#pilkada lewat dprd

Survei, Kekuasaan, dan Ilusi Legitimasi Formal

Fakta bahwa penolakan tertinggi datang dari Gen Z memberi sinyal penting. Generasi ini tumbuh dengan pengalaman partisipasi digital intens & terbuka. Bagi mereka, didengar bukan bonus, melainkan hak dasar. Ketika arah kebijakan dibaca sebagai penyempitan ruang itu, resistensi muncul.

Penolakan Gen Z atas Pilkada DPRD dan Bahaya Krisis Legitimasi

Pertanyaannya bukan lagi soal mekanisme pemilihan kepala daerah (pilkada), melainkan soal pilihan moral demokrasi: apakah negara masih memandang warga—terutama pemuda—sebagai pemilik kedaulatan atau sekadar penonton yang suaranya bisa dipindahkan, diringkas & diwakilkan?

Indonesia di Persimpangan Sistem Pemilu?

Perdebatan yang muncul kerap disederhanakan, seolah bangsa ini harus memilih antara mempertahankan atau meninggalkan sistem proporsional terbuka. Padahal, persoalan sesungguhnya bukan mengganti sistem, melainkan menyempurnakannya secara kontekstual dan konstitusional.

Prabowo Ingin Kepala Daerah Dipilih DPRD, Singgung Mahalnya Biaya Politik

Prabowo ingn kepala daerah dipilih DPRD, tidak perlu pemilu langsung. Alasannya solusi dari mahalnya ongkos politik. Parpol pendukung pemerintah cenderung setuju. Namun konsekuensinya, hak politik rakyat dikebiri.