#fiskal

Penanganan Bencana Sumatra Lambat, MK Perjelas Penetapan Bencana Nasional

Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan jumlah korban menjadi indikator utama yang harus terpenuhi untuk penentuan status bencana nasional. Pakar menilai dengan status bencana nasional, seluruh sumber daya nasional bisa lebih terpusat dan lebih akuntabel.

Pengunduran Diri Gubernur BI, Dominasi Fiskal, dan Premi Risiko Indonesia

Fenomena dominasi fiskal terjadi ketika kebutuhan pembiayaan dan keberlanjutan fiskal membatasi, bahkan menyubordinasi kebijakan moneter. Bank sentral menghadapi tekanan untuk menahan kenaikan suku bunga acuan (policy rate) meskipun ekspektasi inflasi tinggi atau nilai tukar terdepresiasi.

Anggaran Terbatas, Ribuan PPPK di NTT dan Sulbar Terancam Diberhentikan

Pemprov NTT berencana merumahkan 9.000 dari total 12.000 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) karena keterbatasan anggaran. Di Sulawesi Barat, 2.000 PPPK dirumahkan karena tak memikirkan ketersediaan anggaran saat merekrut. Baru kelimpungan setelah kesulitan bayar gaji.

Dilema APBN 2026: Terjepit Utang dan Kejutan Harga Minyak

Kondisi fiskal Indonesia tahun 2026 dalam posisi yang semakin sempit dan memprihatinkan. Ditambah konflik geopolitik di Timur Tengah, terutama eskalasi serangan Israel dan Amerika Serikat terhadap Iran yang mendorong harga minyak mentah dunia melonjak tajam sehingga menekan APBN.

Erosi Kapasitas Fiskal Indonesia: Lonjakan Beban Bunga Utang dan Risiko Stabilitas Makroekonomi

Indonesia menghadapi erosi kapasitas fiskal yang signifikan dalam hampir dua dekade terakhir. Perkembangan ini menunjukkan melemahnya ketahanan fiskal Indonesia secara struktural dan meningkatkan risiko terhadap stabilitas makroekonomi.