Jakarta, The Stance – Di tengah bayang-bayang kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non-subsidi, masyarakat harus menghadapi realita harga plastik dan kemasan yang meroket. Bisakah pemerintah langsung beralih pada bahan alternatif?
Persoalan krisis plastik ini dipicu oleh konflik berkepanjangan Amerika Serikat (AS) dan Israel yang menyerang Iran. Buntut dari perang tersebut, Iran memblokir Selat Hormuz yang berdampak pada terganggunya proses distribusi bahan baku plastik.
Bahan baku plastik sendiri terbuat dari nafta, turunan dari minyak bumi. Pasokan nafta dunia sebagian besar berasal dari Asia Barat. Akibatnya, lini industri yang membutuhkan bahan baku petrokimia seperti plastik dan kemasan terganggu.
Merujuk data Trading Economics, harga nafta sempat mencapai US$1.010,48 per metrik ton pada 7 April 2026, naik 1,49% dari hari sebelumnya, sebelum kemudian melandai ke US$874,4 per ton pada 20 April.
Namun jika dibandingkan dengan posisi akhir 2025, yang di angka US$493,22, harga terbaru itu pun mengalami kenaikan nyaris 80% sepanjang tahun berjalan.
Adapun harga polietilen telah naik dari 6.261 yuan per ton pada akhir tahun lalu. menjadi 7.930 yuan/ton, alias naik 26,7% sepanjang tahun berjalan.
Indonesia Masih Bergantung pada Plastik Impor
Sekretaris Jenderal Asosiasi Industri Olefin Aromatik dan Plastik Indonesia (Inaplas), Fajar Budiono, menjelaskan bahan baku plastik seperti polipropilen, polyethylene terephthalate, hingga polyvinyl chloride, bergantung pada nafta minyak Timur Tengah.
“Sekarang akibat perang kan terus yang pertama Selat Hormuz kan ketutup sehingga bahan baku berupa nafta yang 70 persen itu datangnya dari Middle East jadi tidak bisa terkirim ke para industri petrokimia,” katanya.
Fajar juga menuturkan bahwa saat ini pelaku industri bersama pemerintah tengah mencari alternatif lain untuk memenuhi kebutuhan bahan baku plastik.
“Sudah memulai komunikasi dengan Asia Tengah, Afrika, dan Amerika. Yang jelas lead time lebih lama, paling cepat sekitar 50 hari. Semua negara sedang berusaha untuk mengamankan feedstock,” kata Fajar.
Direktur Eksekutif Indonesia Packaging Federation Henky Wibowo menyebut ketidakpastian rantai pasok bahan baku sudah diwaspadai sebelumnya, mengingat sekitar 50%-60% kebutuhan bahan baku plastik untuk kemasan dipasok dari luar negeri.
“Kapasitas dalam negeri sendiri hanya dapat memenuhi maksimal 50% dari kebutuhan. Belum lagi jenis plastik yang bermacam-macam. Tidak semuanya dapat dipenuhi dalam negeri,” kata Henky dikutip dari Kontan, Rabu, 8 April 2026.
Cari Pasokan dari Negara Lain
Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto membenarkan realita kenaikan harga plastik dunia mengingat industri petrokimia sangat dipengaruhi fluktuasi harga minyak mentah serta dinamika pasokan dan permintaan global.
“Kalau bahan baku plastik kan memang berubah harganya, kalua bahan baku itu selalu berbasis pada siklus, terutama untuk petrokimia,” katanya di Kementerian Perekonomian, Jakarta, Senin, 6 April 2026.
Menghadapi lonjakan harga plastik, pemerintah tengah mengaji opsi pemenuhan kebutuhan bahan baku plastik dari negara lain. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengakui bahwa proses tersebut memerlukan waktu.
“Kita sekarang mencari alternatif pengganti atau alternatif dari negara lain dan kita sudah melakukan misalnya Afrika, India, dan Amerika” kata Budi di Jakarta, Rabu, 1 April 2026.
Alurnya mencakup mulai dari pencarian pemasok baru hingga penyesuaian rantai logistik. Ia juga mengatakan bahwa kini pemerintah terus menjalin komunikasi dengan pelaku usaha dan perwakilan perdagangan di luar negeri.
Baca Juga: Bahaya BPA di Galon Guna Ulang, BPKN Serukan Produsen Tarik Galon Tua
Namun, ekonom Center of Economics and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai pemerintah justru perlu mengambil langkah struktural di tengah situasi sekarang, guna mengurangi ketergantungan terhadap plastik sekali pakai.
Menurut dia, salah satu kebijakan yang mendesak yaitu penerapan pembatasan konsumsi plastik melalui instrumen fiskal seperti cukai plastik.
“Sekali lagi, Indonesia telat menerapkan kebijakan cukai plastik sehingga ketika terjadi gejolak seperti ini, pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha tidak siap,” tutur Huda, dikutip dari Tirto, pada Rabu, 8 April 2026.
Saatnya Transisi Pola Konsumsi Industri
Greenpeace Indonesia menilai gangguan terhadap rantai pasok plastik dan industri petrokimia merupakan konsekuensi pembangunan ekonomi yang hampir sepenuhnya bergantung pada produk fosil.
Keterbatasan pasokan nafta yang memicu kenaikan harga plastik pada akhirnya merugikan masyarakat. Harga makanan, minuman, dan kebutuhan dasar lainnya yang bergantung pada kemasan plastik sekali pakai dipastikan akan ikut naik.
“Masyarakat yang seharusnya terbebas dari beban rantai pasok industri nan rapuh, mesti ikut menanggung kerugian akibat ketergantungan terhadap plastik yang dirawat oleh industri dan pemerintah,” tulis Greenpeace Indonesia dalam situs resminya.
Juru Kampanye Zero Waste Greenpeace Indonesia Ibar Akbar mendorong pemerintah dan pelaku industri melakukan lompatan kebijakan dengan mendorong inovasi yang berorientasi solusi hijau ramah lingkungan.
“Pelarangan dan pembatasan kemasan plastik sekali pakai perlu diimplementasi secara penuh. Selain itu, investasi ke sistem guna ulang juga perlu didorong,” kata Ibar.
Greenpeace Indonesia menyebut momentum ini merupakan titik balik kampanye kurangi plastik sekali pakai, mendorong sistem guna ulang, dan mempercepat transisi untuk keluar dari ketergantungan bahan bakar fosil.
Apabila langkah ini tak segera dilakukan, pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat akan terus terkunci pada jeratan bahan bakar fosil, serta sulit bertransisi ke pilihan alternatif dan terbarukan. (mhf)
Simak info publik, kebijakan & geopolitik dunia di kanal Whatsapp dan Telegram TheStance
