Gerakan Mahasiswa (Bagian 3): Pelajaran Paling Penting dari 1998

Oleh Pius Lustrilanang: aktivis yang terjun ke dunia politik bersama Partai Gerindra, memperoleh gelar Profesor Kehormatan dari Universitas Jenderal Soedirman dalam bidang Ilmu Manajemen Pemerintahan Daerah.

Salah satu kesalahan paling umum dalam membaca gerakan mahasiswa 1998 adalah melihatnya semata sebagai ledakan moral.

Narasi yang dominan sering menempatkan mahasiswa sebagai kekuatan etis yang spontan bangkit melawan ketidakadilan, lalu menjatuhkan rezim Soeharto.

Narasi ini tidak sepenuhnya keliru, tetapi tidak cukup menjelaskan mengapa 1998 berhasil, sementara banyak gerakan lain—yang tidak kalah besar secara moral—justru gagal menghasilkan perubahan struktural.

Pelajaran paling penting dari 1998 justru terletak pada sesuatu yang lebih dalam: gerakan mahasiswa telah melampaui dirinya sebagai gerakan moral dan bermetamorfosis menjadi kekuatan politik. Perubahan ini tak terjadi secara tiba-tiba pada Mei 1998.

Ia adalah hasil dari proses panjang sejak akhir 1980-an hingga 1990-an, ketika ruang politik formal semakin tertutup dan kampus mengalami depolitisasi melalui kebijakan Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK/BKK).

Ironisnya, represi inilah yang justru mendorong lahirnya bentuk-bentuk organisasi yang lebih ideologis, lebih terstruktur, dan lebih tahan terhadap tekanan negara.

Dalam konteks ini, muncul kelompok-kelompok yang tidak lagi sekadar mengorganisir aksi, tetapi membangun kaderisasi dan agenda politik jangka panjang. Di antaranya adalah Partai Rakyat Demokratik (PRD) dan Aliansi Demokrasi Rakyat (Aldera).

Keduanya tidak bisa dipahami hanya sebagai organisasi mahasiswa dalam pengertian sempit, melainkan sebagai embrio kekuatan politik yang bekerja secara sistematis untuk menantang rezim.

Di sinilah letak perbedaan mendasar antara 1998 dan banyak gerakan setelahnya.

PRD dan Aldera tidak hanya mengandalkan mobilisasi massa sesaat. Mereka membangun jaringan, melakukan pendidikan politik dan menciptakan kader-kader yang berkesadaran ideologis.

Mereka bergerak bukan hanya di jalan tapi juga di bawah tanah, di ruang-ruang diskusi, dan dalam kerja-kerja organisasi yang konsisten.

Dengan kata lain, mereka berfungsi seperti partai kader dalam arti substantif, meskipun tidak selalu dalam bentuk formal yang diakui negara.

Jika kita menggunakan kerangka Antonio Gramsci, kelompok-kelompok ini berhasil melahirkan intelektual organik—aktor-aktor yang tidak hanya memahami struktur kekuasaan, tetapi juga memiliki kapasitas untuk mengorganisir perlawanan terhadapnya.

Mereka tidak sekadar bereaksi terhadap kebijakan, tetapi berusaha mengubah struktur yang melahirkan kebijakan tersebut.

Transformasi ini memiliki implikasi strategis yang besar. Gerakan mahasiswa tidak lagi berhenti pada posisi sebagai “penekan moral”, tetapi mulai memasuki wilayah kontestasi kekuasaan.

Dalam bahasa yang lebih sederhana, mereka tidak hanya mengatakan “ini salah”, tetapi juga mulai menjawab pertanyaan yang lebih sulit: “lalu apa alternatifnya, dan siapa yang akan memperjuangkannya?”

Dalam konteks 1998, keberadaan kekuatan-kekuatan seperti PRD dan Aldera membuat gerakan mahasiswa memiliki kedalaman organisasi dan kontinuitas perjuangan. Ketika gelombang aksi besar terjadi pada 1997–1998, ia tidak muncul dari ruang kosong.

Ia ditopang oleh jaringan yang telah dibangun sebelumnya, oleh kader-kader yang telah ditempa, dan oleh narasi politik yang telah dirumuskan jauh sebelum krisis mencapai puncaknya.

Ini juga menjelaskan mengapa gerakan 1998 mampu bertahan dan terus menekan hingga mencapai titik perubahan. Ia bukan sekadar ledakan emosi kolektif, tetapi akumulasi dari kerja politik yang panjang.

Dalam kerangka Sidney Tarrow melalui Power in Movement (1994), gerakan yang berhasil adalah yang mampu menggabungkan mobilisasi massa dengan struktur organisasi yang berkelanjutan. 1998 memenuhi kedua syarat ini.

Sebaliknya, banyak gerakan mahasiswa setelah Reformasi cenderung kembali ke bentuk awalnya sebagai gerakan moral. Mereka kuat dalam ekspresi, tetapi lemah dalam struktur.

Demonstrasi besar seperti Reformasi Dikorupsi 2019 menunjukkan energi yang luar biasa, tetapi tidak ditopang oleh organisasi yang mampu mengonversi energi tersebut menjadi kekuatan politik yang berkelanjutan.

Akibatnya, tekanan yang dihasilkan besar, tetapi dampaknya terbatas. Di titik ini, pelajaran dari 1998 menjadi sangat relevan.

Baca Juga: Gerakan Mahasiswa (Bagian 2): Mengapa Hanya 1966 dan 1998 yang Sukses?

Keberhasilan gerakan mahasiswa tidak hanya ditentukan oleh keberanian turun ke jalan, tetapi oleh kemampuan untuk membangun organisasi, mencetak kader, dan merumuskan agenda politik jangka panjang.

Tanpa itu, gerakan akan selalu berada dalam siklus yang sama: muncul, membesar, lalu meredup tanpa meninggalkan perubahan struktural yang berarti.

Namun, pelajaran ini juga mengandung dilema. Ketika gerakan mahasiswa memasuki wilayah politik, ia berhadapan dengan risiko kooptasi, fragmentasi, dan kompromi.

Tidak semua transformasi dari gerakan moral ke gerakan politik menghasilkan kekuatan yang tetap setia pada tujuan awalnya. Di sinilah tantangan terbesar itu berada: bagaimana membangun kekuatan politik tanpa kehilangan integritas moral.

Akhirnya, 1998 mengajarkan satu hal yang tidak boleh diabaikan: gerakan mahasiswa hanya akan menjadi penentu sejarah ketika ia berani melampaui dirinya sendiri.

Dari sekadar suara moral menjadi kekuatan politik yang terorganisir. Dari sekadar reaksi terhadap kebijakan menjadi aktor yang mampu membentuk arah kekuasaan.

Tanpa transformasi itu, gerakan mahasiswa mungkin akan terus hidup—tetapi hanya sebagai pengingat bahwa perubahan pernah terjadi, bukan sebagai kekuatan yang mampu mewujudkannya kembali. (Bersambung)***

Simak info publik, kebijakan & geopolitik dunia di kanal Whatsapp dan Telegram TheStance.