Dua Kapal Terbakar dalam Dua Pekan, Pelanggaran Manifes Kembali Terbongkar

Jakarta, The Stance – Insiden kecelakaan kapal kembali marak terjadi. Dua peristiwa kapal terbakar terjadi dalam waktu kurang dari dua pekan. Tragedi tersebut, lagi-lagi, mengungkap kelalaian manusia dan buruknya manifes di industri pelayaran nasional.

Terbaru, KMP Putri Yasmin dengan jalur pelayaran Lembar Lombok menuju Padangbai Bali terbakar di Selat Lombok pada Rabu (12/8/2026) pukul 04.20 WITA yang menewaskan 1 orang. Sementara itu, 172 penumpang lainnya berhasil dievakuasi.

Video yang beredar di media sosial memperlihatkan kepulan asap sempat membuat penumpang kapal panik. Seluruh penumpang tampak telah mengenakan pelampung.

"Hancur sudah. Allahuakbar," ungkap pria dalam video tersebut sambil mengenakan jaket pelampung.

Sebelumnya, KM Mutiara Sentosa II (rute Surabaya–Makassar) juga mengalami kebakaran di perairan utara Sumenep, Madura, Jawa Timur, pada Minggu pagi (2/8/2026). Insiden itu menewaskan 5 orang.

Dua kasus kebakaran dalam kurun waktu kurang dari dua pekan itu menambah panjang daftar kecelakaan moda laut tanah air. Reformasi internal dan eksternal mendesak dilakukan guna mencegah terulangnya insiden serupa.

Penyebab kebakaran Kapal Motor Penyeberangan (KMP) Putri Yasmin di perairan Selat Lombok masih belum diketahui.

Plt Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas IV Padangbai Heri Wiyanto mengatakan pihaknya masih melakukan investigasi bersama KSOP Lembar dan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT).

Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas IV Padangbai investigasi dilakukan untuk mengetahui penyebab kebakaran, termasuk sumber api yang pertama kali muncul.

"Jadi, untuk kapal yang terbakar KMP Putri Yasmin sampai sekarang kami masih melakukan investigasi. Kami bekerja sama dengan KSOP Lembar dan KNKT," kata Heri, Rabu 12 Agustus 2026.

Heri memastikan pihaknya telah melakukan pemeriksaan untuk memastikan kelayakan kapal dan keselamatan penumpang sebelum berlayar. Pemeriksaan dilakukan oleh tim marine inspector sebagai bagian dari pengecekan keselamatan kapal.

"Kapal sebelum berangkat sudah kami pastikan untuk kelayaklautan kapal tersebut, baik teknis maupun keselamatan lainnya," ujarnya dilansir dari tayangan Youtube Kompas TV.

KMP Putri Yasmin sebelumnya bertolak dari Pelabuhan Padangbai, Kabupaten Karangasem, Bali, menuju Pelabuhan Lembar, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB). Kapal tersebut berangkat pada Rabu sekitar pukul 02.00 WITA.

Berdasarkan manifest keberangkatan, ada 114 penumpang di dalamnya. Kapal juga mengangkut kendaraan. Heri mengatakan, terdapat 44 orang yang tercatat sebagai sopir dan penumpang, 53 kendaraan roda dua, serta 17 penumpang pejalan kaki.

Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mengatakan masih menunggu proses investigasi yang dilakukan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT). Dudy menegaskan kapal tersebut telah dinyatakan layak jalan per Juni 2026.

"Kami tidak ingin mendahului hasil investigasi. Yang terpenting, penyebab kejadian ini nantinya dapat diketahui secara jelas dan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan keselamatan pelayaran," katanya dalam keterangan resmi, Kamis 13 Agustus 2026.

Dudy mengapresiasi semua pihak yang telah membantu proses evakuasi. Dia menegaskan operasi penyelamatan akan dilakukan hingga 7 hari ke depan.

Posko aduan masyarakat juga telah dibuka. Karena itu, apabila ada masyarakat yang merasa kehilangan keluarga, diharapkan segera melaporkan informasi tersebut kepada petugas posko.

“Seperti yang kita ketahui, perairan Lombok memiliki karakter arus yang cukup kuat, sehingga saat terjadi kecelakaan, diperlukan reaksi yang sangat cepat untuk penyelamatan,” ujar Dudy.

Baca Juga: Marak Kecelakaan Kapal Laut, Ini Hak Konsumen yang Wajib Diketahui

Sebelumnya, Dudy menyoroti adanya perbedaan data korban kebakaran KMP Putri Yasmin di perairan Bali, Rabu, 12 Agustus 2026. Dia menegaskan segera melakukan evaluasi terhadap temuan tersebut.

Dudy akan meminta verifikasi penuh terhadap kemungkinan perbedaan data manifest penumpang KMP Putri Yasmin dengan jumlah korban yang berhasil dievakuasi. Perbedaan data merupakan temuan serius yang akan ditindaklanjuti dengan investigasi.

“Untuk diketahui, ketika kapal mengajukan surat izin berlayar, pada umumnya jumlah penumpang sudah didaftarkan. Namun demikian, sebelum kapal benar-benar berlayar, biasanya ada penambahan penumpang yang tidak dilaporkan," kata Dudy.

Berdasarkan manifest KMP Putri Yasmin tercatat 114 penumpang, belum termasuk awak kapal. Hingga Rabu 12 Agustus 2026 sore, jumlah penumpang yang telah ditemukan sebanyak 173 orang, dengan 172 orang selamat dan 1 orang meninggal dunia.

Adapun pada malam harinya, satu kapal sedang menuju Pelabuhan Lembar dan dikabarkan membawa 39 orang. Jika demikian, total yang dievakuasi mencapai 212 orang, jauh lebih tinggi dari angka dalam manifest.

Anggota Komisi V DPR RI Ade Ginanjar meminta pemerintah mengevaluasi menyeluruh sistem pengawasan dan keselamatan pelayaran menyusul kebakaran maut yang menimpa KMP Putri Yasmin dan KM Mutiara Sentosa II.

Ade mengatakan evaluasi perlu mencakup kelaiklautan kapal, pemeriksaan teknis, pemeliharaan mesin dan kelistrikan, kesiapan alat keselamatan hingga kepatuhan operator terhadap prosedur keselamatan.

Menurutnya, rentetan kebakaran kapal dalam waktu berdekatan tidak boleh dipandang sebagai kejadian yang berdiri sendiri. Komisi V DPR RI dijadwalkan akan memanggil Kementerian Perhubungan pada 19 Agustus untuk membahas insiden tersebut.

"Kita jangan sampai kembali hanya sibuk setelah kapal terbakar. Yang harus dijawab pemerintah adalah mengapa kejadian seperti ini terus berulang dan apakah sistem pengawasan yang selama ini dilakukan benar-benar efektif," ujar Ade dalam keterangannya, Kamis 13 Agustus 2028.

Politisi Partai Golkar itu meminta pemeriksaan tidak berhenti pada kelengkapan dokumen kelaikan, tetapi memastikan kondisi kapal benar-benar aman sebelum dan selama beroperasi.

Pemeriksaan tersebut, di antaranya meliputi sistem mesin dan kelistrikan, alat pemadam kebakaran, sekoci dan jaket keselamatan, jalur evakuasi, kapasitas angkut serta kesiapan awak kapal menghadapi keadaan darurat.

Pemerintah sebelumnya menyatakan KMP Putri Yasmin telah dinyatakan laik berlayar sebelum perjalanan.

Ade juga menyoroti perbedaan data manifes penumpang dengan jumlah orang yang dievakuasi. Ia menilai, akurasi manifes berkaitan langsung dengan keselamatan karena menjadi dasar operasi pencarian dan pertolongan ketika terjadi kondisi darurat.

"Ketika terjadi keadaan darurat, petugas harus tahu secara pasti berapa orang yang berada di atas kapal, siapa saja yang harus dievakuasi, dan apakah seluruh penumpang sudah ditemukan," ujar dia.

Pakar transportasi laut dan Dekan Fakultas Teknologi Kelautan Institut Teknologi Surabaya, Setyo Nugroho, menyebut faktor manusia bertanggung jawab paling besar atas mayoritas kecelakan kapal di Indonesia.

"Hampir 90% kecelakaan kapal terjadi karena kelalaian manusia," kata Setyo sebagaimana dikutip dari situs universitas tersebut.

Alumnus Magister Delft University of Technology, Belanda ini juga mengatakan kelalaian berwujud dari mulai kurangnya pemeliharaan pada mesin sampai dengan tidak dilakukannya perhitungan stabilitas muatan.

"Dari faktor kelalaian manusia tersebut, sebanyak 80%-nya terjadi karena muatan yang tidak ditangani dengan benar," ujar Setyo.

Meski begitu peran cuaca ekstrem juga tidak dapat diabaikan. "Cuaca yang tidak stabil menyebabkan tingginya gelombang air laut yang membahayakan kapal."

Oleh karena itu katanya adalah penting untuk mengevaluasi standar operasional pelayaran, termasuk prosedur pemuatan, perawatan kapal, hingga pengelolaan navigasi.

Tidak hanya itu, sistem manajemen muatan pun perlu diperbaiki agar setiap kapal memuat sesuai kapasitas dan stabilitasnya diperhitungkan secara akurat.

Pengamat Transportasi, Djoko Setijowarno menyoroti masalah manifes yang masih menjadi celah besar. Operator kapal, kerap menaikkan muatan melebihi batas yang seharusnya.

"Masalah manifes ini sampai sekarang masih menjadi gap yang sangat besar. Khususnya di pelabuhan-pelabuhan yang lebih kecil," ujar Djoko.

Ia menekankan pentingnya digitalisasi sistem manifes untuk memastikan jumlah penumpang dan muatan tercatat akurat. "Mungkin harus ada sanksinya. Apalagi bisa diberikan SPB, sehingga kapal itu tidak akan berani untuk macam-macam."

Menurut Djoko, pelabuhan-pelabuhan di Indonesia belum steril seperti stasiun kereta api. Sistem kontrol bagi penumpang yang memiliki tiket belum berjalan. Bahkan, menurutnya, pelabuhan di beberapa wilayah kerap jadi area pemancingan warga sekitar.

Masalah keterbatasan anggaran ditengarai menjadi pemicu lemahnya pengawasan di lapangan. Padahal, anggaran keselamatan, utamanya, dibutuhkan para pengawas untuk melakukan evaluasi hingga monitoring.

"Anggaran kalau pengawasan memang ada anggarannya mereka ke daerah, evaluasi, monitoring. Itu anggarannya dipangkas. Saya sudah bilang dua tahun yang lalu jangan dipangkas untuk masalah keselamatan," keluhnya.

Setelah semua anggaran tersebut dipangkas maka pengawasan pun kendor "Yang dulu tidak dipangkas, masih sering terjadi. Apalagi sekarang dipangkas.. Tidak mungkin orang bekerja maksimal mati-matian gajinya kecil, itu tidak bisa diharapkan.” (est)

imak info publik, kebijakan & geopolitik dunia di kanal Whatsapp dan Telegram The Stance