#polisi aktif

Pemerintah Membangkang Putusan MK, Atur Rangkap Jabatan Polisi Hanya dengan PP

Putusan terbaru MK menegaskan penempatan polisi di jabatan sipil harus diatur dalam undang-undang. Tapi pemerintah membangkang dan ngotot cukup mengatur dengan Peraturan Pemerintah (PP). Hierarki perundang-undangan jadi kacau.

Membangkang Putusan MK, Kapolri Terbitkan Aturan Polisi Aktif Bisa Jabat di 17 Kementerian

Mahkamah Konstitusi menerbitkan putusan yang intinya anggota Polri aktif tak bisa lagi menduduki jabatan sipil di luar tugas kepolisian. Polri malah membuka jalan polisi aktif menjabat di 17 kementerian/lembaga. Perpol ini dinilai melampaui Putusan MK dan cederai semangat reformasi kepolisian.