Gerakan Mahasiswa (Bagian 1): Mengapa Tak Pernah Usai?

Oleh Pius Lustrilanang: aktivis yang terjun ke dunia politik bersama Partai Gerindra, memperoleh gelar Profesor Kehormatan dari Universitas Jenderal Soedirman dalam bidang Ilmu Manajemen Pemerintahan Daerah.

Gerakan mahasiswa di Indonesia tidak pernah benar-benar berakhir. Ia bukan sekadar rangkaian demonstrasi yang muncul dan hilang mengikuti isu, melainkan bagian dari arus panjang sejarah bangsa yang terus bergerak dalam bentuk berubah-ubah.

Ia hidup sebelum negara ini berdiri, hadir dalam setiap krisis politik, dan tetap muncul bahkan ketika ruang demokrasi telah terbuka.

Karena itu, pertanyaan mengapa gerakan mahasiswa tidak pernah padam sesungguhnya tidak bisa dijawab hanya dengan melihat satu atau dua peristiwa besar. Ia harus dilacak sebagai fenomena historis sekaligus struktural.

Akar gerakan mahasiswa dapat ditemukan sejak masa pergerakan nasional. Organisasi seperti Budi Utomo dan Perhimpunan Indonesia menunjukkan bagaimana kalangan terdidik mulai merumuskan kesadaran kebangsaan.

Sumpah Pemuda 1928 bukan hanya simbol persatuan, tetapi juga bukti bahwa generasi muda terdidik memiliki kemampuan untuk membayangkan Indonesia sebagai satu entitas politik.

Di titik ini, mahasiswa tidak hanya menjadi bagian dari masyarakat, tetapi juga motor intelektual yang mendorong lahirnya bangsa. Setelah kemerdekaan, peran ini tidak hilang, melainkan berubah mengikuti konteks zamannya.

Tahun 1966, mahasiswa tampil sebagai kekuatan moral yang memberi tekanan dalam krisis politik yang mengakhiri kepemimpinan Soekarno. Namun, membatasi gerakan mahasiswa pada momentum ini adalah penyederhanaan menyesatkan.

Pada 1974, melalui Peristiwa Malari 1974, mahasiswa kembali menunjukkan daya kritiknya terhadap arah pembangunan ekonomi dan ketergantungan pada modal asing.

Empat tahun kemudian, gelombang 1978 memunculkan bentuk perlawanan yang lebih sistematis terhadap kekuasaan, yang kemudian direspons dengan kebijakan Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK/BKK) sebagai upaya depolitisasi.

Negara belajar mengendalikan kampus, tetapi tidak pernah sepenuhnya berhasil menghilangkan potensi kritik di dalamnya. Momentum 1998 menjadi titik paling dramatis ketika gerakan mahasiswa berkontribusi pada runtuhnya rezim Soeharto.

Namun, setelah reformasi, gerakan itu tidak berhenti. Ia tetap muncul dalam berbagai bentuk, termasuk dalam gelombang Reformasi Dikorupsi 2019 yang menjadi demonstrasi terbesar pasca-1998.

Perbedaannya terletak pada karakter: gerakan menjadi lebih terfragmentasi, berbasis isu, dan sering kali tanpa kepemimpinan tunggal. Untuk memahami keberlanjutan ini, kita perlu melihatnya sebagai fenomena struktural.

Pertama, mahasiswa memiliki mekanisme regenerasi yang unik. Setiap tahun, kampus melahirkan generasi baru dengan energi dan idealisme yang belum sepenuhnya terserap oleh sistem.

Dalam Power in Movement (1994), Sidney Tarrow menjelaskan bahwa gerakan sosial bergerak dalam siklus yang berulang. Dalam konteks Indonesia, siklus ini diperkuat oleh sistem pendidikan tinggi yang terus memproduksi aktor-aktor kritis.

Kedua, posisi mahasiswa berada dalam ruang liminal—di antara sistem dan di luar sistem.

Dalam kerangka Antonio Gramsci melalui Selections from the Prison Notebooks (1971), mahasiswa dapat dipahami sebagai embrio intelektual organik yang memiliki kemampuan membaca kontradiksi sosial sekaligus dorongan untuk mengubahnya.

Mereka belum sepenuhnya terikat oleh kepentingan ekonomi-politik, tetapi cukup terdidik untuk memahami dinamika kekuasaan.

Ketiga, kampus berfungsi sebagai ruang produksi kritik. Universitas bukan hanya tempat transfer pengetahuan, tetapi arena dialektika. Di dalamnya, teori bertemu dengan realitas, dan ketidakpuasan dirumuskan menjadi narasi kolektif.

Charles Tilly dalam From Mobilization to Revolution (1978) menyebut bahwa gerakan sosial bertahan ketika memiliki repertoar aksi yang terus direproduksi. Demonstrasi di Indonesia telah menjadi bagian dari repertoar tersebut, diwariskan lintas generasi.

Namun, faktor internal ini tidak cukup tanpa melihat kondisi eksternal. Gerakan mahasiswa terus hidup karena selalu ada ketidakadilan yang menjadi sumber energinya.

Korupsi, ketimpangan ekonomi, serta krisis kepercayaan terhadap institusi publik menyediakan bahan bakar yang tidak pernah habis. Selama kontradiksi sosial itu tetap ada, gerakan mahasiswa akan selalu menemukan alasan untuk muncul.

Yang memperkuat semuanya adalah memori kolektif. Sejarah panjang—dari pergerakan nasional hingga Reformasi—membentuk narasi bahwa mahasiswa adalah agen perubahan.

Narasi ini bukan sekadar romantisme, tetapi sumber legitimasi moral yang diwariskan dari generasi ke generasi. Namun, di sinilah ambivalensi itu muncul. Memori keberhasilan tidak selalu dapat direplikasi dalam konteks yang berbeda.

Dalam konteks kekuasaan modern, tantangan justru semakin kompleks. Seperti dijelaskan oleh Jeffrey Winters dalam Oligarchy (2011), kekuasaan kontemporer memiliki kemampuan tinggi untuk menyerap dan menetralisir tekanan publik tanpa harus runtuh.

Ini menjelaskan mengapa gerakan mahasiswa tetap hidup, tetapi tidak selalu menghasilkan perubahan struktural yang signifikan.

Baca Juga: Ketika Intelijen Menyiram Asam ke Demokrasi

Pada akhirnya, gerakan mahasiswa di Indonesia tidak pernah padam karena ia bukan sekadar gerakan, melainkan sistem sosial yang terus mereproduksi dirinya sendiri dalam lintasan sejarah yang panjang.

Ia hidup dari regenerasi, dipelihara oleh kampus, diberi energi oleh ketidakadilan, dan diperkuat oleh memori sejarah.

Pertanyaan yang tersisa bukan lagi apakah gerakan mahasiswa akan terus ada—jawabannya hampir pasti ya. Pertanyaan yang lebih mendesak adalah apakah ia mampu melampaui pola historisnya sendiri.

Tanpa kemampuan untuk bertransformasi dari sekadar kekuatan moral menjadi kekuatan politik yang efektif, gerakan mahasiswa akan tetap hadir di setiap zaman, tetapi hanya sebagai gema dari masa lalu, bukan sebagai penentu masa depan. (Bersambung).***

Simak info publik, kebijakan & geopolitik dunia di kanal Whatsapp dan Telegram TheStance.