#Upah Minimum Provinsi

Gantikan UU Ciptaker, UU Pelindungan Ketenagakerjaan Tak Puaskan Buruh dan Pengusaha

Undang-Undang (RUU) Pelindungan Ketenagakerjaan yang baru disahkan DPR dinilai belum menjawab persoalan mendasar pekerja. Sejumlah ketentuan yang tercantum di UU Pelindungan Ketenagakerjaan masih menyisakan celah yang merugikan pekerja.

UMP Jakarta 2026 Naik Rp5,7 Juta, Masih di Bawah Standar Kebutuhan Hidup Layak

Serikat buruh menolak Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2026 sebesar Rp5,72 juta per bulan. Nilainya masih di bawah standar kebutuhan hidup layak dari Kemnaker.

Tanpa Stabilisasi Harga, Paket Stimulus Ekonomi Rp24,4 Triliun Dinilai Sia-Sia

Rencana diskon tarif listrik sebesar 50% dibatalkan. Sebagai gantinya, muncul bantuan subsidi upah (BSU). Paket stimulus yang diberikan Juni ini dituding sebagai kebijakan coba-coba.

Kenaikan UMP 2025 Sebesar 6,5% Secara Riil Terlalu Kecil

Kenaikan upah buruh seringkali kalah dari laju inflasi. Kenaikan upah buruh Indonesia 10 tahun terakhir terlalu kecil.