#penerimaan negara

Negara Mau Berlari, Anggaran Tertatih: Siapa Membayar Ambisi Baru?

Ketika anggaran dialihkan terlalu cepat, layanan operasional seperti sekolah, puskesmas, dan transportasi publik menjadi rapuh. Padahal layanan ini membutuhkan kepastian pembiayaan, sumber daya manusia (SDM) terlatih, dan perencanaan multi-tahun.

UU Cipta Kerja Rugikan Negara Rp25 Triliun per Tahun, Purbaya Lawan dengan Bea Keluar

UU Cipta Kerja (Ciptaker) 2020 menetapkan status batu bara sebagai barang kena pajak (BKP). Ketentuan ini membuat pemerintah membayar restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) kepada pengusaha batu bara sebesar Rp25 triliun per tahun. Purbaya melawan dengan bea keluar.