#antrian haji

Tambahan Biaya Haji Ditanggung APBN Dinilai Melanggar Undang-Undang dan Syariat

Pemerintah menyiapkan landasan hukum untuk menanggung tambahan biaya penyelenggaraan haji 2026 akibat lonjakan harga avtur & memilih takkan dibebankan pada jemaah. Namun, MUI & sejumlah kalangan mewanti-wanti agar APBN tidak digunakan untuk menutup kekurangan tersebut.

Haji Jadi Monopoli Orang Kaya, Wacana "War Ticket" Kemenhaj Panen Kritik

Jumlah calon jamaah di daftar tunggu haji mencapai sekitar 5,7 juta orang. Kementerian Haji dan Umrah kaji skema "war ticket" agar calon jamaah tidak harus mengantre lama. Namun, wacana tersebut menuai kritik keras dari DPR dan masyarakat. Mengabaikan prinsip keadilan.