Melindungi Kedaulatan Nasional dalam Akuisisi GOTO-Grab
Setidaknya terdapat lima alasan yang menjadi dasar pentingnya pihak Indonesia terlibat mengakuisisi saham mayoritas GoTo. Pemerintah Indonesia perlu menyusun skema M&A yang dapat menggaransi agar pemerintah tetap dapat mengontrol ekosistem ekonomi digital nasional.
Oleh Muhammad Syarkawi Rauf, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Hasanuddin, Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) 2015-2018, pernah menjadi Direktur Utama BERDIKARI dan Komisaris Utama PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VI/IX dan kini aktif sebagai Chairman of Asian Competition Institute (ACI).
Persaingan ketat antar-operator dan konsolidasi bisnis melalui merger and acquisition (M&A) akan mewarnai sektor ekonomi digital ASEAN, khususnya ride–hailing atau transportasi berbasis aplikasi online beberapa waktu ke depan.
Bisnis ride-hailing ditandai persaingan intensif antara Gojek, Grab, InDrive, Maxim dan Be Group. Grab sebagai market leader ditantang oleh pendatang baru, seperti InDrive dan Be Group yang menawarkan harga kompetitif dengan teknologi inovatif.
Sementara itu, konsolidasi bisnis digital ditandai oleh rencana M&A antara GoTo yang diidentifikasi sebagai karya anak bangsa Indonesia dengan Grab sebagai perusahaan digital yang berkantor pusat di Singapura.
Konsolidasi bisnis digital melalui M&A dalam hal ini GoTo dan Grab melahirkan isu yang berkaitan dengan penguasaan pasar digital nasional dan keamanan data (data security) yang dikuasai pihak asing.
Gabungan GoTo dan Grab menguasai sekitar 95% pasar ekonomi digital nasional, khususnya e-commerce, pengantaran makanan, transportasi, keuangan digital dan lainnya.
Sejalan dengan hal di atas, terdapat pandangan untuk mempertahankan kepemilikan pihak Indonesia dalam proses M&A GoTo dan Grab.
Hal ini bertujuan untuk memproteksi ekosistem ekonomi digital nasional sehingga tidak dikuasai oleh pihak asing yang dapat merugikan perekonomian dan keamanan nasional.
Lima Alasan Pemerintah Mesti Terlibat
Setidaknya terdapat lima alasan yang menjadi dasar pentingnya pihak Indonesia terlibat mengakuisisi saham mayoritas GoTo.
Pertama, ekosistem ekonomi digital Indonesia adalah jangkar ekosistem ekonomi digital ASEAN.
Nilai ekosistem ekonomi digital nasional mencapai US$90 miliar (2024), terbesar di ASEAN. Nilainya diperkirakan menjadi US$360 miliar tahun 2030 (Hasil riset Temasek-Google, 2024).
Kedua, nilai ekosistem ekonomi digital nasional jauh lebih besar dibanding gabungan beberapa negara ASEAN.
Nilai ekosistem ekonomi digital Indonesia sebesar US$90 miliar lebih besar dibandingkan Malaysia (US$31 miliar), Filipina (US$31 miliar), Singapura (US$29 miliar), Thailand (US$46 miliar), dan Vietnam (US$36 miliar).
Ketiga, pusat pengembangan ekonomi digital ASEAN di masa depan adalah Indonesia. Hal ini didukung oleh jumlah penduduk Indonesia yang terbesar di ASEAN, yaitu 280 juta dari sekitar 612 juta penduduk ASEAN.
Hal ini setara dengan 45,75% dari total populasi ASEAN. Dengan pengguna internet secara rata-rata sekitar 80% populasi maka terdapat potensi pasar ekonomi digital mencapai 224 juta populasi. Angka ini merupakan yang terbesar di ASEAN.
Keempat, penduduk Indonesia dalam ekosistem ekonomi digital sangat besar.
Menurut riset, terdapat sekitar 20% mitra pengendara (driver) maupun merchant yang memiliki akses ganda terhadap platform digital, sehingga diperkirakan terdapat 80 juta orang yang terlibat langsung dalam ekosistem ekonomi digital nasional.
Dari angka tersebut, terdapat sekitar 3 juta mitra driver di GoTo dan 3,1 juta mitra driver Grab. Masing-masing GoTo dan GRAB memiliki 5 juta mitra merchant yang mayoritas adalah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).
Baca Juga: Mempertahankan Karya Anak Bangsa dalam Rencana Akuisisi Grab atas GOTO
Kelima, pentingnya pihak Indonesia terlibat dalam M&A GoTo–Grab adalah menghindari penyalahgunaan big data (data raksasa) dalam ekosistem ekonomi digital nasional. Hal yang paling krusial bagi kepentingan nasional adalah keamanan data.
Data raksasa merupakan essential facility (fasilitas esensial) yang harus dilindungi oleh pemerintah karena tidak hanya berdampak terhadap perekonomian nasional tetapi juga national security (keamanan nasional).
Pemerintah Harus Kontrol Ekosistem Digital
Berdasarkan kecenderungan di atas, pemerintah Indonesia perlu menyusun skema M&A yang dapat menggaransi agar pemerintah tetap dapat mengontrol ekosistem ekonomi digital nasional.
Hal ini yang dilakukan oleh pemerintah China dalam konteks pengaturan sistem keuangan, yaitu menghindari liberalisasi keuangan secara penuh yang akan mengurangi kontrol pemerintah China terhadap sistem keuangannya sendiri.
Demikian juga dengan Amerika Serikat (AS) yang mengindikasikan akan melarang M&A antara Nippon steel dengan US steel tanpa keterlibatan pemerintah AS karena ingin mengontrol pabrik baja yang sangat elementer bagi kemajuan sektor manufaktur.
Skema M&A GoTo–Grab perlu didesain agar melibatkan Indonesia, khususnya pemerintah melalui Danantara untuk mengakuisisi mayoritas saham GoTo-Grab. Di mana, perusahaan hasil M&A adalah perusahaan monopoli dalam ekosistem digital nasional.
Terdapat pandangan bahwa keterlibatan pemerintah dalam M&A GoTo-Grab melalui Danantara akan senasib dengan investasi Telkomsel di GoTo.
Pandangan ini tak sesuai fakta mengingat pengalaman negara ASEAN lainnya dengan 1 pemain dominan yang menguasai pasar memiliki pertumbuhan profit positif (Temasek–Google, 2024) dari US$4 miliar (2022), US$9 miliar (2023) ke US$11 miliar (2024).
Kondisi ini bertolak belakang dengan pasar digital Indonesia yang bersifat duopoly, yaitu dikuasai oleh GoTo dan Grab.
Dua pemain besar dengan penguasaan pasar 95% melakukan perang harga dengan program promosi yang bernilai ratusan miliar rupiah setiap tahun..***
Simak info publik, kebijakan & geopolitik dunia di kanal Whatsapp dan Telegram TheStanceID.