Karhutla Enam Provinsi Masih Membara, Pemerintah Tak Tetapkan Bencana Nasional

Jakarta, The Stance – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan telah menyala selama 3 bulan tanpa henti. Ratusan ribu lahan hangus, keanekaragaman hayati hujan tropis musnah. Pemerintah ogah menetapkan status bencana nasional.

Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas membahas penanganan secara hybrid dari Istana Merdeka, Jakarta, Senin 12 Oktober 2026.

Turut hadir Gubernur Sumatera Selatan dan Kalimantan Tengah serta Pangdam & Kapolda kedua provinsi tersebut.

Dalam rapat tersebut, dilaporkan sejumlah perkembangan dan langkah penanganan karhutla. Berdasarkan laporan Kepala BNPB, di enam provinsi paling terdampak karhutla masih terdapat sekitar 639 hektare lahan yang dalam proses pemadaman.

“Saat ini fokus utama tertuju pada dua provinsi yaitu Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan,” ujar Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya dalam keterangan tertulisnya, Senin 12 Oktober 2026.

Selain itu, Teddy menyampaikan operasi darat juga didukung lebih dari 60.177 personel gabungan, dengan tingkat keberhasilan pemadaman rata-rata di atas 80% dari luas lahan yang baru terbakar setiap harinya.

Selain operasi darat, operasi udara juga dilakukan dalam mempercepat pemadaman api. “Operasi udara melalui water bombing di sejumlah wilayah juga terus dilakukan untuk mempercepat pemadaman,” imbuhnya.

Dalam rapat terbatas tersebut, Presiden Prabowo juga menginstruksikan agar penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kawasan Taman Nasional Tanjung Puting, Provinsi Kalimantan Tengah, mendapatkan perhatian khusus.

Sebelumnya, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto melaporkan bahwa kebakaran baru ditemukan di kawasan Taman Nasional Tanjung Puting dengan luas sekitar 513,89 hektare.

Penanganan dilakukan melalui penguatan satuan tugas darat, sementara operasi udara masih terkendala rendahnya jarak pandang akibat asap tebal.

Pangdam XXII/Tambun Bungai Mayjen TNI Zainul Arifin secara daring melaporkan kondisi lapangan di Tanjung Puting. Menurutnya, lokasi kebakaran tersebar, berada di kawasan rawa, dan sulit dijangkau kendaraan.

Salah satu kebutuhan utama di lapangan adalah pompa air berukuran kecil untuk mendukung pemadaman.

Prabowo menegaskan bahwa kawasan Tanjung Puting harus dijaga secara serius karena merupakan taman nasional dan terdapat satwa Orang Utan. “Taman Nasional Tanjung Puting menjadi perhatian karena itu taman nasional,” ujarnya.

Ketika Pangdam menyampaikan kebutuhan sekitar 50 pompa air, Prabowo langsung memutuskan untuk memberikan dukungan dalam jumlah lebih besar. “Berapa kau butuh pompa air? 50? Saya kirim 200,” ujarnya.

Prabowo juga memberikan dukungan untuk pembuatan 200 titik bor air dengan anggaran Rp2 miliar. Ia meminta masyarakat setempat turut diberdayakan dalam pembuatan titik-titik bor tersebut.

Baca Juga: Gagal Cegah Karhutla dan Kabut Asap, Prabowo dkk Digugat Warga Kalimantan Barat

Menurutnya, langkah cepat di lapangan harus berjalan beriringan dengan penguatan strategi pencegahan agar kebakaran tidak kembali meluas.

Lebih lanjut, Prabowo juga kembali menekankan pentingnya memperkuat keberadaan polisi hutan untuk menjaga kawasan-kawasan hutan di Indonesia.

Kepala Negara meminta penguatan jumlah dan kapasitas personel tersebut dilakukan secara bertahap agar upaya perlindungan dan pencegahan kebakaran dapat semakin efektif.

“Karena itu tolong sampaikan ke MenPANRB, kalau memang saya minta 70 ribu polisi hutan karena ada maksud untuk menjaga hutan-hutan kita,” kata Prabowo.

Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto terkait perkembangan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Suharyanto menyampaikan per 12 Oktober 2026, ada 639 hektare lahan di 6 provinsi yang masih dalam proses pemadaman akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla), dengan luasan terbesar di Kalimantan Tengah yang mencapai 513,89 hektare.

Keenam provinsi itu meliputi; Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Riau, dan Jambi.

"Untuk hari ini, yang terbakar yang masih ditangani oleh satgas di lapangan jumlahnya adalah 639,23 hektare. Yang terbesar memang terjadi di Kalimantan Tengah," kata Suharyanto, Senin 12 Oktober 2026.

Dia menjelaskan kebakaran baru ditemukan di kawasan Taman Nasional Tanjung Puting, Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah.

Meski kebakaran terjadi di lahan mineral dan bukan gambut, penanganannya tetap menjadi prioritas satgas. "Per hari ini ada 513,89 hektare yang terbakar di sana," ujar Suharyanto.

Penanganan karhutla di Kalimantan Tengah diperkuat dengan penambahan personel dan peralatan satgas darat. Panglima Kodam Kalimantan Tengah juga telah memimpin langsung upaya penanganan kebakaran di lapangan.

"Pangdam Kalimantan Tengah juga sudah memimpin langsung di lapangan per hari ini. Kemudian ada penambahan pasukan dan peralatan satgas darat," katanya.

Upaya pemadaman melalui jalur udara masih terkendala jarak pandang yang rendah akibat asap tebal.

Satgas udara telah berupaya bergerak dari Bandara Tjilik Riwut, Palangkaraya, dan Bandara Syamsudin Noor, Banjarmasin, tetapi belum berhasil menembus kondisi tersebut.

"Operasi-operasi udara, baik heli water bombing, operasi modifikasi cuaca, maupun pesawat komersial sementara tidak dapat terbang karena visibility yang rendah," kata Suharyanto.

Dia menyimpulkan, hingga 12 Oktober 2026, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan masih menjadi dua provinsi dengan penanganan karhutla yang cukup berat.

“Untuk Sumatera Selatan baru hari ini bisa terbang, dan nanti kami akan padukan dengan operasi modifikasi cuaca, kami tambah armadanya. Kalimantan Tengah menggunakan 4 pesawat dan Sumatra Selatan menggunakan 2 pesawat dari Pangkal Pinang,” jelasnya.

Lebih Lanjut, Suharyanto menyampaikan bahwa pemerintah terus mencermati prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) terkait potensi hujan di wilayah Indonesia.

“Paling tidak di bulan Oktober ini, mudah-mudahan nanti begitu prediksi BMKG sudah mulai turun hujan alami di pertengahan Oktober sampai dengan November, dan selanjutnya setelah musim hujan turun, tentu saja kondisi karhutla akan lebih baik,” ujarnya.

Menko Polkam Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman menyebut pemerintah masih mampu mengatasi karhutla di Indonesia. Dengan begitu, ia menyebut pemerintah belum akan akan menetapkan karhutla ini dengan status Bencana Nasional.

"Belum, belum. Masih mampu kita mengatasi," kata Dudung usai rapat dengan Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin 12 Oktober 2026.

Dudung juga menyebut bahwa pemerintah telah mengerahkan segala daya upayanya mengatasi karhutla ini.

Ia juga memastikan penanganan karhutla ini menjadi prioritas pemerintah hari ini, dimana Presiden Prabowo menginstruksikan agar karhutla ini segera padam sepenuhnya.

Prabowo juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh prajurit baik TNI, Polri, termasuk seluruh komponen yang terlibat dalam penanganan karhutla.

Pada saat yang sama, Dudung menyampaikan rencana rotasi petugas yang bertugas di lapangan. Ia menyebut berbagai satuan salah satunya dari Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad) siap diterjunkan.

"Sudah, tadi juga disampaikan bahwa dari Kostrad juga diturunkan, dari Panglima TNI ada rotasi, ada pergantian, dan tentunya juga pasti ini sudah dipikirkanlah oleh para pimpinan-pimpinan baik TNI maupun Kepolisian," ujarnya.

Sebelumnya, anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan meminta pemerintah agar menetapkan status bencana nasional atas kejadian karhutla yang telah terjadi di berbagai daerah di Indonesia, sejak setidaknya tiga bulan lalu.

Ia menilai, meski pemerintah sudah melakukan upaya, tapi belum menunjukkan hasil signifikan, karena asap masih tebal yang berdampak pada aktivitas masyarakat, mengganggu penerbangan, kesehatan, sekolah dan ekonomi masyarakat.

"Kondisi saat ini sudah diambang sangat berbahaya bagi Kesehatan masyarakat, tiga bulan karhutla sudah seperti hidup di neraka bagi masyarakat terdampak," kata Daniel dalam keterangannya, Senin 13 Oktober 2026.

Dengan dampak yang sudah berlangsung sekitar tiga bulan, menurut dia, pemerintah harus segera mengambil langkah strategis agar segala kekuatan dapat dikerahkan untuk mengatasi kebakaran.

"Salah satunya menetapkan status bencana karhutla ini sebagai Bencana Nasional. Faktanya malah sudah Bencana Internasional," ujar anggota DPR yang terpilih dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kalimantan Barat (Kalbar) itu.

Menurutnya, pemerintah perlu bantuan luar negeri untuk bersama-sama mengatasi karhutla. Bukan menunjukkan bahwa Indonesia lemah, melainkan karena masalah yang terjadi sangat besar dan membutuhkan kerja sama antarkawasan.

"Negara tetangga seperti Malaysia sudah membuka diri untuk membantu mengatasi persoalan-persoalan karhutla ini," kata politikus PKB tersebut.

Apalagi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan memicu kabut asap lintas batas (transboundary haze) yang berdampak langsung ke Malaysia dan Singapura.

Baca Juga: Dari Reaksi ke Mitigasi: Stop Politik Anggaran yang Alergi Pencegahan Bencana!

Tercatat, wilayah Sarawak hingga Kuala Lumpur terdampak kabut asap pekat. Sarawak sempat menutup ratusan sekolah dan menerapkan pembelajaran jarak jauh, sementara kualitas udara di Kuala Lumpur dan beberapa wilayah dikategorikan tidak sehat.

Singapura juga masuk dalam daftar kota besar dengan tingkat polusi udara tertinggi dunia akibat asap. Bahkan, warga di Malaysia dan Singapura sempat melayangkan protes atas polusi udara yang mengganggu kesehatan dan aktivitas harian.

Dalam jangka pendek, Daniel juga meminta kepada pemerintah agar anak kecil, orang tua, hingga penduduk rentan, untuk dievakuasi sementara ke daerah yang lebih aman dari asap.

"Ini adalah tanggung jawab besar negara untuk melindungi segala tumpah darah rakyat Indonesia. Kondisi saat ini adalah kondisi darurat kesehatan, darurat lingkungan, sosial dan ekonomi bagi daerah terdampak asap karhutla," kata Daniel. (est)

Simak info publik, kebijakan & geopolitik dunia di kanal Whatsapp dan Telegram The Stance