RUU Perkoperasian

Apa yang dibahas kebijakan ini?

Pasca reformasi, paradigma koperasi bergeser dari instrumen negara menjadi entitas otonom yang menyejahterakan anggotanya. Hal ini mendorong revisi UU No. 25 Tahun 1992, yang menghasilkan UU No. 17 Tahun 2012 sebagai Perubahan Pertama.

Namun, UU tersebut dibatalkan Mahkamah Konstitusi karena dianggap menghilangkan jati diri koperasi berbasis gotong royong dan kekeluargaan. Sejak saat itu, revisi demi revisi terus bergulir. Pemerintah dan DPR tengah membahas Perubahan Keempat, namun drafnya menuai kontroversi karena dinilai membuka peluang intervensi negara dan membatasi kebebasan berserikat koperasi.

Di sisi lain, koperasi juga menghadapi tantangan era digital: menjamurnya koperasi fiktif dan penyalahgunaan koperasi sebagai kedok pinjaman online (pinjol) ilegal. Persoalan klasik seperti tata kelola yang lemah dan minimnya pelatihan anggota juga masih menjadi hambatan dalam mewujudkan koperasi modern yang sehat.

Poin yang harus diperhatikan

1

Tujuan Perubahan

Modernisasi dan Daya Saing:
Pemerintah, melalui Kementerian Koperasi dan UKM, berargumen bahwa revisi diperlukan untuk menciptakan ekosistem bisnis koperasi yang lebih dinamis, adaptif, dan mampu menarik minat generasi muda. UU yang ada dianggap menghambat koperasi untuk bergerak lincah dan modern.
Lemahnya Pengawasan dan Perlindungan Anggota
Maraknya kasus koperasi bermasalah, seperti Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya dan Pandawa Group, menjadi justifikasi utama. Kasus-kasus ini menyoroti lemahnya sistem pengawasan yang ada, sehingga revisi dipandang perlu untuk memperkuat kerangka hukum, memberikan sanksi tegas, dan melindungi aset anggota. Praktik penyalahgunaan badan hukum koperasi untuk pinjaman online ilegal juga menjadi perhatian serius.
Profesionalisme Tata Kelola
Terdapat pandangan bahwa banyak koperasi masih dikelola dengan prinsip kekeluargaan yang kurang profesional. Revisi diharapkan dapat mendorong penerapan tata kelola yang lebih baik (good cooperative governance) untuk meningkatkan kepercayaan publik.

2

Apa yang Harus Diperhatikan?

Wadah Tunggal dan Iuran Wajib: Salah satu isu paling kontroversial yang terus muncul dalam pembahasan revisi adalah usulan untuk menjadikan Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) sebagai satu-satunya wadah representasi gerakan koperasi, disertai dengan kewajiban bagi setiap koperasi untuk menjadi anggota dan membayar iuran. Kalangan aktivis koperasi menentang keras usulan ini karena dianggap bertentangan dengan prinsip kebebasan berserikat yang dijamin konstitusi. Hal ini dikhawatirkan akan membunuh dinamisasi gerakan koperasi dan menjadikan Dekopin sebagai alat kontrol pemerintah.
Potensi Intervensi Pemerintah yang Berlebihan: Terdapat kekhawatiran bahwa draf revisi akan memberikan kewenangan yang terlalu besar kepada pemerintah untuk mengintervensi urusan internal koperasi. Ini mencakup pengaturan alokasi Sisa Hasil Usaha (SHU) yang seharusnya menjadi ranah otonomi rapat anggota.
Ancaman terhadap Jati Diri Koperasi: Beberapa kelompok, seperti Gerakan Pemberdayaan Pancur Kasih (GPPK), menilai bahwa semangat revisi, terutama jika diselaraskan dengan UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), cenderung mengarahkan koperasi menjadi badan usaha yang berorientasi korporasi. Hal ini dikhawatirkan akan mematikan identitas koperasi yang berlandaskan pada demokrasi ekonomi anggota, asas kekeluargaan, dan gotong royong.
Minimnya Partisipasi Gerakan Koperasi: Proses penyusunan draf revisi sering kali dikritik karena dianggap kurang melibatkan partisipasi aktif dari para pelaku dan gerakan koperasi di tingkat akar rumput. Akibatnya, substansi revisi dinilai tidak sepenuhnya mencerminkan kebutuhan dan aspirasi nyata dari komunitas koperasi.

Pandangan Pemerintah/DPR

Revisi diperlukan untuk menetapkan definisi koperasi, modal pokok dan modal wajib serta definisi lain yang perlu diatur. Merekonstruksi asas dan tujuan koperasi, pembentukan koperasi yang mencakup materi terkait bentuk koperasi, baik koperasi primer dan koperasi sekunder serta kerja sama antar koperasi dalam apex koperasi.

Selain itu, revisi juga diperlukan untuk mengatur usaha koperasi berdasarkan lapangan usaha, termasuk mengatur terkait sektor yang bisa dimasuki oleh koperasi, yaitu sektor riil, jasa keuangan, dan usaha simpan pinjam.

Dalam hal ini revisi juga mengacu pada pembahasan pasal untuk memperluas usaha koperasi, otoritas pengawas koperasi dan lembaga yang melakukan pengawasan.

Sturman Panjaitan

Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perkoperasian

RUU ini diperlukan berdasarkan 5 alasan:

Agar kelembagaan dan usaha koperasidapat sejalan dengan berbagai perubahan dan perkembangan zaman
Ada perlindungan terhadap anggota koperasi atau masyarakat semakin meningkat dan lebih baik. Termasuk melindungi nastarakat dari praktik kecurangan atau penyelewengan oleh pengurus koperasi.
Agar koperasi sektor riil tumbuh dan berkembang sehingga dapat menjadi backbone ekonomi masyarakat.
Agar koperasi memiliki ekosistem yang baik agar dapat tumbuh kuat sehingga diburuhkan lembaga pengawas, lembaga penjamin simpanan dan lembaga-lembaga lainnya.
Agar koperasi memiliki lapangan bermain atau playing field yang setara dengan pelaku usaha lain seperti swasta.

Henra Saragih

Deputi Bidang Kelembagaan dan Digitalisasi Koperasi Kementerian Koperasi

“Pembahasan RUU Perkoperasian belakangan juga menjadi momen penting untuk menempatkan koperasi kepada jatidirinya. Diharapkan dapat menjadi regulasi yang mengatur ulang tata kelola koperasi dari hulu ke hilir sesuai dengan tantangan zaman. Terutama tentang pengawasannya yang diatur dengan baik, sehingga tidak ada lagi koperasi-koperasi abal-abal yang merugikan masyarakat.”

Hendro T. Subiyantoro

Koordinator Tenaga Ahli Badan Legislatif (Baleg)

Pandangan Pakar

“Penolakan terutama menyangkut pengalihan pengawasan KSP yang saat ini berada di bawah kewenangan Kementerian Koperasi dan UKM, dipindahkan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Para pegiat koperasi, khususnya KSP, kuatir apabila kewenangan pengawasan KSP berada di bawah OJK, maka sistem pengawasan terhadap perbankan akan diperlakukan sama terhadap KSP. Padahal, kedua lembaga ini (bank dan koperasi) sangat berbeda dalam berbagai hal,” melalui siaran pers, Rabu (9/11/2023).

“Di sisi lain, RUU PPSK justru menambah inequality policy yang melukai hati penggiat koperasi selama ini, yaitu tidak adanya lembaga penjaminan simpanan koperasi, dengan alasan pragmatis yang sangat mendiskreditkan koperasi. Alasan yang mengkerdilkan peran koperasi sebagai pelaku usaha yang dilindungi Konstitusi UUD 1945 dan beranggotakan 27 juta orang yang tersebar di seluruh pelosok Tanah Air,” kata Raliansen.

Raliansen Saragih

Wakil Ketua Umum Dekopin Bidang Advokasi dan Perundangan

Kementerian/Lembaga terlibat

Kementerian Koperasi

Forum Koperasi Indonesia (FORKOPI)

Progres Pembahasan

RUU ini telah masuk tahapan penyusunan, adapun tanggal pengusulan pada 19 November 2024 dan terakhir diupdate pada 27 Maret 2025. RUU ini terakhir dibahas pada masa sidang I tahun sidang 2024-2025 periode 21 Januari-20 Maret 2025.