akan asam folat dan zat besi tetapi kenyataannya hampa nutrisi, risikonya adalah kegagalan pemenuhan gizi pada seribu hari pertama kehidupan anak.
Mendistorsi Program Pencegahan Stunting
Kebijakan nasional pencegahan stunting menjadi terdistorsi, sementara anggaran publik dan pengeluaran mandiri warga menguap tanpa menghasilkan dampak kesehatan yang riil.
Izin usaha bagi 25 merek yang terbukti curang harus segera dicabut secara permanen, dan tindak pidana perlindungan konsumen serta penipuan massal harus diproses.
Langkah pencegahan yang komprehensif juga harus dimulai dari perbaikan tata kelola dan pengawasan kelembagaan.
Pertama, Bapanas, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), dan Kementerian Pertanian wajib membangun sistem sertifikasi dan pelacakan digital terpadu bagi seluruh produk pangan terfortifikasi.
Setiap kemasan beras fortifikasi yang beredar di pasaran harus dilengkapi dengan kode QR resmi yang terintegrasi dengan data pengujian laboratorium berkala.
Kode tersebut wajib menampilkan tanggal uji berkala, kadar nutrisi yang terverifikasi, serta identitas pabrik pengolahan secara transparan agar konsumen dapat melakukan verifikasi mandiri sebelum membeli.
Baca Juga: Rentetan Tragedi Bayi Dibuang: Alarm Kegagalan Edukasi Kesehatan Reproduksi
Kedua, pemerintah perlu segera menetapkan batas atas harga acuan serta regulasi standar teknis yang ketat untuk produk beras khusus terfortifikasi.
Celah regulasi yang membiarkan beras fortifikasi tanpa pengawasan “ceiling price” telah memicu insentif ekonomi bagi produsen untuk melakukan pemalsuan.
Dengan penetapan marjin harga yang rasional berdasarkan biaya riil fortifikasi, potensi keuntungan abnormal dari praktik kecurangan dapat ditekan secara signifikan.
Ketiga, mekanisme pengawasan pasar harus diubah dari pola reaktif menjadi pengujian sampel secara acak dan berkala di rantai pasok hilir. Pengawasan tidak boleh hanya bergantung pada dokumen izin edar di atas kertas saat pendaftaran awal.
Uji laboratorium berkala setiap tiga atau enam bulan wajib dilakukan pada produk yang sudah berada di rak ritel modern maupun pasar tradisional untuk memastikan konsistensi mutu produk.
Keempat, penegakan hukum harus menyasar tanggung jawab korporasi menyeluruh, termasuk kewajiban pengembalian ganti rugi melalui mekanisme dana pemulihan konsumen atau denda administratif yang mendanai program penanganan stunting.
Kasus beras fortifikasi abal-abal ini memberikan pelajaran berharga bahwa narasi perlindungan gizi masyarakat tidak boleh diserahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar bebas tanpa kendali instrumen pengawasan yang tangguh. (EDITORIAL)
Simak info publik, kebijakan & geopolitik dunia di kanal Whatsapp dan Telegram The Stance
