Gerakan Mahasiswa (Bagian 2): Mengapa Hanya 1966 dan 1998 yang Sukses?

Oleh Pius Lustrilanang: aktivis yang terjun ke dunia politik bersama Partai Gerindra, memperoleh gelar Profesor Kehormatan dari Universitas Jenderal Soedirman dalam bidang Ilmu Manajemen Pemerintahan Daerah.

Sejarah gerakan mahasiswa di Indonesia memperlihatkan sebuah pola yang tidak sepenuhnya konsisten. Mahasiswa berulang kali turun ke jalan, dari masa pergerakan nasional hingga era reformasi dan sesudahnya.

Namun, hanya pada momen-momen tertentu gerakan itu benar-benar menghasilkan perubahan politik yang mendasar. Tahun 1966 dan 1998 menjadi dua titik paling menentukan, ketika tekanan mahasiswa berkontribusi pada runtuhnya kekuasaan.

Sementara itu, peristiwa lain—seperti Peristiwa Malari 1974, gerakan 1978, hingga gelombang Reformasi Dikorupsi 2019—meskipun besar, tidak mampu menghasilkan perubahan struktural yang setara.

Pertanyaannya kemudian menjadi jelas: apa yang membedakan keberhasilan dari kegagalan itu?

Jawaban pertama terletak pada konteks krisis yang melingkupi gerakan tersebut. Tahun 1966 terjadi di tengah disintegrasi politik dan ekonomi yang parah pada akhir pemerintahan Soekarno.

Inflasi melambung tinggi, stabilitas politik terguncang, dan konflik elite mencapai titik yang tidak lagi dapat dikelola.

Demikian pula pada 1998, ketika krisis finansial Asia menghantam Indonesia dengan dampak yang sistemik: nilai rupiah jatuh, ekonomi runtuh, dan legitimasi pemerintahan Soeharto terkikis secara drastis.

Dalam kedua kasus ini, demonstrasi mahasiswa bukanlah penyebab utama perubahan, melainkan katalis yang mempercepat runtuhnya sistem yang sudah rapuh.

Dalam kerangka Theda Skocpol melalui States and Social Revolutions (1979), revolusi atau perubahan besar tidak terjadi hanya karena mobilisasi massa, tetapi karena adanya krisis negara yang mendalam.

Negara kehilangan kapasitas untuk mengelola konflik internalnya, sementara tekanan eksternal memperparah situasi. Dalam konteks ini, mahasiswa menjadi aktor yang mempercepat proses yang sudah berjalan, bukan pencipta kondisi itu sendiri.

Faktor kedua yang menentukan adalah fragmentasi atau kesatuan elite. Pada 1966 dan 1998, elite politik tidak berada dalam kondisi solid. Di akhir era Soekarno, terjadi pergeseran kekuatan antara militer dan kelompok politik lainnya.

Pada 1998, dukungan terhadap Soeharto mulai terbelah, termasuk dari dalam lingkaran kekuasaan sendiri. Ketika elite terpecah, gerakan mahasiswa menemukan celah untuk masuk dan memperbesar tekanan.

Sebaliknya, pada peristiwa seperti 1974 dan 2019, elite relatif lebih solid. Kritik mahasiswa tidak menemukan sekutu yang cukup kuat di dalam sistem, sehingga tekanan yang muncul tidak berkembang menjadi krisis kekuasaan.

Di sini, analisis Barrington Moore Jr. dalam Social Origins of Dictatorship and Democracy (1966) menjadi relevan. Perubahan politik besar sering kali terjadi bukan semata karena tekanan dari bawah, tetapi karena adanya perpecahan di tingkat elite.

Tanpa perpecahan itu, gerakan sosial akan menghadapi tembok yang sulit ditembus.

Faktor ketiga adalah kesederhanaan dan kejelasan tuntutan. Gerakan 1966 dikenal dengan Tritura—tiga tuntutan rakyat yang jelas dan mudah dipahami. Tahun 1998 bahkan lebih sederhana: tuntutan untuk menurunkan Soeharto.

Kesederhanaan ini memberikan fokus dan arah yang kuat. Sebaliknya, gerakan lain sering kali membawa banyak isu sekaligus. Pada 2019, misalnya, mahasiswa menolak berbagai rancangan undang-undang dalam satu waktu.

Secara moral, tuntutan itu kuat, tetapi secara strategis menjadi terfragmentasi. Tekanan yang tersebar sulit menghasilkan dampak yang terpusat.

Faktor keempat adalah kemampuan membangun aliansi sosial. Pada 1966 dan 1998, gerakan mahasiswa tidak berdiri sendiri. Ia berkelindan dengan tekanan dari masyarakat luas, termasuk kelompok pekerja, kelas menengah, dan bahkan sebagian elite.

Pada 1998, misalnya, krisis ekonomi membuat kemarahan publik meluas, sehingga gerakan mahasiswa menjadi representasi dari keresahan yang lebih besar.

Sebaliknya, dalam banyak gerakan pasca-reformasi, mahasiswa sering kali bergerak tanpa dukungan sosial yang cukup luas. Mereka menjadi suara yang lantang, tetapi tidak selalu menjadi representasi mayoritas.

Faktor kelima adalah karakter negara itu sendiri. Negara pada era Orde Lama dan Orde Baru memiliki kecenderungan represif, tetapi juga relatif kaku.

Ketika tekanan mencapai titik tertentu, negara tidak memiliki fleksibilitas untuk beradaptasi, sehingga runtuh secara drastis. Sebaliknya, negara pasca-Reformasi memiliki kemampuan yang lebih adaptif.

Seperti dijelaskan oleh Jeffrey Winters dalam Oligarchy (2011), kekuasaan modern cenderung menyerap tekanan, bukan menolaknya secara frontal.

Demonstrasi dapat dibiarkan berlangsung, tuntutan dapat sebagian diakomodasi, tetapi struktur kekuasaan tetap bertahan.

Baca Juga: Gerakan Mahasiswa (Bagian 1): Mengapa Tak Pernah Usai?

Pada akhirnya, perbedaan antara keberhasilan 1966 dan 1998 dengan kegagalan relatif gerakan lainnya terletak pada pertemuan berbagai faktor: krisis negara, perpecahan elite, kejelasan tuntutan, luasnya aliansi sosial, dan karakter adaptif atau kaku dari kekuasaan itu sendiri.

Mahasiswa bukanlah satu-satunya aktor, tetapi mereka menjadi penting ketika semua faktor itu bertemu dalam satu momentum.

Dari sini, kita dapat menarik satu kesimpulan yang tidak selalu nyaman: keberhasilan gerakan mahasiswa tidak hanya ditentukan oleh keberanian atau jumlah massa, tetapi oleh konteks yang melingkupinya.

Tanpa krisis yang mendalam dan tanpa celah di dalam kekuasaan, gerakan sebesar apa pun cenderung hanya menghasilkan tekanan, bukan perubahan.

Pertanyaan ke depan bukan lagi apakah mahasiswa mampu turun ke jalan—itu sudah terbukti berulang kali.

Pertanyaan yang lebih mendasar adalah apakah mereka mampu membaca konteks secara lebih strategis: kapan harus menekan, di mana celah kekuasaan terbuka, dan bagaimana mengubah energi moral menjadi kekuatan politik yang efektif.

Tanpa kemampuan itu, sejarah mungkin akan terus berulang—dengan gerakan yang besar, tetapi hasil yang terbatas. (Bersambung)***

Simak info publik, kebijakan & geopolitik dunia di kanal Whatsapp dan Telegram TheStance.