Jakarta, The Stance – Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) mengimbau warga negara Indonesia (WNI) di Arab Saudi, termasuk jemaah umrah, meningkatkan kewaspadaan menyusul eskalasi konflik di Timur Tengah.
Imbauan itu disampaikan setelah meningkatnya serangan rudal dan drone kelompok militan Houthi dari Yaman terhadap sejumlah lokasi di Arab Saudi, termasuk fasilitas bandara King Khalid di Riyadh, yang telah menewaskan belasan orang.
Otoritas Saudi melaporkan serangan menghantam area bandara sipil pada Sabtu (10/10) dan Minggu (11/10) waktu setempat. Insiden itu terjadi ketika Riyadh terseret dalam konflik Yaman yang kembali berkobar sejak Juli lalu.
Menurut keterangan otoritas penerbangan sipil Saudi yang dikutip Reuters, Senin 12 Oktober 2026, sedikitnya 13 orang tewas dan lebih dari 300 orang lainnya terluka akibat serangan di bandara Riyadh pada Sabtu 10 Oktober 2026 waktu setempat.
Korban tewas terdiri dari 4 warga Arab Saudi, 2 warga Bangladesh, serta masing-masing 1 warga dari Amerika Serikat (AS), Yordania, Palestina, Suriah, Sudan, India, dan Mesir.
Serangan tersebut terekam kamera CCTV yang memperlihatkan suasana terminal bandara ketika penumpang sedang mengantre dikejutkan oleh ledakan keras.
Houthi, yang dua hari sebelumnya telah mengingatkan semua orang untuk menghindari bandara Saudi, mengeklaim bertanggung jawab atas serangan yang disebut sebagai "pembalasan atas penargetan Saudi terhadap Bandara Sana'a.
Jemaah Umrah Diminta Waspada
Juru Bicara Kementerian Haji, Ichsan Marsha meminta Warga Negara Indonesia (WNI) di Saudi tetap tenang, menghindari lokasi rawan, serta membatasi aktivitas yang tidak mendesak, terutama di wilayah terdampak.
"Hindari lokasi rawan, patuhi aturan yang berlaku, serta ikuti arahan otoritas setempat. Keselamatan harus menjadi prioritas," kata Ichsan dalam keterangannya, Minggu 11 Oktober 2026.
Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi atau menyebarkan kabar yang berpotensi menimbulkan keresahan.
WNI diminta mengutamakan informasi resmi otoritas Saudi dan perwakilan Indonesia dalam menentukan aktivitas/perjalanan. Penyelenggara perjalanan juga diminta memantau kondisi jemaah dan menyampaikan perkembangan penting secara berkala.
Bagi jemaah umrah yang masih di Saudi, Kemenhaj meminta mereka terus berkoordinasi dengan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dan mengikuti arahan keselamatan otoritas setempat.
Sementara itu, calon jemaah yang belum berangkat diminta memastikan jadwal keberangkatan, status penerbangan, dan kesiapan perjalanan melalui penyelenggara umrah.
"Kami meminta jemaah yang belum berangkat untuk terus berkoordinasi dengan penyelenggara perjalanan dan memastikan informasi keberangkatan melalui sumber resmi," ujar Ichsan.
Kemenhaj turut meminta WNI memantau informasi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Riyadh, Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Jeddah, serta Kementerian Luar Negeri.
Baca Juga: Rupiah Anjlok, Cadangan Devisa Turun, BI Menjadi Mesin Utang Luar Negeri
Sebelumnya, KBRI Riyadh pada Jumat 9 Oktober 2026 juga mengeluarkan imbauan keamanan yang meminta WNI menghindari daerah rawan dan membatasi perjalanan yang tidak mendesak.
WNI yang hendak bepergian menggunakan pesawat juga diminta mengonfirmasi status penerbangan langsung kepada maskapai sebelum menuju bandara.
Bandara Internasional Soekarno-Hatta menyatakan penerbangan langsung Jakarta-Jeddah dan Jakarta-Madinah masih beroperasi normal pada Senin (12 Oktober 2026), tetapi perkembangan diakui bisa berubah.
Sejumlah Negara Larang Warganya ke Saudi
Sementara itu, sejumlah negara mengimbau warga negaranya untuk tak berpergian ke Arab Saudi buntut serangan milisi penguasa Yaman Houthi.
Seperti diketahui, pada akhir pekan lalu, Houthi menggempur Bandara Internasional Abha dan Bandara Internasional King Khalid di Riyadh. Imbas serangan ini, puluhan orang tewas. Saudi mengecam insiden tersebut dan berjanji mengambil langkah tegas.
Sejumlah negara pun meminta warganya "mempertimbangkan kembali" perjalanan ke bandara Saudi lain. Berikut sejumlah negara yang meminta warganya untuk menghindari bepergian ke Saudi:
Australia
Kementerian Luar Negeri Australia menyatakan warga Australia sebaiknya menghindari bandara King Khalid di Riyadh dan "mempertimbangkan kembali" perjalanna ke bandara Saudi lain.
Selandia Baru
Kementerian Luar Negeri Selandia Baru mendesak warganya tak bepergian ke Najran, Jazan, dan Asir, dengan alasan apapun. Mereka juga mengimbau agar warga untuk menghindari perjalanan yang tak penting ke Saudi secara keseluruhan.
Korea Selatan
Kementerian Luar Negeri Korea Selatan merekomendasikan warganya di Saudi meninggalkan negara itu kecuali untuk urusan penting. Korsel turut menyarankan untuk membatalkan kunjungan ke Saudi jika berencana ke sana.
Inggris
Kantor Luar Negeri, Persemakmuran, dan Pembangunan Inggris mendesak warganya untuk menghindari perjalanan ke Jeddah dan Dammam, serta ke semua bandara selain Bandara Internasional Madinah, kecuali untuk alasan penting.
Keberangkatan Jemaah Umrah Sulsel Tertunda
Sementara itu, ratusan jemaah umrah asal Sulawesi Selatan (Sulsel) dilaporkan tertunda keberangkatannya melalui Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Makassar, diduga imbas dari serangan kelompok Houthi ke Bandara Riyadh, Arab Saudi.
Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Sulsel meminta biro perjalanan umrah mengutamakan keselamatan jemaah di tengah situasi keamanan yang belum kondusif.
Kepala Kanwil Kemenhaj Sulsel, Ikbal Ismail, mengatakan pihaknya baru menerima laporan mengenai penundaan keberangkatan jemaah umrah tersebut. Penundaan itu diduga berkaitan dengan meningkatnya eskalasi politik dan keamanan di Arab Saudi.
"Kami menerima laporan adanya penundaan pemberangkatan jemaah umrah. Setelah kami bertanya, ternyata penundaan pemberangkatan ini dampak dari eskalasi politik yang terjadi di Saudi," ujar Ikbal, Senin 12 Oktober 2026.
Ikbal menyebut situasi keamanan di Arab Saudi, termasuk dampak serangan kelompok Houthi yang dilaporkan menyasar Bandara Internasional King Khalid di Riyadh, turut menjadi perhatian dalam penyelenggaraan perjalanan umrah.
Selain menunda keberangkatan, pihaknya juga memantau kondisi jemaah asal Sulsel yang masih berada di Tanah Suci dan membutuhkan kepastian kepulangan ke Indonesia.
"Dari tiga hari lalu Kemenhaj RI sudah menyampaikan bahwa untuk pemberangkatan umrah harus melihat kondisi eskalasi politik di Saudi," katanya.
Baca Juga: Marak Kasus Jemaah Haji Ilegal, Arab Saudi Terapkan Sanksi Berat
Dia mengingatkan biro perjalanan haji dan umrah agar tidak memaksakan keberangkatan apabila situasi belum memungkinkan. Keselamatan jemaah harus menjadi pertimbangan utama sebelum biro perjalanan memutuskan melanjutkan perjalanan.
"Jangan sampai teman-teman pimpinan travel membuka perjalanan umrahnya ternyata eskalasi politik di Saudi belum turun. Kami harap kepada pimpinan travel untuk tidak merugikan jemaah. Pandai-pandai melihat eskalasi politik di Saudi," tegas Ikbal.
Kemenhaj Sulsel saat ini mendata jumlah jemaah yang tertunda keberangkatannya. Pendataan juga dilakukan terhadap jemaah asal Sulsel yang masih berada di Arab Saudi, terutama mereka yang membutuhkan kepastian jadwal kepulangan ke Tanah Air.
"Kami sementara mendata kerja sama dengan pemerintah di sana. Kami masih mendata jemaah umrah yang ingin balik kembali ke Tanah Air, terutama balik kembali ke Sulsel," tuturnya.
Sebagai informasi, minat masyarakat Sulsel untuk melaksanakan ibadah umrah tergolong tinggi. Dalam sebulan, jumlah warga Sulsel yang berangkat ke Arab Saudi untuk beribadah umrah diperkirakan mencapai 5.000 hingga 7.000 orang.
Pengusaha Travel Umrah Cemas
Ketua Umum Sarikat Penyelenggara Umrah Haji Indonesia (SAPUHI) Syam Resfiadi mengatakan penyelenggara perjalanan umrah di Indonesia belum berani mengambil keputusan untuk membatalkan keberangkatan jemaah secara sepihak.
Mereka masih menunggu kepastian dari maskapai penerbangan dan otoritas penerbangan sipil Arab Saudi atau General Authority of Civil Aviation (GACA).
Syam mengungkapkan, akses penerbangan dari Indonesia menuju Jeddah dan Madinah belum sepenuhnya ditutup. Sejumlah maskapai, termasuk Garuda Indonesia dan Saudia Airlines, juga belum menutup rute penerbangan dari Jakarta.
"Wilayah yang terdampak masih berada di sekitar Abha, Najran, dan Riyadh. Wilayah-wilayah tersebut jaraknya cukup jauh dari Makkah dan Madinah," kata Syam, Senin 12 Oktober 2026.
Meski demikian, penyelenggara umrah masih mencermati perkembangan situasi keamanan. Syam menegaskan, keputusan terkait operasional penerbangan berada di tangan maskapai dan otoritas penerbangan Arab Saudi.
"Namun, apabila situasi ini pada akhirnya mengganggu perjalanan, kami masih menunggu keputusan resmi dari pihak maskapai dan otoritas penerbangan sipil Arab Saudi (GACA) yang memiliki kewenangan penuh," ujarnya.
Syam mengakui, penutupan bandara di Jeddah dan Madinah akan berdampak langsung terhadap perjalanan jemaah umrah. Kondisi tersebut dapat memicu pembatalan keberangkatan, penundaan, hingga penjadwalan ulang perjalanan.
Baca Juga: Narasi Politisasi di Tengah Lambatnya Peradilan Korupsi Kuota Haji Yaqut
Sementara travel tidak bisa sembarangan membatalkan keberangkatan sebelum ada keputusan resmi. Sebab, apabila pembatalan dilakukan atas inisiatif penyelenggara, risiko kerugian justru harus ditanggung oleh pihak travel.
"Sehingga kita juga masih menunggu, kita tidak berani membatalkan dari pihak kita sendiri. Karena pasti itu adalah resiko yang harus kita tanggung sendiri apabila keputusan ini dari kita," jelasnya.
Syam menambahkan, situasi tersebut berpotensi menjadi keadaan kahar atau force majeure apabila gangguan perjalanan tidak dapat dihindari. Namun, kepastian mengenai dampak terhadap keberangkatan jemaah masih menunggu keputusan pihak terkait.
Di sisi lain, ia mengatakan jemaah umrah membutuhkan kepastian mengenai status perjalanan mereka, terutama apakah keberangkatan tetap berjalan atau uang yang telah dibayarkan bisa dikembalikan.
"Jemaah pada umumnya tidak mau pusing terkait urusan uang; mereka hanya ingin kepastian apakah jadi berangkat atau uangnya dikembalikan," tutur Syam. (est)
Simak info publik, kebijakan & geopolitik dunia di kanal Whatsapp dan Telegram The Stance
