RUU Kepariwisataan

Apa yang dibahas kebijakan ini?

Pemerintah dan DPR telah membahas Draf UU Kepariwisataan dengan mengeluarkan aspek pendidikan dari Daftar Inventarisir Masalah (DIM). Alasannya, pendidikan telah diatur dalam regulasi lain yakni UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi beserta turunannya sehingga berpotensi tumpang tindih jika ikut diatur dalam RUU Kepariwisataan.

Definisi wisatawan yang semula sederhana, yakni: orang yang melakukan wisata, sempat hendak diubah dengan membagi jenis wisatawan ke dalam 3 jenis yakni pengunjung, pelancong, dan wisatawan. Penambahan istilah itu akhirnya dihapus karena penambahan istilah “pengunjung” dan “pelancong” dinilai berpotensi memicu ketidakpastian.

Usulan tentang "Diplomasi Budaya" juga telah dihapus karena sudah diatur oleh UU No.5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

Demikian juga dengan sejumlah pasal dalam UU Cipta Kerja yang tidak diatur kembali dalam RUU Kepariwisataan. Pasal-Pasal yang dicantumkan yakni Pasal 14 terkait usaha pariwisata, Pasal 15 penyelenggaraan usaha pariwisata, Pasal 26 kewajiban pengusaha, Pasal 29 kewenangan pemerintah provinsi.

Lalu, Pasal 30 kewenangan pemerintah kabupaten/kota, dan Pasal 54 standar usaha pariwisata dan sertifikasi. Pasal-Pasal yang dihapus yakni Pasal 16 terkait penundaan atau peninjauan kembali pendaftaran usaha pariwisata, Pasal 56 tenaga kerja ahli warga negara asing, dan Pasal 54 terkait ketentuan pidana.

Progres Pembahasan

Berdasarkan laman resmi DPR RI, dpr.go.id, RUU ini diusulkan pada 19 November 2024 dan masuk Prolegnas 2025, dengan status saat ini yaitu pembahasan dan terakhir diperbaharui pada 25 Juli 2025.

Poin yang harus diperhatikan

1

Kontroversi: Pengaturan Wisata Halal di Negeri Mayoritas Muslim

Sertifikasi halal wajib untuk produk pariwisata memicu kekhawatiran di kalangan pelaku UMKM dan pelaku pariwisata lokal karena dianggap memberatkan dan kurang relevan di destinasi non-Muslim seperti Bali atau NTT.

Istilah “wisata halal” muncul tanpa definisi baku dan berpotensi mendiskriminasi bentuk pariwisata berbasis kearifan lokal. Perubahan hampir menyeluruh atas isi UU lama (69 dari 70 pasal diubah) menimbulkan pertanyaan dari pemerintah yang menyarankan penyusunan UU baru, bukan sekadar revisi.

Pengaturan lembaga pariwisata profesional secara spesifik dalam UU dinilai terlalu teknis dan seharusnya diatur lewat peraturan turunan.

Keterlibatan publik dan pemangku kepentingan dianggap belum optimal, dengan konsultasi terbatas dan belum menyentuh komunitas terdampak secara langsung seperti masyarakat adat dan pelaku wisata lokal.

Pandangan Pemerintah/DPR

Pengaturan substansi RUU Kepariwisataan didasarkan paradigma baru kepariwisataan dan pariwisata massal (mass tourism) menjadi pariwisata berkualitas (quality tourism) berdasarkan ekosistem pariwisata terpadu dan berkesinambungan.

Mencakup 12 aspek yakni perencanaan; pendidikan; pengelolaan destinasi pariwisata; industri pariwisata; pengembangan daya tarik wisata; penyediaan sarana dan prasarana

Lalu, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) pariwisata; penggunaan teknologi informasi dan komunikasi; pemberdayaan masyarakat lokal; pelibatan asosiasi kepariwisataan; diplomasi budaya; dan kreasi kegiatan

Menguatkan identitas bangsa, perekonomian, dan pertahanan bangsa dengan tetap menjaga nilai-nilai masyarakat, adat istiadat, kekayaan alam, dan warisan budaya yang pengenalannya dimulai dari pendidikan.

Pengaturan kelembagaan pariwisata dengan merujuk kelembagaan di tingkat global dengan mengutamakan spirit kolaborasi. Menjadikan pariwisata sebagai sektor prioritas pembangunan. Mulai dari mengubah paradigma kepariwisataan menjadi quality tourism.

Evita Nursanty

Wakil Ketua Komisi VII DPR

Pandangan Pakar

“Pemerintah melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif belum pernah melakukan pembahasan RUU Kepariwisataan bersama-sama dengan pelaku pariwisata. Adapun pembahasan RUU Kepariwisataan yang pernah dilakukan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melalui zoom pada tanggal 20 Agustus 2024 menuai protes dari Asosiasi Pariwisata, karena pembahasan yang dilakukan sangat singkat dan hanya membahas poin tertentu saja,” dalam konferensi pers di Jakarta Rabu (4/8/2024).

Hariyadi B Sukamdani

Ketua Umum Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI)

RUU Kepariwisataan Inisiatif DPR RI telah mengubah sistematika dan esensi yang berdampak pada berubahnya materi muatan lebih dari 50%, sehingga terindikasi bertentangan dengan UU No.12/2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Jumlah poin perubahan dalam rancangan aturan tersebut memuat 69 perubahan. Padahal, jumlah pasal yang terdapat dalam UU No.10/2009 hanya sebanyak 70 Pasal. Sehingga seharusnya RUU yang dibentuk bukanlah RUU perubahan melainkan RUU Kepariwisataan yang baru.

Sumber: pernyataan dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR RI, Rabu (18/9/2024).