Program Cek Kesehatan Gratis dan Potensi Lonjakan Pengobatan Lanjutan

Jakarta, TheStanceID - Pemerintah resmi meluncurkan program Cek Kesehatan Gratis (CGK) bagi masyarakat di 10.200 puskesmas di seluruh Indonesia, mulai Senin (10/2/2025).

Program dengan anggaran senilai Rp4,7 triliun itu bertujuan sebagai upaya untuk mencegah kematian dini. Kementerian Kesehatan menyebutkan bahwa program itu adalah inisiatif terbesar yang pernah dilakukan dalam sejarah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Kementerian menyatakan bahwa dalam program itu, setiap warga yang berulang tahun berhak mendapatkan pemeriksaan gratis. Pemeriksaan tersebut bersifat sukarela, mencakup pengecekan tekanan darah, tes untuk menilai risiko masalah jantung atau stroke, serta pemeriksaan mata.

Data Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menunjukkan bahwa penyebab utama kematian di Indonesia, yang merupakan negara terpadat keempat di dunia, didominasi oleh panyakit stroke, penyakit jantung, dan tuberkulosis.

Kemenkes memperkirakan biaya cek kesehatan setiap orang mencapai Rp1,6 juta hingga Rp2 juta.

Seperti dikutip CNNIndonesia, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan 17 ribu warga di seluruh Indonesia mengikuti cek kesehatan gratis pada hari pertama. Dia berharap masyarakat bisa lebih sehat dengan pemeriksaan awal ini.

"Semua macam penyakit, kanker, stroke, jantung, ginjal, itu sebenarnya penyakit kronis yang butuh waktu 5 tahun sampai bener-bener bisa parah. Kalau ketahuannya sejak dini, itu bisa ditangani dengan baik jauh lebih murah juga," ujar Budi saat meninjau pelaksanaan cek kesehatan di Puskesmas Manukan Kulon, Surabaya, Jawa Timur, Senin (10/2/2025).

Menurut dia, program ini mendorong perawatan preventif, mengingat orang Indonesia cenderung memeriksakan diri ketika sudah menderita suatu penyakit. "Budaya kita adalah memeriksa ketika kita sudah sakit.. itu sungguh terlambat."

Dalam cek kesehatan ini, warga akan menjalani minimal pemeriksaan tekanan darah, gula darah, lemak darah dan kolesterol. Pasien yang kedapatan mengidap penyakit berbahaya saat cek kesehatan gratis bakal segera dirujuk ke rumah sakit.

Di sana, pasien akan segera ditangani guna mengobati penyakitnya. Penanganan itu akan dibiayai menggunakan BPJS Kesehatan, sementara jika pasien itu tidak memiliki asuransi kesehatan tersebut, maka bakal memakai biaya sendiri.

“Kalau enggak ada BPJS mesti bayar sendiri [biaya rumah sakitnya],” katanya.

Program cek kesehatan gratis ini ditujukan bagi seluruh lapisan masyarakat sebagai hadiah ulang tahun. Namun, masyarakat yang sudah berulang tahun sebelum peluncuran program cek kesehatan gratis alias bulan Januari 2025, akan tetap diberikan kesempatan untuk ikut hingga April mendatang.

Kementerian Kesehatan menetapkan jenis pemeriksaan kesehatan itu dilakukan sesuai dengan kategori usia. Untuk anak usia 6 tahun ke bawah dan dewasa di atas 18 tahun mengikuti cek kesehatan saat ulang tahun. Sedangkan usia sekolah 7-17 tahun mengikuti cek kesehatan gratis di sekolah setiap tahun ajaran baru.

Kabar baiknya, pemeriksaan kesehatan gratis ini tidak mengharuskan masyarakat untuk memiliki BPJS Kesehatan.

Masyarakat dapat melakukan pendaftaran untuk dapat mengikuti cek kesehatan ini, gratis. Pendaftaran bisa dilakukan melalui aplikasi Satu Sehat Mobile (SSM), WhatsApp Kemenkes, atau langsung datang ke puskesmas sambil membawa KTP.

Tidak hanya pemeriksaan, masyarakat juga bisa mendapatkan layanan jika memang hasil pemeriksaan kesehatan mereka mengindikasikan kebutuhan penanganan di puskesmas.

Pelaksanaan program CKG telah dimulai di lebih dari 10.000 puskesmas di seluruh Indonesia, dan berpotensi diperluas ke fasilitas layanan kesehatan lain yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.

Di Jakarta, untuk melayani pemeriksaan kesehatan gratis, Pemprov DKI menyiapkan 44 Puskesmas di tingkat kecamatan yang dimulai sejak 10 Februari 2025. Pemprov DKI membatasi layanan cek kesehatan gratis untuk 30 orang/hari guna menghindari antrean panjang.

Salah satu warga kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur, Haerudin (63 tahun), mengaku terbantu dengan adanya program ini.

Menurutnya, program ini dapat membantu mencegah penyakit masyarakat dan menurunkan angka rawat di rumah sakit. Sekaligus, memperkenalkan masyarakat dengan gaya hidup lebih sehat. Apalagi pendaftaran layanannya juga sangat mudah.

"Kalau menurut saya sih bagus ya untuk antisipasi itu penuhnya rumah sakit segala macam. Di rumah juga banyak kan orang-orang yang ngerokok ngopi gaya hidup yang nggak sehat," ucap Haerudin dikutip dari Detik.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris mengingatkan pemerintah untuk mengantisipasi pengobatan lanjutan yang dilakukan masyarakat usai mengikuti Cek Kesehatan Gratis (CKG).

Ini dikarenakan pemeriksaan kesehatan gratis akan memeriksa berbagai potensi penyakit. Dengan demikian, masyarakat akan mengetahui apa saja gangguan kesehatannya.

Dari situ, masyarakat kemungkinan akan langsung melakukan pengobatan lanjutan ke fasilitas kesehatan, dengan layanan yang ditanggung oleh BPJS Kesehatan.

"Peningkatan pelayanan kesehatan kuratif [pengobatan] pasca-CKG ini harus bisa diantisipasi pemerintah di tengah pengurangan anggaran besar-besaran di sektor kesehatan," kata Charles dalam keterangannya.

Menurutnya, keterbatasan anggaran tidak boleh dijadikan alasan untuk tidak memberikan layanan kesehatan menyeluruh, yakni promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. "Jangan sampai ketika ada lonjakan pengobatan lanjutan terhadap gangguan kesehatan masyarakat yang diketahui lewat CKG, layanan kesehatannya malah tidak optimal ."

Untuk itu, skala prioritas program perlu dilakukan untuk menyiasati keterbatasan anggaran, dengan tidak menghilangkan salah satu jenis layanan kesehatan tersebut.

Guru besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) Tjandra Yoga Aditama menilai program CKG adalah langkah awal yang baik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kesehatannya.

Namun, tanpa tindak lanjut yang memadai, program ini bisa kehilangan dampaknya. Dia menyarankan empat langkah yang harus dilakukan agar masyarakat tidak hanya berhenti pada tahap pemeriksaan.

Pertama, menurutnya, menjadi tugas dari tenaga kesehatan (nakes) untuk beri penjelasan kepada masyarakat sesudah selesai pemeriksaan.

Kedua, edukasi tentang anjuran pola hidup sehat. Hal itu juga jadi tanggungjawab nakes untuk mampu meyakinkan masyarakat.

Ketiga, apabila hasil dari cek kesehatan gratis diperlukan adanya periksa lebih rinci, pemerintah diingatkan untuk mempermudah proses birokrasinya.

"Bagaimana prosesnya, kapan waktunya, bagaimana antreannya, apakah gratis atau berbayar dan lainnya. Itu harus jelas," kata Mantan Dirjen Pengendalian Penyakit dan Kepala Badan Litbangkes Kemenkes RI ini dalam keterangannya.

Terakhir, masyarakat sebaiknya tidak diabaikan begitu saja sesudah selesai pemeriksaan kesehatan gratis. Melainkan perlu diminta untuk konsultasi ulang ke Puskesmas.

"Misalnya sebulan lagi untuk dicek kembali bagaimana kesehatannya juga untuk mengecek apakah anjuran-anjuran sudah dilakukan," katanya.

Senada, Pakar Kesehatan dari Universitas Griffith Australia, Dicky Budiman menegaskan, pemerintah harus memastikan pemeriksaan kesehatan gratis bukan sekadar program seremonial, melainkan harus disiapkan secara optimal dan berkelanjutan.

"Jadi pemeriksaan gratis ini harus punya standar pelayanan yang baik. Jadi bukan sekedar formalitas periksa-periksa. Jadi harus ada standarnya. Apa yang diperiksa, bagaimana metode yang dipilih pemeriksaannya dan lain sebagainya," ujar Dicky pada TheStanceID.

Selain itu, juga perlu mekanisme tindak lanjut jika ditemukan kasus-kasus dengan masalah kesehatan yang memerlukan rujukan lebih lanjut. Ada mekanisme rujukannya, dan jelas mekanisme pembiayaannya.

"Yang tentu ini jadi isu jagi karena bicara kemampuan pendanaan misalnya melalui mekanisme BPJS yang sekarang ini diterpa isu masalah defisit dan lain sebagainya," tutur Dicky.

Dia juga meminta komitmen pemerintah untuk konsisten melaksanakan program CKG baik secara politis maupun secara anggaran.

"Hal yang klasik di negara-negara berkembang atau menuju maju seperti Indonesia yang mengarah seperti itu adalah masalah kalau bicara program kesehatan di kontinuitas atau berkelanjutan. Bahkan konsistensi komitmen, konsistensi politis, konsistensi penganggaran itu jadi isu," ujar Dicky. (est)

Untuk menikmati berita cepat dari seluruh dunia, ikuti kanal TheStanceID di Whatsapp dan Telegram.