Mengapa Gagasan Koalisi Permanen ala Golkar, Usulan Bahlil, Bersifat Licik?

Oleh Denny Charter, Wakil Ketua Umum Pimpinan Nasional (Pimnas) Partai Kebangkitan Nusantara yang pernah menjadi Direktur Eksekutif IndexPolitica (2012–2025).

Wacana “Koalisi Permanen” yang digulirkan Partai Golkar di bawah kepemimpinan Bahlil Lahadalia bukanlah sebuah terobosan visi kenegaraan. Gagasan ini lebih tepat dibaca sebagai manifestasi kecemasan eksistensial.

Jika dibedah dengan pisau analisis ilmu politik dan psikologi kekuasaan, usulan tersebut sejatinya merupakan mekanisme pertahanan diri (defense mechanism) dari entitas politik yang tidak memiliki DNA untuk berada di luar kekuasaan.

Ini bukan persoalan stabilitas bangsa. Ini adalah soal ketakutan berada di luar lingkaran kekuasaan.

Dalam psikologi perilaku, sebagaimana dikemukakan Daniel Kahneman dan Amos Tversky, dikenal konsep loss aversion: rasa sakit akibat kehilangan jauh lebih besar dibandingkan kebahagiaan saat memperoleh sesuatu.

Golkar—partai yang lahir dan dibesarkan oleh kekuasaan Orde Baru—memiliki struktur politik yang hanya dapat bertahan hidup jika terus dialiri “nutrisi kekuasaan”: APBN, kebijakan, dan jabatan.

Bagi Golkar—dan mungkin secara lebih spesifik bagi Bahlil—oposisi bukan sekadar pilihan politik, melainkan identik dengan “kematian politik”.

Karena itu, usulan koalisi permanen bukanlah upaya membangun sistem politik yang stabil, melainkan strategi untuk membekukan status quo agar mereka tidak perlu menghadapi ketidakpastian kompetisi politik di masa depan.

Ini adalah bentuk ketakutan kolektif akan dinginnya udara di luar istana.

Sejarah adalah hakim yang paling kejam. Kita tidak boleh mengalami amnesia politik terhadap peristiwa pasca Pilpres 2014. Saat itu, Koalisi Merah Putih mengusung retorika “koalisi permanen” untuk menguasai parlemen dan menandingi pemerintahan Jokowi–JK.

Apa yang terjadi kemudian? Hukum besi oligarki bekerja.

Ketika disadari bahwa berada di luar pemerintahan berarti kering akses dan logistik, Golkar melakukan manuver “balik badan” yang spektakuler. Mereka meninggalkan Prabowo–Hatta dan merapat ke Jokowi–JK.

Fakta empirisnya terang-benderang: loyalitas Golkar bersifat cair, bukan padat.

Hipotesisnya sederhana: jika koalisi permanen yang dibentuk hari ini kalah dalam pemilu berikutnya, probabilitas Golkar untuk melompat pagar dan mendekat ke pemenang nyaris mendekati 100 persen.

Dalam perspektif ilmu politik, istilah “koalisi permanen” adalah sebuah oksimoron—pertentangan makna. Tidak ada koalisi yang benar-benar permanen dalam sistem demokrasi presidensial multipartai.

Realisme politik, sebagaimana dikemukakan Lord Palmerston, menegaskan bahwa tidak ada sekutu abadi dan tidak ada musuh abadi; yang abadi hanyalah kepentingan.

Koalisi dibentuk atas dasar irisan kepentingan sesaat. Ketika kepentingan berubah—misalnya dalam perebutan tiket capres dan cawapres—koalisi niscaya pecah.

Teori pilihan rasional juga menjelaskan bahwa partai politik adalah aktor rasional yang berorientasi pada perolehan suara dan jabatan.

Jika bertahan dalam koalisi permanen justru merugikan elektabilitas atau menghambat akses ke kabinet, rasionalitas politik menuntut mereka untuk keluar.

Preferensi pemilih pun berubah setiap lima tahun. Partai yang mengikat diri secara permanen akan kehilangan fleksibilitas untuk beradaptasi dengan selera politik baru.

Golkar memahami kenyataan ini, namun tetap mengusulkan koalisi permanen demi mengunci posisi jangka pendek.

Baca Juga: Survei, Kekuasaan, dan Ilusi Legitimasi Formal

Narasi “Koalisi Permanen” yang dibawa Golkar sejatinya mengandung makna tersirat yang licik. Permanen, bagi Golkar, bukan soal dengan siapa mereka berkoalisi, melainkan di mana mereka berdiri.

Golkar tidak setia pada rekan koalisi; Golkar hanya setia pada kekuasaan itu sendiri. Jika kelak koalisi permanen ini terbentuk dan kemudian kalah, jangan berharap Golkar akan tenggelam bersama kapal.

Mereka justru akan menjadi penumpang pertama yang meloncat ke sekoci pemenang, sambil membawa proposal “stabilitas” versi terbaru.***

Simak info publik, kebijakan & geopolitik dunia di kanal Whatsapp dan Telegram TheStance.