#sudewo

Bupati Pati Sudewo Tersangka Pemerasan, Pengisian Jabatan Jadi Celah Korupsi Kepala Daerah

Bupati Sudewo mematok tarif senilai Rp125 juta hingga Rp150 juta untuk para calon perangkat desa (Caperdes) yang kemudian di-mark up oleh anak buahnya. KPK menyita uang Rp2,6 M dari Sudewo Cs hasil pemerasan jabatan perangkat desa. Selain kasus pemerasan, KPK juga tetapkan Bupati Pati Sudewo sebagai tersangka korupsi DJKA.

Mengapa Bupati Pati Sudewo Gagal Dimakzulkan?

Tata cara pemakzulan kepala daerah diatur dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah No. 23/2014 yang mensyaratkan pendapat DPRD harus didukung minimal ⅔ dari anggota yang hadir dan putusan final diuji oleh Mahkamah Agung (MA). Sudewo dituding telah melanggar sumpah jabatan.

Pati, Kebijakan Pajak dan Krisis Politik

Kebijakan penaikan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Pati memicu demo besar yang berujung krisis politik. DPRD Pati membentuk Panitia Khusus (Pansus) pemakzulan. Daerah lain juga ramai menaikkan tarif PBB-P2, bahkan hingga 1.000%, menyusul efisiensi anggaran dari pusat.