RUU Energi Baru & Energi Terbarukan

Apa yang dibahas kebijakan ini?

Rancangan UU Energi Baru dan Terbarukan (EBET) udah dibahas sejak 2019 sebagai jawaban atas kebutuhan menekan emisi dan beralih dari energi fosil. Isinya antara lain soal memandatkan kebijakan transisi dan peta jalan, klasifikasi energi baru, dan pembentukan dana EBET. RUU ini jadi penentu arah Indonesia menuju energi yang lebih bersih.

Poin yang harus diperhatikan

1

Pemerintah wajib susun peta jalan transisi energi

Dengan UU ini, pemerintah pusat bertanggungjawab bikin peta jalan transisi energi untuk menggantikan energi fosil secara bertahap hingga mencapai emisi nol bersih alias net zero.

2

Mengklasifikasi sumber-sumber energi baru

Sumber-sumber energi seperti nuklir, hidrogen, dan amonia diakomodasi sebagai jenis energi baru. UU ini juga mengatur protokol keamanan energi nuklir.

3

Bentuk dana EBT untuk dukung energi terbarukan

Akan dibentuk pengelolaan dana EBT yang fungsinya untuk biayai infrastruktur, peningkatan peran litbang, dan subsidi harga EBET.

4

Power wheeling akan diganti skema sewa jaringan

Sempat ada pembahasan terkait power wheeling (swasta pakai jaringan PLN untuk jual listrik langsung ke konsumen). Ketentuannya kini diganti dengan skema Pemanfaatan Bersama Jaringan Transmisi (PBJT) atau sewa jaringan di mana PLN tetap sebagai penyalur dan penjual listrik.

Pandangan Pemerintah/DPR

RUU penting untuk jadi landasan hukum bagi pengembangan energi baru dan terbarukan di Indonesia. (Dikutip E-Media DPR, 26 Februari 2025)

Bambang Patijaya

Ketua Komisi XII DPR RI 2024-2029

Pandangan Pakar

Energi baru dari turunan batu bara dan nuklir bukan sumber energi yang patut didorong karena berisiko tinggi terhadap lingkungan dan membebani negara.

Beyrra Triasdian

Juru Kampanye Energi Terbarukan Trend Asia

Skema PJBT bisa jadi dorong investasi energi bersih pada swasta. Apalagi, bauran energi terbarukan di sektor ketenagalistrikan baru capai 15%. Skema ini mendukung ekspansi energi terbarukan dan layak dimasukkan ke dalam RUU EBET. (Dikutip Bisnis.com, 29 April 2025)

Fabby Tumiwa

Direktur Eksekutif - Institute for Essential Services Reform (IESR)

Prinsip transisi EBT yang dimaksud belum mengarah pada terwujudnya demokrasi energi atau keterpaduan pengusahaan sumber daya agraria yang partisipatif.