Ekonomi Politik NU dan Pesantren: Catatan Pasca Muktamar
Pesantren telah dan harus terus menjadi mesin mobilitas sosial dan menjadi kanal mobilitas vertikal. Agenda NU yang utama seharusnya bukan di wilayah politik praktis kekuasaan.
3 artikel ditemukan
Pesantren telah dan harus terus menjadi mesin mobilitas sosial dan menjadi kanal mobilitas vertikal. Agenda NU yang utama seharusnya bukan di wilayah politik praktis kekuasaan.
Politik Muktamar NU jauh lebih cair. Hubungan pesantren, keputusan kiai, kepentingan daerah, dan dinamika internal cabang dapat mengubah arah pilihan. Di sinilah Muktamar NU menjadi lebih rumit daripada sekadar hitung-hitungan jumlah cabang.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyebut perizinan donasi diperlukan, mengacu pada Undang-Undang Nomor 9/1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang. Tapi perizinan saat bencana dinilai kontraproduktif, bertentangan dengan prinsip penanganan bencana yang perlu respons cepat.