Klimaks UU Pilkada, Kartu PDIP Hidup Lagi

Solo, TheStanceID - Drama panas Undang-Undang (UU) Pilkada berakhir klimaks. Manuver Badan Legislatif DPR RI dan pemerintah gagal, upaya menganulir putusan MK dengan merevisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah kandas sudah.

Sidang Paripurna Senayan di luar dugaan justru “diboikot” oleh mayoritas anggotanya sendiri. Mereka memilih tidak hadir. Sidang tidak kuorum. Di luar gedung, demonstrasi berlangsung panas. Rusuh 1998 dikhawatirkan terulang.

“(Hanya) 89 anggota hadir, 87 orang izin, dan sisanya sedang kunjungan kerja atau tanpa keterangan,” ujar Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Jumat (23/8) dini hari.

Kabar yang beredar, Presiden Terpilih Prabowo Subiyanto memberikan instruksi agar tak memaksakan pengesahan revisi UU Pilkada. Ia khawatir kemarahan publik meledak hingga berlarut mengganggu pelantikannya Oktober nanti.

Komisi Pemilihan Umum (KPU), dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPR, Minggu (25/8/2024), menyampaikan draft Peraturan KPU yang mengadopsi putusan MK tentang syarat minimum perolehan suara bagi parpol untuk mencalonkan kepala daerah, dan syarat usia calon kepala daerah.

DPR segera menyetujui Rancangan Peraturan KPU tersebut, berbanding terbalik 180 derajat berbanding terbalik dengan sikap DPR beberapa hari sebelumnya.

Siapa paling diuntungkan dari gagalnya manuver menganulir putusan MK ini? PDI-P, tentu. Sebab, koalisi pemerintah yang bernama KIM Plus tidak hanya dibangun di DKI Jakarta, tapi juga di berbagai daerah.

PDI-P saat ini lagi dikucilkan oleh partai pro-pemerintah. Seandainya upaya menganulir putusan MK ini berhasil, maka PDI-P tidak akan bisa mencalonkan cagub di 150 daerah, karena kurang suara –dan tidak ada partai yang mau diajak koalisi.

Putusan MK membuat taktik pengucilan PDI-P gagal. Partai tersebut, seorang diri, bisa mencalonkan calon gubernur, bupati atau walikota.

Di sisi lain, peluang Anies Baswedan di DKI Jakarta kembali terbuka, meski sangat tergantung sikap Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum PDI-P.

Pasalnya, walau Anies didukung PDIP DKI Jakarta, hingga awal pekan ini, belum ada kepastian rekomendasi akan diberikan Megawati. Orang dekat Anies mengabarkan bahwa Anies Baswedan telah menghadap Megawati secara pribadi.

“Tunggu plot twist-nya saja, Mas,” katanya.

Namun, sinyalemen bahwa calon yang diusung PDIP haruslah “petugas partai” menjadi ganjalan. Anies dikabarkan ingin tetap di luar struktur partai politik manapun. Sementara Megawati mengaku tidak ingin dikhianati seperti sebelumnya oleh “petugas partai” Joko Widodo.

Yang jelas, saat ini PDIP yang paling diuntungkan dalam drama UU Pilkada. Kartu Megawati hidup lagi.

Daerah-daerah yang tadinya hampir patah arang kini menyala lagi. Dalam waktu kurang sepekan terakhir DPP PDIP percaya diri menerbitkan 169 rekomendasi dan mendaftarkan pasangan bakal calon kepada daerah.

Sebaliknya, tanda tanya justru muncul di kalangan partai-partai anggota KIM Plus. Akankah koalisi KIM Plus akan solid? Perlukah mereka berubah haluan dan mencalonkan kader-kadernya sendiri? (adp)