RUU Pangan
Apa yang dibahas kebijakan ini?
Rancangan Undang-Undang Perubahan/Substantif, masuk dalam Prolegnas Prioritas 2025. Berdasarkan pantauan laman resmi DPR (dpr.go.id), status RUU tersebut telah terdaftar dengan tanggal pengusulan pada 19 November 2024, dan terakhir diperbaharui pada 9 Desember 2024.
Poin yang harus diperhatikan
Memperbaiki Regulasi Terkait Pertanian
DPR RI (Komisi IV). Didukung oleh Badan Pangan Nasional, akademisi (terutama dari IPB), serta pemangku kepentingan sektor pangan seperti petani, nelayan, dan UMKM. Pada rentang tahun 2023 hingga 2024, dilakukan studi akademik dan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
Hasil kajian ini menjadi dasar untuk merumuskan arah perbaikan regulasi yang lebih relevan dengan kondisi aktual. Menjelang akhir tahun 2024, naskah akademik beserta draf awal RUU perubahan ketiga pun rampung disusun. Selanjutnya, pada tahun 2025, rancangan tersebut resmi masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas dan mulai dibahas secara intensif oleh Panitia Kerja (Panja) Komisi IV DPR RI.
Pandangan Pemerintah/DPR
“RUU ini harus mengedepankan penguatan sektor pangan domestik melalui diversifikasi pangan lokal dan optimalisasi peran kelembagaan seperti Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Perum Bulog agar lebih efektif,” katanya kepada pers, Kamis, 20 Maret 2025.
Saadiah Uluputty
Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
"Penguatan terhadap kebijakan pangan nasional sangat penting untuk dilakukan guna menjawab tantangan zaman, sehingga sesuai dengan tujuan salah satunya termasuk melalui penyempurnaan UU Pangan sebagai dasar penyelenggaraan pangan nasional."
"Dalam menghadapi tantangan yang semakin kompleks seperti perubahan iklim, disrupsi rantai pasok global, dan dinamika ekonomi, diperlukan langkah-langkah strategis salah satunya adalah pembenahan tata kelola pangan nasional agar lebih adaptif, inovatif, dan responsif.”
Sumber: keterangan kepada media.
Siti Hediati Haryadi
Ketua Komisi VI DPR RI
Kementerian/Lembaga terlibat
Kementerian Pe
Badan Pangan Nasional
Institut Pertanian Bogor (IPB)
Pandangan Pakar
"Perlu pendekatan partisipatif, lintas sektor dan berbasis bukti (evidence-based), dan ecoregional agar mampu menjawab tantangan zaman secara komprehensif. Perlu adanya afirmasi untuk petani kecil, nelayan, dan masyarakat lokal. Keberpihakan kepada petani kecil terkait penguasaan lahan, air dan sumber daya lainnya juga penting. Masyarakat adat adalah pemilik pengetahuan lokal, seperti pengelolaan benih lokal, pemanfaatan lahan, jenis biodiversitas, dan adanya pemahaman akan saling ketergantungan antar unsur dalam ekosistem," dalam keterangan ke media massa pada Rabu, 11 Juni 2025.
Renata Puji Sumedi
Manajer Program Ekosistem Pertanian Yayasan Kehati
"Masyarakat adat berhak mengelola, memanfaatkan, dan melestarikan sumber daya pangan lokal secara berkelanjutan sesuai dengan adat istiadatnya serta mendapatkan pengakuan perlindungan hukum atas wilayah adat, termasuk kawasan pangan dan ekosistem pendukungnya.
Pengakuan hak atas pangan masyarakat adat sebagaimana dimaksud harus selaras dengan prinsip keberlanjutan, kedaulatan pangan, keadilan sosial, dan perlindungan ekologi,
Dalam revisi ini juga diharapkan kemudahan akses atas bantuan teknis, pendanaan, dan program penguatan kapasitas dalam pengelolaan pangan adat; dan terlibat dalam penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan pangan di tingkat lokal dan nasional.
Untuk itu, pemerintah wajib menyusun kebijakan afirmatif untuk penguatan sistem pangan berbasis masyarakat adat, termasuk perlindungan atas pangan, benih, dan pengetahuan tradisionalnya.”
Sumber: keterangan resmi, Rabu, 11 Juni 2025.
Muhammad Burhanudin
Manajer Advokasi Kebijakan Yayasan Kehati
Komisi/Badan di DPR yang terlibat
Komisi IV DPR
Membidangi sektor pertanian, kehutanan, kelautan, dan lingkungan hidup.
Alasan Perubahan
UU Pangan perlu disesuaikan dengan situasi perkembangan dan tantangan nasional maupun global, termasuk terhadap isu perubahan iklim, penyempurnaan tata kelola pangan, upaya penyelamatan pangan, pengendalian kerawanan pangan, pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi, pengawasan keamanan dan mutu pangan, serta penguatan data dan informasi pangan.
Substansi penyelamatan pangan sangat bermanfaat untuk mendongkrak perekonomian nasional sebab jika tidak diatasi, berpotensi menimbulkan kerugian mencapai Rp213 triliun sampai Rp551 triliun rupiah per tahun. Inisiatif penyelamatan pangan ini selaras dengan target Sustainable Development Goals (SDGs) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.
Perubahan UU Pangan ini merupakan langkah penting untuk memperkuat ketahanan dan kemandirian pangan nasional di tengah tantangan perubahan iklim global, konflik geopolitik, serta persoalan distribusi dan pengelolaan pangan di dalam negeri.
Harus diauki, ketahanan dan kemandirian pangan nasional belum kuat, terutama saat krisis iklim dan geopolitik. Food waste nasional masih mencapai ratusan triliun per tahun, yang belum diatur dalam UU.
Peran Badan Urusan Logistik (BULOG) dan Badan Pangan Nasional belum jelas secara hukum, padahal keduanya sangat strategis.
Progres Pembahasan
Saat ini sedang dibahas dalam Panitia Kerja (Panja) Komisi IV DPR, namun belum disahkan dalam rapat paripurna DPR atau ditandatangani Presiden.