Sengkarut Makan Bergizi Gratis; dari Food Waste hingga Target Meleset

Jakarta, TheStanceID - Makan Bergizi Gratis (MBG), program andalan Presiden Prabowo Subianto, serentak dilaksanakan secara nasional mulai Senin (6/1/2025). Hingga hari keempat, problem bermunculan yang mengindikasikan minimnya persiapan.

Kepala Komunikasi Kepresidenan Republik Indonesia Hasan Nasbi menyebut ada 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi di bawah koordinasi Badan Gizi Nasional (BGN). Dapur-dapur tersebut tersebar di 26 provinsi di Indonesia.

MBG menyasar sekitar 600 ribu anak di wilayah kota dan kabupaten yang sudah pernah menjalankan uji coba beberapa bulan terakhir. Angka itu meleset jauh dari target awal BGN yang menyasar 3 juta anak pada 3 bulan pertama.

Menu MBG bervariasi di tiap daerah, menyesuaikan ketersediaan bahan pangan. Tapi prinsipnya sama yaitu memenuhi kebutuhan gizi para siswa, dari PAUD sampai SMA. Harus ada nasi, sayur, lauk-pauk, buah, dan boleh ditambahi susu.

Misalnya menu di Jakarta Timur, yakni SPPG Pulo Gebang, SPPG Lanud Halim Perdanakusuma, dan SPPG Aksi Rumah Inspirasi, Ciracas, misalnya, terdiri dari ayam teriyaki, tumis buncis wortel, pisang, susu, dan nasi senilai Rp10.000/paket.

Di SPPG Kecamatan Tapos, Depok (Jawa Barat), menunya mirip dengan di atas, tetapi dengan tambahan buah jeruk.

Hasan yang sempat mengunjungi sejumlah dapur dan sekolah pada pelaksanaan perdana MBG memastikan Standar Operasional Prosedur (SOP) ditaati di sejumlah dapur dan menjaga higienitas.

Tak ketinggalan, jajaran menteri kabinet pun mendatangi sejumlah titik, mulai dari Halim, Cakung, Ciracas, Palmerah, Depok, Bogor, Bandung, hingga Karawang.

“SOP di dapurnya juga oke. Karena begitu masuk sudah dengan SOP menjaga higienis kan, harus ganti alas kaki, harus pakai penutup rambut, harus pakai masker kalau di dapur. Dan di dalam dapurnya kompartemen sudah tersusun dengan baik,” jelas Hasan.

Namun, program ini tak dijalankan secara nasional. Beberapa provinsi masih sepi-sepi saja, misalnya Sumatera Barat (Sumbar).

Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah mengaku keterbatasan perlengkapan dapur umum menjadi penyebab utama program MBG batal dilaksanakan atau diundur di provinsinya.

“Sebetulnya kita merencanakan pada 6 Januari 2025 ini makan bergizi gratis dilaksanakan di Kota Padang. Namun ada beberapa perlengkapan yang kurang sehingga kita undur dulu,” ujarnya di Padang, Senin (6/1/2024) dikutip inilah.com.

Mahyeldi mengatakan pihaknya masih menunggu arahan penanggung jawab yang direkrut oleh BGN. Jika semua perlengkapan sudah siap, maka program tersebut baru akan dilaksanakan serentak di 19 kabupaten dan kota di Sumbar.

Di Kota Padang, pihak penyelenggara menjadikan Batalyon Infanteri 133/Yudha Sakti sebagai pusat dapur umum MBG. “Jadi, ke depannya itu akan ada sekitar 2 juta anak didik yang akan mendapatkan makan bergizi gratis,” sebut Mahyeldi yang pernah menjadi Wali Kota Padang.

Seperti halnya Sumbar, provinsi DIY juga belum melaksanakan program MBG. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Mutu Pendidikan Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY Raden Suci Rohmadi mengaku belum menerima arahan resmi.

“Kita baru mendapatkan bentuk mekanisme lewat sosialisasi Badan Gizi Nasional. Tetapi, terkait dengan praktiknya seperti apa, kita belum ada pembicaraan lebih lanjut,” kata Raden Suci, Jumat (03/01/2025).

Untuk mendukung kelangsungan proyek ini, katanya, pemda menyisihkan anggaran dari APBD sebesar Rp42 miliar, sesuai aturan Permendagri.

Hasan mengakui anggaran program MBG di sejumlah daerah masih memakai uang pribadi Prabowo Subianto. Dia memberi contoh Kendari, Sulawesi Tenggara yang belum menggunakan dana dari pemerintah senilai Rp 71 triliun.

"Yang di Kendari memang itu dia masih punya sisa anggaran uji coba dari yang diberikan oleh Pak Prabowo sebelumnya," kata Hasan.

Menurut dia, SPPG atau dapur MBG bakal memanfaatkan anggaran itu terlebih dulu. Setelahnya, SPPG di Kendari akan memakai anggaran yang telah disediakan negara untuk program MBG.

"Ya setelah itu nanti mereka akan menggunakan yang dari APBN (Rp 71 triliun) yang dari BGN (Badan Gizi Nasional)," jelas Hasan.

Penggunaan dana pribadi ini memicu kritikan terkait persoalan akuntabilitas. Pemerintah diminta transparan mengenai status penggunaan dana pribadi dan mekanisme pengembalian dananya.

"Itu semua harusnya dijelaskan, sebab kita bicara penggunaan uang rakyat Rp71 triliun yang harus prudent penggunaannya dan terukur impact-nya." tegas Pendiri Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives (CISDI) Diah Saminarsih.

Diah menilai berubah-ubahnya konsep makanan bergizi gratis ini menunjukkan persiapan dan perencanaan program tyang terlalu tergesa-gesa alias tidak matang.

Beberapa hal fundamental belum jelas diatur. Misalnya proses penyediaan bahan baku, memasak, pendistribusian, menu yang disajikan, syarat mitra jasa boga yang diajak kerjasama, hingga pihak yang akan mengawasi jalannya program.

"Kemudian vendor atau mitra kateringnya apakah sudah menerima acuan menu? Bagaimana dengan kecukupan gizi yang harus dipenuhi? Penyajiannya apakah boleh digoreng atau tidak? Jadi pedoman teknis itu idealnya disampaikan," ujar Diah seperti dikutip BBC Indonesia.

Dia juga mempertanyakan pendeknya waktu persiapan, untuk mengejar tenggat waktu 6 Januari 2025. Hal ini berujung pada pertanyaan mengenai ada tidaknya lelang dalam proses pengadaan MBG, yang berimplikasi pada aspek tata kelola.

Agar MBG lebih tepat sasaran dan efektif, Diah menyeru kepada pemerintah agar mendata ulang penerima dan wilayah prioritas program MBG, menyusun pedoman teknis, sosialisasi kepada calon vendor atau mitra, dan membuat proyek percontohan.

Kepala BGN Dadan Hindayana mengeklaim pelaksanaan hari pertama MBG berjalan sukses. “Alhamdulillah lancar pada hari pertama pelaksanaan program makanan bergizi gratis. Kami akan evaluasi setiap hari di seluruh daerah di Tanah Air.”

Namun berdasarkan penelusuran TheStanceID dan pantauan warganet, banyak bermunculan problem pelaksanaan MBG di sejumlah tempat. Mulai dari alur pembagian, penyajian, hingga rasa.

Akun X @barengwarga, misalnya, secara khusus mengumpulkan dokumentasi pelaksanaan MBG pada Senin (6/1/2025).

Salah satu warganet mengaku tak semua siswa mendapat makanan. Ada yang hanya mendapatkan susu saja. Sayangnya, susunya terlalu encer. “Susunya susu yang sudah dicampur sama air kayaknya, soalnya hambar.” kata seorang netizen.

Ada juga netizen yang melaporkan jika mereka dilarang protes dan memotret terkait menu MBG. “Kita nggak boleh protes soal itu. Soalnya bisa mempengaruhi kredibilitas sekolah. Jadi banyak yang nggak foto,” ujar netizen anonim lainnya.

Terkait kunjungan beberapa pejabat untuk meninjau MBG, disebutkan seorang netizen, pejabat hanya diarahkan ke kelas yang makanannya memang sudah terkondisikan bagus atau menarik selera.

“Jadi kelas sisanya dapat seadanya aja. Makanya ada yang dapat susunya saja, soalnya itu bekas dari yang sebelumnya,” ujar netizen yang melapor ke akun @barengwarga.

Masih di thread yang sama, seorang netizen juga melapor sistem pembagian MBG yang tidak higienis. Makanan dibagikan dengan sistem estafet dan antre dari kelas ke kelas menggunakan wadah yang sama.

Penerima pun harus lama menunggu karena kotak makan tidak serentak diterima seluruh siswa, melainkan ada yang menunggu selesainya sesi makan sebelumnya. “Jadi kita nunggu 3 jam buat dapat kak, kebetulan aku kelas akhir,” curhat seorang siswa.

Faktor menu program MBG juga menjadi sorotan. Netizen pemilik akun @auntiejeon mengungkap MBG yang diterima adiknya yang kini SMA. “Tempe orek-nya hambar, buncisnya belum matang,” tulisnya.

Klip wawancara CNN Indonesia di SD Angkasa 5, Jakarta Timur juga viral di media X. Siswa yang diwawancarai terlihat tidak menghabiskan menu ayamnya. Ketika ditanya, ia jujur mengakui: “rasanya aneh.”

Siswa kelas 3 SD bernama Krisna itu mengatakan kulit ayamnya sangat keras. “Jadi nggak nafsu makan,” ujarnya. Meski begitu, ia mengatakan cita rasa sayurnya enak sehingga ia menghabiskan menu sayur tersebut.

Oleh karena itu, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal mengingatkan risiko food waste di program MBG, karena tidak mungkin menunya mengikuti preferensi tiap penerima seperti di kasus krisna.

"Misalnya mereka nggak mau makan sayurnya, jadi sayurnya dibuang. Jadi dia cuma makan yang dia suka aja. Jadi artinya menimbulkan food waste," ujarnya.

Tanpa program MBG saja, Indonesia sudah menyumbang 20,9 juta ton sampah makanan per tahun, menurut data Food Waste Index Report 2021 yang dikeluarkan UN Environment Programme (UNEP).

Jumlah ini bahkan masih lebih besar dari sampah makanan di Amerika Serikat yang sekitar 19,36 juta ton, dan Brasil 12,58 juta ton per tahun. Kedua negara tersebut memiliki jumlah penduduk yang banyak seperti Indonesia.

Bappenas sendiri pernah membuat riset potensi kerugian Indonesia akibat sampah makanan mencapai Rp551 triliun setahun atau setara dengan 4%-5% nilai Produk Domestik Bruto per tahun. (est)

Untuk menikmati berita cepat dari seluruh dunia, ikuti kanal TheStanceID di Whatsapp dan Telegram.