CEK KEBIJAKAN: Relevansi Pemasangan Foto Presiden di Era Modern

Jakarta, TheStanceID – Di berbagai negara, tradisi memasang foto kepala negara di kantor pemerintahan telah berlangsung lama dan dianggap sebagai bentuk penghormatan terhadap pemimpin negara. Mayoritas meneruskan warisan kolonialisme.

Baru-baru ini ramai di media sosial mengenai narasi yang disematkan pada Bassirou Diomaye Faye. Presiden termuda dalam sejarah Senegal ini disebutkan menolak pemasangan fotonya di tempat kerja mereka.

"Saya tidak terlalu ingin foto saya ada di kantor Anda karena saya bukan Tuhan, bukan pula ikon, tetapi saya adalah pelayan bangsa. Sebaliknya, pasanglah foto anak-anak Anda agar Anda melihat mereka setiap kali akan mengambil keputusan," demikian tulisa narasi tersebut.

Narasi yang diduga berasal dari pernyataan Faye ini dibagikan Ustaz Das’ad Latif di media sosialnya. Dia mengaku kagum dengan sikap rendah hati Faye yang menolak memasang fotonya di kantor-kantor pemerintahan.

“Bagus dicontoh, cukup baik jadi nasihat bagi penjahat,” papar Ustaz Das’ad.

Akun milik Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MN KAHMI), melalui akun KAHMI TV, juga ikut membuat konten yang sama, dan sejauh ini banjir dengan komentar pujian dan dukungan.

Konten berbentuk video pendek (shorts) di YouTube tersebut bahkan menempatkan sulih suara dengan tampilan video Faye, sehingga seolah-olah merupakan pernyataan dalam pidato resmi.

Namun menurut penelusuran TheStanceID, tidak ada satupun pernyataan Faye yang secara spesifik menyebutkan tentang anjuran untuk tak memasang fotonya di kantor pemerintahan atau ruang sekolah.

Selama ini, pemerintah Senegal memang tidak mewajibkan adanya foto kepala negara dipasang di ruang sekolah seperti yang berlaku di Indonesia. Yang diwajibkan hanya memasang bendera Senegal di ruang kelas.

Hal ini bisa disaksikan di konten teachforSenegal.

TRT Afrika juga telah menelusuri sumber pernyataan tersebut, yang hasilnya tidak ditemukan kapan, di mana dan dalam situasi apa Faye mengucapkannya. Mereka memastikan pernyataan Faye tersebut tidak pernah keluar di forum resmi.

Sebaliknya, pernyataan viral yang diduga keluar dari mulut Faye tersebut justru mirip dengan pernyataan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy, pada 20 Mei 2019.

Dalam pidato pelantikannya, mantan aktor komedi tersebut meminta warga Ukraina untuk tidak memasang foto kepala negara dan lebih baik memasang foto anak-anak sebagai penggantinya.

"Kita butuh orang di kekuasan yang akan melayani rakyat. Inilah sebabnya mengapa saya benar-benar tidak ingin foto-foto saya di kantor Anda, karena Presiden bukanlah ikon, idola atau potret. Gantung foto anak-anak Anda sebagai gantinya, dan lihatlah setiap kali Anda membuat keputusan” tutur Zelensky.

Sejumlah negara memiliki kebijakan yang berbeda soal memasang foto presiden, ada yang melakukannya meski tidak ada aturan resmi atau dilakukan hanya karena rasa sebagai bentuk penghormatan.

Di Indonesia khususnya, di dinding-dinding kantor pemerintahan, sekolah, dan bahkan ruang kelas di Indonesia, terpampang potret presiden dan wakil presiden. Hal ini tidaklah diwajibkan melainkan hanya imbauan berbasis surat edaran.

Surat Edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2014 mengimbau seluruh instansi pemerintah untuk memasang foto resmi Presiden dan Wakil Presiden di kantor masing-masing.

Di lingkungan pendidikan, ada SE Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2019, yang mengimbau satuan pendidikan untuk memasang foto resmi Presiden dan Wakil Presiden di lingkungan sekolah.

Namun demikian, Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan tidak mewajibkan pemasangan foto Presiden dan Wakil Presiden di kantor atau instansi pemerintahan.

UU ini hanya mengatur bahwa jika ada foto presiden dan wakil presiden dipasang bersama lambang negara, maka foto tersebut harus ditempatkan sejajar dan lebih rendah dari lambang negara.

Pada 2019 lalu sempat viral foto resmi Presiden terpilih Joko Widodo dan Wakil Presiden terpilih Ma'ruf Amin yang sudah beredar padahal keduanya belum dilantik.

Sosiolog Ariel Heryanto menyoroti bahwa di banyak negara yang ia ketahui, tidak ada kebiasaan memasang foto kepala pemerintahan di kantor-kantor pemerintah, apalagi di rumah.

"Di sejumlah negara yang saya kenal, foto kepala pemerintahan tidak dipasang di kantor-kantor. Apalagi di rumah! Semoga ada sejarawan yang bisa menjelaskan sejak kapan kebiasaan ini dimulai di Indonesia," tulis Ariel di X.

Ia mempertanyakan apakah tradisi ini sudah ada sejak awal kemerdekaan atau merupakan warisan dari era kolonial yang menampilkan foto Ratu Belanda.

Jika melihat sejarahnya, pemasangan foto kepala negara di kantor-kantor pemerintahan di Indonesia merupakan tradisi yang telah berlangsung lama sejak era Soekarno. Bahkan foto presiden pertama Indonesia itu dipasang di rumah-rumah warga.

Pada masa penjajahan, instansi pemerintahan di Indonesia yang dulu bernama Hindia Belanda memang memasang lukisan dan patung Ratu Wilhelmina.

Dalam sistem monarki absolut, raja atau ratu dipandang sebagai simbol kekuasaan negara, sehingga menampilkan potretnya menjadi hal yang lazim. Hal serupa juga terjadi di wilayah jajahan Inggris di masa lampau.

Setelah memperoleh kemerdekaan, banyak negara menggantikan potret penguasa kolonial dengan foto pemimpin nasional mereka sendiri sebagai bentuk nasionalisme dan kedaulatan.

Amerika Serikat (AS) yang sering dianggap sebagai kiblat demokrasi tidak mewajibkan pemasangan foto presiden dan wakil presiden di gedung-gedung pemerintahan.

Namun, foto kepala negara banyak ditemukan di dinding gedung pemerintahan Federal, dan terutama di gedung-gedung kantor pos. Hal ini mengikuti tradisi pada masa ketika AS berada di bawah Inggris, negara kolonialis modern terbesar saat itu.

Negara anggota persemakmuran Inggris masih menjaga tradisi itu. Kanada masih menggantung foto Ratu Inggris Elizabeth II di dinding pemerintahan sampai dengan sekarang, meski tidak mewajibkan memasang foto perdana menterinya.

Di Australia, yang juga bagian dari persemakmuran Inggris, foto Ratu Elizabeth masih banyak ditemukan di gedung pemerintahan dan sekolah meski tidak ada aturan yang mewajibkan.

Filipina juga tidak mewajibkan pemasangan foto kepala negara, tetapi seperti Indonesia banyak yang tetap melakukannya karena telah menjadi tradisi.

Singapura justru mewajibkan pemasangan foto pemimpinnya, bersama pasangannya.

Di tengah tidak ada keseragaman aturan soal kewajiban memasang foto kepala negara atau kepala pemerintahan, ada baiknya publik lebih fokus pada kebijakan sang pemimpin, dan bukan pada dipasang-tidaknya foto mereka. (par)

Untuk menikmati berita peristiwa di seluruh dunia, ikuti kanal TheStanceID di Whatsapp dan Telegram.