Rencana Prabowo Evakuasi Warga Gaza ke Indonesia Dinilai Gegabah

Jakarta, TheStanceID - Presiden Prabowo Subianto punya rencana baru. Yaitu mengevakuasi warga Gaza, Palestina, ke Indonesia.

Mereka rencananya akan dievakuasi untuk mendapatkan perawatan medis di Indonesia, yang fasilitasnya lebih representatif.

"Kami juga siap menerima korban-korban luka-luka, dan (saya) nanti segera kirim Menlu untuk diskusi dengan Palestina bagaimana pelaksanaannya," kata Prabowo.

Rencana itu disampaikan Prabowo dalam keterangan pers di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (9/5/2025) dini hari, sesaat sebelum memulai lawatan ke empat negara di Timur Tengah, yaitu Uni Emirat Arab (UEA), Mesir, Qatar, dan Yordania, juga Turki.

Lawatan ke Timur Tengah ini juga bertujuan mencari dukungan atas evakuasi warga Gaza ke Indonesia.

Prabowo menjelaskan ada 1.000 warga Gaza yang akan dijemput untuk gelombang pertama. Mereka akan dijemput dengan pesawat.

Meski begitu, Prabowo menekankan evakuasi tersebut baru bisa dilakukan bila semua pihak terkait menyetujui.

Ia juga menegaskan evakuasi ini hanya bersifat sementara. Jika kondisi Gaza sudah lebih baik, warga yang dievakuasi harus kembali tempat asal.

"Syaratnya semua pihak harus menyetujui hal ini. Kedua, mereka di sini hanya sementara sampai sehat kembali dan, kondisi Gaza sudah memungkinkan untuk mereka kembali," katanya.

Sikap Presiden Prabowo Subianto untuk mengevakuasi warga Gaza ini berbeda dari yang pernah diungkapkan Wakil Menteri Luar Negeri, Anis Matta.

Sebelumnya Anis Matta menyebut warga Gaza tidak akan direlokasi ke Indonesia.

Sebalknya Indonesia akan membuat perkampungan, rumah sakit, dan sekolah di Gaza. Tujuannya agar warga Gaza bisa beraktivitas lebih leluasa dan berobat di negeri mereka sendiri.

Anis ketika itu bahkan menegaskan, relokasi ke indonesia tidak akan terjadi --ada atau tidak ada program Kampung Indonesia.

"Kalau pemindahan itu sih tidak akan terjadi. Ada program ini (Kampung Indonesia) atau enggak. Itu tidak akan terjadi," katanya, Selasa (25/3/2025).

Presiden Partai Gelora ini juga mengatakan, Kementerian Luar Negeri bersama Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), MUI, dan organisasi relawan lainnya sedang merencanakan rekonstruksi Gaza pascakonflik.

Kemenlu RI juga pernah membantah isu adanya kesepakatan antara Pemerintah Indonesia dan Israel terkait pemindahan warga Gaza ke Indonesia.

Terlepas dari perbedaan pernyataan yang keluar dari pemerintah, parlemen menyatakan mendukung upaya evakuasi yang direncanakan Presiden Prabowo tersebut.

Anggota Komisi I DPR Fraksi PKS Sukamta menilai langkah tersebut penting dilakukan demi keselamatan warga Gaza. Mengingat, kata dia, jumlah korbannya yang sangat banyak.

"Korban kembali berjatuhan, sementara sebagian besar rumah sakit hancur. Maka sangat penting untuk bisa dilakukan segera evakuasi terutama korban luka dan juga anak-anak yatim piatu,"

"Ada sekitar 120 ribu korban luka-luka, lebih dari 38 ribu anak yatim. Ini jumlah yang sangat besar. Perlu ada bantuan komunitas internasional untuk ikut membantu warga Gaza," tambahnya.

Menurut Sukamta, langkah evakuasi tersebut berbeda dengan ide Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk memindahkan warga Gaza. Apalagi rencana evakuasi yang dilakukan Indonesia bersifat sementara demi membantu pemulihan luka dan juga trauma healing.

"Seperti yang disampaikan Presiden Prabowo, jika kondisi di Gaza sudah membaik, mereka akan dikembalikan ke tanah airnya," ujarnya.

Sebaliknya Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang sedang mengusahakan berdirinya Kampung Indonesia di Gaza menentang rencana Prabowo tersebut.

Wakil Ketua MUI Anwar Abbas mengatakan, rencana pengosongan Gaza dengan dalih relokasi sebelumnya sudah diajukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebagai proposal perdamaian di Timur Tengah. Sejumlah kalangan menilai rencana itu sebagai bagian dari tipu muslihat pendudukan Israel.

"Pertanyaannya, untuk apa Indonesia ikut-ikutan mendukung rencana Israel dan Amerika tersebut? Bukankah Israel dan Donald Trump sudah menyampaikan keinginannya untuk mengosongkan Gaza?" kata Anwar.

Anwar Abbas juga mengingatkan Yerusalem yang dulunya adalah wilayah Palestina kini menjadi ibu kota Israel. Hal ini bukan mustahil bisa terjadi di Gaza, apalagi ada dukungan dari Donald Trump juga.

"Jadi belajar kepada sejarah, maka Indonesia dalam menghadapi manuver yang dilakukan oleh Israel tersebut harus cerdas. Jangan sampai negara kita dikadalin oleh Israel," katanya.

Senada, Pakar Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Ratih Herningtyas menyebut wacana evakuasi 1.000 warga Gaza ke Indonesia tidak tepat. Pasalnya, konflik Gaza Palestina dengan Israel ini merupakan konflik kedaulatan.

“Kalau kemudian 1.000 warga itu dari Gaza diungsikan keluar dari wilayah yang kemudian disebut berdaulat itu, potensinya akan kemudian mengatakan bahwa wilayah itu kehilangan penduduknya,” ujar Ratih dalam keterangannya, Kamis (10/4/2025).

Apalagi, dengan kondisi terkini dimana sebagian wilayah Palestina sudah dikuasai oleh Israel, maka dengan wacana mengungsikan 1.000 warga ini justru akan mempermudah Israel untuk menyatakan Gaza adalah wilayahnya.

"Itu kan seolah-olah seperti memudahkan Israel untuk kemudian menganeksasi dan menyatakan itu menjadi wilayah Israel," katanya.

Selain itu, Ia menilai tidak ada jaminan apakah 1.000 warga Gaza itu bisa kembali ke Gaza ke depannya, mengingat ada AS di belakang Israel.

"Siapa yang bisa menjamin mereka untuk kembali ke sana (Gaza)," katanya lagi.

Ratih pun menyarankan, Pemerintah Indonesia lebih fokus kepada mekanisme penyelesaian konflik seperti yang selama ini sudah dilakukan Menlu RI sebelumnya Retno Marsudi. Yakni berupaya menyelesaikan konflik dengan berbagai jalur seperti bilateral, melalui organisasi internasional, hingga ke Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB).

"Kalau mau ngomongin tentang kemanusiaan, kan lebih baik melakukan upaya untuk segera mendorong gencatan senjata, memudahkan untuk mobilisasi bantuan-bantuan kemanusiaan. Ini kan bantuan kemanusiaan saja dihambat," jelas dia.

Selain itu, Indonesia juga bisa berkaca dari langkah Mesir yang meski menjadi negara prioritas utama AS untuk menjadi tempat relokasi, mereka tegas-tegas menolak menerima relokasi warga Gaza. Padahal, jarak Mesir dengan Gaza hanya belasan kilometer.

Mesir lebih memilih membangun kembali infrastruktur Gaza tanpa harus memindahkan penduduknya. Mesir kini tengah menggalang dukungan untuk membangun kembali infrastruktur di Gaza.

Banyak opsi lain dalam mendukung warga Gaza. Meskipun untuk urusan kemanusiaan, dalam kondisi saat ini, upaya memindahkan warga Gaza dari wilayah mereka perlu dipertimbangkan kembali oleh Pemerintah Indonesia.

Apalagi, Indonesia juga memiliki pengalaman tidak menyenangkan saat mengurus pengungsi.

Ratih Herningtyas mencontohkan, saat Indonesia menerima kedatangan pengungsi Rohingya yang justru berkonflik dengan warga Indonesia.

"Kita juga punya masalah banyak ketika menangani itu. Lah, kok ini malah punya ide untuk mengungsikan dari Gaza, yang kita tahu orang Indonesia itu kan sensitif ya dengan Palestina. Tapi kan tidak perlu dengan ide yang begitu," jelasnya.

Ratih juga mempertanyakan bagaimana teknis dan nasib ribuan warga gaza yang dievakuasi, termasuk apakah pemerintah memiliki kesanggupan untuk menafkahi mereka.

Menurutnya, pertanyaan-pertanyaan tersebut harusnya menjadi bagian dari roadmap sebelum pemerintah memutuskan untuk mengevakuasi warga Gaza tersebut ke Indonesia.

"Kondisi ekonomi kita untuk menopang kehidupan seribu orang yang bakalan menjadi sorotan publik internasional. Apakah kita punya kemampuan untuk itu, jadi menurut saya ini agak gegabah," ujarnya. (est)

Untuk menikmati berita peristiwa di seluruh dunia, ikuti kanal TheStanceID di Whatsapp dan Telegram.