#privatization

Daftar Pasal-Pasal Kriminalisasi di KUHP dan KUHAP Baru

Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional & Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) resmi berlaku 2 Januari 2026. Masyarakat sipil menganggap banyak pasal di dalamnya yang mengancam privasi, kebebasan berpendapat, dan mengerdilkan hak-hak minoritas.

What's Wrong with Being Neoliberal and Why Prabowo Should be Cautious? (Part 1)

From one perspective, a figure like Sri Mulyani Indrawati isn't "selling out the country," but a pragmatic technocrat using the best available tools to ensure macroeconomic stability, attract investment that creates jobs, and foster long-term growth. But from the opposite perspective, she really is.