#tindak pidana

Indonesia Jadi Negara Pertama Blokir Grok AI, demi Lindungi dari Konten Asusila

Pemerintah bakal meminta X selaku pengelola platform untuk segera memberikan klarifikasi dan bertanggung jawab. Komdigi menilai Grok AI belum memiliki pengaturan untuk mencegah produksi dan distribusi konten pornografi berbasis foto. Pelaku penyalahgunaan AI Grok untuk mengedit foto jadi konten asusila bisa terancam pidana.

Remake 'Saksi Mahkota' di RKUHAP: Komparasi Saksi Mahkota vs Saksi Pelaku

Saksi Pelaku merupakan satu-satunya konsep yang memiliki legitimasi hukum kuat, baik dari aspek pengaturan, perlindungan, maupun mekanisme penghargaan. Sebaliknya saksi mahkota justru tertinggal secara normatif karena tak punya dasar hukum eksplisit dan berisiko melanggar asas fair trial.

Waspada! Pengelola MBG Lalai Penyebab Keracunan Massal Berisiko Dipidana

Kasus keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) terus bermunculan. Lebih dari 1,000 siswa di Bandung Barat menjadi korban MBG hingga ditetapkan sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB). Korban keracunan dapat menggugat pemerintah selaku pengelola MBG, baik secara perdata maupun pidana.

RKUHAP Belum Lindungi Keadilan Masyarakat Adat

Jika negara mengakui hukum adat sebagai sumber hukum, maka pengakuan terhadap peradilan adat sebagai institusi formal dan sah juga harus diatur secara eksplisit dalam hukum acara pidana, di RKUHAP. Pemerintah menawarkan aturan terpisah, dengan menyiapkan RUU Masyarakat Adat.

Usut Peran Jokowi dalam Penipuan & Pemalsuan SHM dan SHGB Laut!

Menurut aturan, hak milik atas tanah hilang jika tanahnya musnah. Maka, klaim SHM atas tanah abrasi pun gugur.